Warga Bekasi Barat, SOMASI Kepala DBMSDA Kota Bekasi

0
51

BEKASI.MediaGaruda.Co.Id – Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, namum juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri. Tanpa membangun sumberdaya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal. Demikian isi surat SOMASI yang dikirimkan seorang warga bernama Ahmad Fathoni, S.Sos. MM Kepada Kepala DBMSDA Kota Bekasi tertanggal, Bekasi, 05 Juli 2021.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FATHONI, S.SOS. MM.

ALAMAT : JL. MASJID AL IKHLAS NO. 65-66 RT 008/010 KELURAHAN KRANJI KECAMATAN BEKASI BARAT 17135

PEKERJAAN : TENAGA AHLI DPR RI

Sebagai Warga Negara Indonesia, dengan sadar bermaksud mengajak untuk bersama menegakkan Supremasi Hukum dan Sipil. Agar situasi Pandemi COVID-19 tidak dijadikan kesempatan Meladang Korupsi di Kota Bekasi. Kemudian dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, permasalahan yang saya urai dibawah ini:

Pokok Masalah
Menyoal tentang Tim URC DBMSDA yang melakukan Pungli (dengan mengedepankan Azas Praduga Tidak Bersalah), di JL MASJID AL-IKHLASH-KRANJI-BEKASI BARAT.

Tentang Pungli

Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, namum juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri. Tanpa membangun sumberdaya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Pungli (pemerasan) adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Tindak pidana ini harus diwaspadai oleh aparatur sipil negara, karena ancaman hukumannya cukup berat. Tidak sedikit, pejabat atau pegawai pemerintahan yang belum memahami dengan baik definisi pungli di lapangan. Seharusnya pegawai pemerintahan mengurangi aktivitas pertemuan dalam pelayanan publik, yang dinilai dapat menjadi cara meminimalkan terjadinya gratifikasi.

Pasalnya, pungli berpotensi terjadi pada kegiatan yang melibatkan pegawai pemerintahan dalam proses pelayanan. Pemahaman yang memadai mengenai pemberian tidak resmi tersebut, dinilai dapat mengantisipasi kebiasaan menerima yang biasa terjadi antara pelayan publik dan masyarakat terutama dalam pelayanan yang mempergunakan anggaran dari partisipasi masyarakat yang tentunya pengelolaannya pun harus sesuai dengan regulasi dan aturan berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.
Peraturan Presiden RI Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Unit Reaksi Cepat (URC) berdasarkan Instruksi WaliKota Bekasi Nomor 555.7/225/ Diskominfostandi.PIP tahun 2017.

Pokok Kronologi

Minggu 6 Juni 2021
Penyampaian informasi jalan rusak melalui nomor Whatssapp Kepala UPTD BMSDA.

Senin 7 Juni 2021
Penyampaian informasi jalan rusak melalui nomor Whatssapp Lurah Kranji.

Senin 7 Juni 2021
Pelaksanaan perbaikan Jalan oleh Tim Unit Reaksi Cepat Bina Marga.

Selasa 8 Juni 2021
Pekerjaan Perbaikan Jalan sudah selesai, sementara waktu jalan jalan dalam kondidi ditutup menunggu perkerasan jalan samapai layak untuk dipergunakan.

Rabu 9 Juni 2021
Permintaan dana kepada warga yang memiliki kendaraan roda 4 berlangsung, dengan dasar SURAT PERMOHONAN BANTUAN DANA KEPALA SURAT, RUKUN TETANGGA. 001 RW 002 KELURAHAN KRANJI KECAMATAN BEKASI BARAT SEKRETARIAT : JL. MESJID AL-IKHLAS RT. 001/010 KRANJI – BEKASI BARAT 17135, Nomor : 02/01/VI/BKS/2021 tertanggal Bekasi, 01 Juni 2021 Mengetahui, ditandatangani dan stempel Lurah Kranji.

Rabu 9 Juni 2021
Meminta Kejelasan persoalan permintaan dana perbaikan jalan yang sudah dikerjakan URC Bidang Bina Marga DBMSDA melalui nomor Whatssapp Lurah Kranji, karena Lurah Kranji Menandatangani dan dijawab, ya dan Lurah Kranji serta yang menandatangi Siap Mempertanggungjawabkannya, dan akan memberikan informasi terkait dengan serta Lurah Siap Memberikan Informasi terkait dengan kejadian Pengumpulan Dana. sampai dengan Somasi ini dibuat tidak ada kejelasan informasi penelusuran kejadian permintaan dana yang sudah dikerjakan URC Bidang Bina Marga DBMSDA.

Rabu 9 Juni 2021
Meminta Kejelasan persoalan permintaan dana perbaikan jalan yang sudah dikerjakan URC Bidang Bina Marga DBMSDA melalui nomor Whatssapp Kepala UPTD DBMSDA Kecamatan Bekasi Barat, dan dijawab akan ditelusuri; sampai dengan Somasi ini dibuat tidak ada kejelasan informasi penelusuran kejadian permintaan dana yang sudah dikerjakan URC Bidang Bina Marga DBMSDA.

Kamis 10 Juni 2021
Salah satu donator menyebutkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 URC Bidang Bina Marga DBMSDA datang gak bawa matrial, hanya Tim dan Peralatan URC saja.

Demikian agar menjadi perhatian. Agar dapat di response dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Salam Transparansi
Hormat saya,

Ahmad Fathoni, S.Sos, MM

Tembusan :
1. Walikota Bekasi
2. Wakil Walikota Bekasi
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
4. Inspektur Kota Bekasi
5. Bagian Hukum Sekda

(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here