“Hutang BUMN Tak Terbendung” PB HMI Ingatkan Erick Thohir Penempatan Direksi BUMN Harus Benar-Benar Kompeten”

0
13
JAKARTA, MediaGaruda.co.id –Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Meminta menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar penunjukan jabatan direksi BUMN, harus sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.
Apalagi kondisinya beberapa perusahaan milik negara, antara pengeluaran dan pendapatan yang dimiliki tidak sesuai dan hanya mengandalkan suntikan dari APBN.
Maka penempatan posisi jabatan strategis BUMN sangat mempengaruhi untuk memajukan perusahaan tersebut. Demikian dalam release yang diterima MediaGaruda.co.id dari Akmal Fahmi pengurus PB HMI, Sabtu (29/5/2021) malam ini.
Akmal Fahmi lebih lanjut menyampaikan, berdasarkan data yang ada di PB HMI, saat ini bahwa BUMN memiliki hutang yang sangat luar biasa.
Ssmehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya keberadaan BUMN Menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.
“Hutang Luar Negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tercatat masih tumbuh dobel digit, tentunya hutang BUMN yang menggunung ini menjadi kekhawatiran banyak pihak,”Ujar Akmal.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) kembali merilis statistik ULN Indonesia hari ini, Jumat (21/5/2021). Per Maret 2021 total ULN BUMN mencapai US$ 59,65 miliar atau setara dengan 28% dari total ULN swasta nasional. Pangsanya naik 1 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu ketika masih di angka 26,4%.
Apabila menggunakan asumsi kurs Rp 14.300/US$ maka total ULN BUMN mencapai Rp 852,99 triliun. Apabila total aset BUMN saat ini mencapai Rp 9.295 triliun maka rasio ULN terhadap total aset mencapai 9,2%.
Pemerintah punya rencana menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek infrastruktur. Ambisinya besar karena membutuhkan dana lebih dari Rp 6.400 triliun. Sementara anggaran dari APBN harus dibagi-bagi dan terbatas.
Untuk menambal sebagian lagi kekurangan dana tersebut BUMN harus turun tangan mencari pendanaan.
Apalagi kalau bukan lewat instrumen utang. Penumpukan utang dalam waktu kondisi ekonomi yang sehat tak terlalu terlihat. Namun saat terpuruk seperti ketika pandemi Covid-19 merebak, bau busuk utang yang menyengat mulai tercium.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, harusnya pemerintah dalam hal ini menteri BUMN Mampu menempatkan orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengembangkan dan memajukan BUMN, bukan karena kepentingan politik
“sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran melalui suntikan dari APBN, wajar kalo kemudian banyak yang menilai keberadaan beberapa BUMN menjadi beban bagi negara,”pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here