Peringati Hardiknas 2021, FPHI Kab Bekasi Hadiahkan Cap Jepol Darah, Untuk Bupati dan Kadisidik

0
19

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) tahun 2021, yang jatuh tanggal 2 Mei setiap tahunnya, Pegurus Koordinator daerah (KORDA) Front Pembela Honorer (FPHI) Kabupaten Bekasi memberikan hadiah cap jempol darah untuk Bupati Bekasi dan Kadisdik di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin tanggal 3 Mei 2021 malam ini.

Pada press release tertulis kepada Redaksi MediaGaruda.Co.Id, yang ditanda tangani Ketua FPHI Kabupaten Bekasi Andi Heryana,SPd dan Sekretarisnya Arif Maulana,SPd.I menjelaskan, tentang Dunia Pendidikan di Kabupaten Bekasi. Yang kini semakin carut marut, dari mulai tata kelola dan management yang bobrok, tupoksi para pejabat Disdik yang amburadul dan tidak ada transparansi, serta mental Kadisdik yang diduga arogan dan anti kritik,

“terlihat damai tapi mengandung suasana gejolak batin yang dirasahan oleh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN di Kabupaten Bekasi,”tulis Ketua FPHI Kabupaten Bekasi Andi Heryana,SPd dan Sekretarisnya Arif Maulana,SPd.I.

Dan ini merupakan tanggung jawab kita Bersama, untuk memperbaikinya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi. Apalagi bagi mereka yang menjadi pelaku pendidikan tersebut,

“miris kami melihat kenyataan tersebut, kami berharap adanya perubahan kearah yang lebih baik tapi kenyataannya terkesan adanya pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap hal kenyataan diatas,”Ungkap Ketua FPHI Kabupaten Bekasi Andi Heryana,SPd dan Sekretarisnya Arif Maulana,SPd.I

FPHI tidak mengerti apa yang ada dibenak pemikiran orang nomer satu tersebut, diduga ada kesan pemberangusan suara netral vokal dan suara kritis bagi GTK Non ASN yang selalu menyuarakan kebenaran tapi barternya ancaman pemberhentian dan tidak diberikannya Jasa Tenaga Kerja (JASTEK), mereka sejak Januari 2021 sampai April 2021 saat ini.

“Sudah empat bulan lamanya, dalam kondisi pandemi dan dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadhan serta menghadapi hari raya Idul Fitri almubarok, tega teganya gaji atau Jasa Tenaga Kerja, kami ditahan hanya kerena mereka vokal dan bersuara lantang serta memberikan kritik anti kritik kepada pemerintahan saat ini bil khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

“ada kesan pembiaran dari Bupati terhadap kelakuan bawahannya dalam hal ini Kadisdik, bahkan diduga disinyalir ada skenario bersama antar mereka untuk memberangus dan menggusur GTK non ASN yang vokal dan melakukan aksi aksi moral,

Aksi-aksi sosial demi Bekasi lebih baik berkualitas dan bersaing terhadap wilayah sekelilingnya dalam hal menuju Kabupaten Bekasi yang clean government dan good governance yaitu suatu penyelenggaraan management pembangunan di Kabupaten Bekasi yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien. Penghindaran salah alokasi dana APBD dan dana investasi dalam pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi menjalankan disiplin anggaran, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak harus diterapkan dalam Pemerintahan di Kabupaten Bekasi yang kita cintai menuju kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dari hal tersebut Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI)’ merayakan HARDIKNAS 2021 di depan kantor KOMNASHAM RI dengan menyatakan sikap keras dengan MEMBUBUHKAN CAP JEMPOL DARAH , sebagai lambang kutukan keras agar ada penyelesaian dari :

Terhadap gaji atau Jasa Tenaga Kerja bagi GTK non ASN yang telah 4 bulan lamanya belum di bayarkan hanya kerena mereka pengurus dari FPHI yang bersuara vokal yang terus mengkritik Bupati Bekasi dan Dinas Pendidikan demi masa depan Bekasi yang kita cintai, kami meminta agar segera hak kami selama ini 4 bulan lamanya wajib di bayarkan, ini bukan keteledeoran tapi ini skenario dan pembiaran terhadap hal itu.

Kepada Pak Carwinda Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi , buang sikap arogansi dan anti kritik sehingga disinyalir ini dilakukan secara sengaja atas ditahannya pembayaran Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN dari simpul organisasi Gerakan FPHI yang selalu bersuara vokal karena ingin menyelamatkan Kabupaten Bekasi yang akan datang, jika tidak kami akan terus berjuang sampai Kabupaten Bekasi kondusif.

Kepada Bupati Bekasi, kami minta segera mengambil sikap atas masalah ini karena terkesan Bupati membiarkan dan terkesan terlibat untuk menahan gaji atau Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN, yang merupakan simpul perjuangan yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Pengurus lainnya yang menurut informasi itu dikatakan dari oknum pejabat Disdik data blacklist itu dari Polres Metro Kabupaten Bekasi, maka seharusnya Bupati bangga terhadap kontrol sosial dari para GTK Non ASN jika Bupati mau membangun Bekasi lebih maju, bermartabat dan bebas korupsi.

“Kepada masyarakat Bekasi kami menghimbau dan mengajak kita semua, Mari Selamatkan Kabupaten Bekasi,”tulis Ketua FPHI Kabupaten Bekasi Andi Heryana,SPd dan Sekretarisnya Arif Maulana,SPd.I. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here