Ketua HMI Jakarta Raya, Minta Pemprov DKI Tingkatkan SDM Warga Tidak Mampu, Untuk Suksesnya Indonesia Emas 2045

0
16

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Pada Buka bersama dan santunan yang diselenggarakan Pengurus dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Raya, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta (28/4/2021).

Ketua HMI Jakarta Raya David Aqmal sselesai acara Bukber dan santunan kepada MediaGaruda.co.id mengatakan, dengan perhitungan yang cermat dan untuk berbagai kepentingan di atas, saat ini dan masa mendatang, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga Ibukota DKI Jakarta, termasuk menyongsong bangkitnya Generasi Emas Indonesia 2045,

Pemerintah harus menetapkan dan menjalankan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, karena data hari ini menunjukan, bahwa data di Provinsi DKI Jakarta menunjukan bahwa lebih tinggi data sekolah swasta, dari pada sekolah negeri.

“hari ini, swasta menunjukan 76,08% dan sekolah negeri hanya menampung 23,92% , SMP negeri itu +/-52% SLTA itu +/-36% ,

“Artinya terjadi adanya ketidak keseimbangan disini, maka wajiblah Pemerintah DKI Jakarta untuk mampu membuat kebijakan dan aturan sehingga sarana dan prasana untuk warga DKI Jakarta bisa terakomodir dengan baik. Sehingga bisa menekan anak-anak sekolah di DKI Jakarta yang putus sekolah,”kata David Aqmal

Selama ini kata dia, pemerintah masih lebih fokus pada peningkatan akses. Namun, secara skenario pembiayaan wajar mengejar akses dan mutu sangat berbeda. Maka, butuh perhatian khusus dari pemerintah.

“Pemerintah harus fokus pada mutu, sehingga Wajar 12 tahun dapat dilakukan,”ungkap David Aqmal

Karena itu HMI Cabang Jakarta Raya beserta jajaran dari komisariat hingga cabang memberikan serangkaian diskusi yang nantinya akan dilanjutkan pada pihak Dinas Pendidikan dan Pemerintah DKI Jakarta agar mewajibkan 12 tahun wajib belajar di DKI Jakarta.

“Dan untuk memberikan keterjaminan anak usia sekolah menengah (12-18 tahun) warga DKI Jakarta, untuk dapat bersekolah tanpa hambatan keterbatasan biaya sekolah,”kata
David Aqmal.

Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta dr Dian Pratama menanggapi, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang rencana Wajib Belajar 12 Tahun dengan penetapan ini, berarti Pemprov DKI Jakarta.

“Dan akan menjamin seluruh warga usia sekolah, untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dan sederajat,” tandas dr Dian Pratama.

Di Jakarta tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena terkendala kemampuan ekonomi keluarganya, dikarenakan hal tersebut dapat merusak regenerasi anak bangsa khususnya di DKI Jakarta.

dr Dian Pratama selaku anggota DPRD DKI Jakarta juga mengatakan, bahwa untuk menekan adanya ketimpangan sosial di DKI Jakarta, haruslah salah satunya untuk bantuan-bantuan dari dinas sosial.

Harus tepat sasaran sehingga bisa maksimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,

“Dan juga perlu untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, apalagi di era pandemi covid-19 saat ini, karena banyaknya usaha-usaha menengah kebawah yang gulung tikar, ini pekerjaan berat.

“Data bansos juga perlu di update oleh Dinsos DKI Jakarta secara berkala, sehingga masyarakat yang menerima bansosnya bisa tepat sasaran,”kata dr Dian Pratama. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here