Mahasiswa Eksekutif Hukum Jakarta, Demo di Depan Gedung KPK, Tuntut KPK dan Kejagung Segera Periksa Walikota Bekasi

0
215

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum-Jakarta, melakukan aksi demo didepan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, kamis (29/4/2021) siang tadi.

Para mahasiswa Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum-Jakarta dalam press release tertulis yang dikirimkan kepada Redaksi MediaGaruda.Co.Id, pada Kamis tanggal 29 April 2021 malam ini. Menyatakan, bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda besar dan program kerja unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres RI Maruf Amin, yang tertuang dalam butir keempat Nawacita. Kejahatan ini lebih spesifiknya disebut dengan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN)..

Akhir akhir ini para mahasiswa Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum-Jakarta, mengaku dikejutkan dengan banyak sekali kasus korupsi yang menimpa banyak kepala daerah kejahatan extraordinary crime. Merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara atau satu bentuk kejahatan dengan dalil menguntungkan diri sendiri, dengan merampok hak orang mengatasnamakan Rakyat. Kejahatan ini lebih spesifik nya disebut dengan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).

 

 

Ditengah Pandemi covid 19 ini tulis Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum-Jakarta, bahwa Pemerintah Daerah Kota Bekasi harus menjawab semua keresahan serta kesulitan dari masyarakat. Dengan adanya bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Bekasi harus membantu rakyat ditengah Pandemi covid 19. Berdasarkan anggaran yang diturunkan milyaran rupiah demi kesejahteraan serta membantu ketimpangan ekonomi rakyat khususnya di Daerah Kota Bekasi. Tetapi Pemerintah Kota Bekasi diduga banyak sekali alasan tekait dengan anggaran atau dana yang disampaikan pemerintah Kota Bekasi tidak cukup. Sehingga muncul dugaan korupsi lagi mengenai anggaran covid-19. Yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Maka Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum-Jakarta mengingatkan kembali dengan kasus mega korupsi yang tidak menjadi rahasia lagi di depan publik.

Berangkat dari undang undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku Memahami untuk Membasmi : Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan kedalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Penjelasan mengenai undang undang Tindak Pidana Korupsi bahwa Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang diduga terlibat dalam beberapa kasus yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi realitasnya Walikota Bekasi Rahmat Effendi selama ini diduga tidak pernah tersentuh oleh penegak hukum. Sehingga muncul pertanyaan, bahwa Walikota Bekasi Rahmat Effendi dilindungi oleh negara. Maka sebab itu, Negara tidak boleh atau jangan diam dan diduga melindungi koruptor kelas kakap Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum-Jakarta mengaku tidak dibutahkan lagi, dengan beberapa kasus yang diduga keterlibatan Walikota Bekasi atas beberapa kasus korupsi dan sudah seharusnya KPK RI yang dipimpin oleh Bapak Firli Bahuri harus segera memanggil dan memeriksa Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang diduga menghabiskan uang negara milyaran rupiah.

Dengan ini Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Jakarta juga menyampaikan tuntutan :

1.Mendesak Dewan Pengawas KPK RI untuk mengusut tuntas, dugaan keterlibatan Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam kasus korupsi 67,5 milyar.

2.Mendesak Pimpinan KPK RI memanggil dan memeriksa Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam skandal mega korupsi Kota Bekasi.

3.Mendesak Kejagung RI Untuk secepatnya memanggil Walikota Bekasi Rahmat Effendi untuk memberi keterangan terkait dugaan skandal mega korupsi Kota Bekasi, yang di mana melibatkan kepala dinas dan kepala bidang Pemerintah Kota Bekasi.

4.Kami, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Jakarta, mendesak KPK RI dan Kejagung RI untuk secepatnya membongkar aktor intelektual koruptor dalam kasus skandal mega korupsi Kota Bekasi.

5.Copot Walikota Bekasi diduga berijasah palsu

“Kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,”tulis Hans Koordinator Lapangan Aksi Demo, pada press release yang dikirimkan kepada MediaGaruda.Co.Id, Rabu (29/4/2021) malam ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here