Ketua PD K-SPSI Provinsi Jawa Timur, Angkat Suara Soal Kehadiran Kadisnaker Jatim Sebagai Saksi Ahli di PTUN Bandung

0
58
SURABAYA, MediaGaruda.Co.Id – Pro dan kontra soal kehadiran Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Dr.Himawan Estu Bagijo, SH MH sebagai ahli hukum tata negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, pada Sidang terakhir gugatan dua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi pada sidang terakhir PTUN Bandung, yang dipimpin Majelis Hakim Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH MH, Kamis (28/1/2021) pukul 13.00wib siang kemarin.
Terus menjadi polemik dan bahan diskusi khusus di kalangan aktivis mahasiswa dan aktivis buruh Bekasi, salah satu persoalannya adalah, karena pada, saat persidangan tersebut, ternyata Majelis PTUN Bandung, tidak menanyakan soal surat ijin kehadiran saksi ahli Himawan Estu Bagijo sebagai ASN dari Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Para aktivis Bekasi menduga Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo tidak mengantongi ijin dari Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan jika hal tersebut, benar adanya, maka yang bersangkutan mengkangkangi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tentang penunjukan dirinya sebagai saksi ahli tata negara disidang lanjutan gugatan SK Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 yang dilaksanakan di PTUN Bandung, oleh terduga intervevensi Usep Rahman Salim, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi pada sidang penutup, Kamis (28/1/2021) pukul 13.00wib siang kemarin.
Ketua PD K-SPSI Provinsi Jawa Timur Sukarji kepada MediaGaruda.Co.Id beberapa hari lalu, menyatakan secara umum & obyektif perlu dijelaskan dulu tentang saksi ahli.., Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli.
Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai “pendapat ahli”, Pak Himawan Estu Bagijo adalah seorang Doktor pakar HTN.., di sisi lain beliau adalah Kadisnakertrans Provinsi Jawa Timur.., ini adalah dua sisi berbeda yang melekat pada diri satu orang.., berkaitan dengan etis atau tidak kita lihat dulu tentang ethis profesi itu seperti apa.., Etika Profesi (professional ethics) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.
Secara umum, pengertian etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia.
Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.
Sepanjang yang dilakukan tidak bertentangan dengan professional ethicts & per-UUan yg berlaku hal itu sah²saja.., dan sepanjang keberadaannya sebagai saksi ahli diterima oleh hakim & tidak ditolak para pihak.., aatau tidak ada pihak yg keberatan itu juga sah-sah saja..
Tentang masalah ijin dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ini yang kita tidak tahu..,
“tentunya Kepala Dinas sebagai bawahan Gubernur apabila akan meninggalkankan tugas dan kewajibannya untuk melakukan kegiatan lain pastinya harus mendapatkan ijin dari Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
.., atau mendapatkan SPT apabila itu instruksi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,”kata Sukarji.
Hasan Basri – mahasiswa gema aksi – Bekasi

Alasan Kenapa, Dua Mahasiswa UMIKA Mengajukan Gugatan Ke PTUN Bandung

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu mahasiswa Fakultas UMIKA, Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat SK Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi ini didaftarkan di PTUN Bandung pada Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

SK Bupati Bekasi tersebut disahkan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga, saat pendaftaran gugatan itu, masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Waendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332-Admrek/2020 itu, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung. Sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri.

Tokoh Buruh Pernah Ungkap Dugaan Buruknya Kinerja BUMD PDAM Tirta Bhagasasi

Terkait buruknya pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi pernah disuarakan oleh salah satu pelangannya, Masrul Zambak, Presidium Aliansi Buruh Bekasi, pada Rabu tanggal 11 November 2020 lalu, bahwa dirinya mengaku mendapatkan info dari para buruh Kota Bekasi.

“banyak sms yang masuk ke Hand Phone saya dan menanyakan apakah air PDAM di rumah Pak Masrul keruh, bauh dan gatal.

Saya sampaikan ya sebagai berikut, pas mandiin anak-anak mereka bilang air bauh dan gatal ayah,”kata Masrul.

Dan ketika keluar rumah, pas lewat di pintu air di Bekasi Utara, ternyata saluran air yang mengalir ke PDAM Tirta Bhagasasi, Kota Bekasi bagian utara air kalinya bauh dan keliatan banyak busa.

“Di sepanjang kali banyak orang nangkap ikan dan udang yang diduga lagi pada mabuk, ini berarti diduga ada air limbahnya,”kata Masrul.

Dia berharap Pemerintah Kota Bekasi, harus cepat tanggap, khusus di Bidang Lingkungan Hidup (LH)

“apakah ada pabrik yang buang limbah B3-nya ke saluran air, tanpa pengolahan yang gak benar,”ungkap Masrul.

Dia menyatakan, jika ini terus menerus terjadi dan tidak segera dihentikan

“kami para buruh Kota Bekasi, akan bergerak ke Pemkot Bekasi dengan membawa para konsumen PDAM yang dirugikan,”ancam Masrul.

Walikota Bekasi Sudah Laporkan Kasus SK Bupati Itu, Kepada Gubernur Jawa Barat

Terkait dugaan kejanggalan soal turunnya SK Bupati Bekasi, tentang pengangkatan kembali Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi itu, juga telah dilaporkan oleh Walikota Bekasi Dr.Rahmat Effendi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Walikota Bekasi Dr.H Rahmat Effendi melalui surat nomor : 539/5772/Setda Ek Tanggal 16 September 2020 lalu kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam suratnya menyatakan berkenaan dengan pelaksanaan pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep-332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi masa jabatan Periode 2020-2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.PDAM Tirta Bhagasasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, Tirta Bhagasasi Bekasi yang sampai saat ini masih berlaku.

2.Dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 diatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Personalia Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Bersama kedua belah pihak atas usul Badan Pengawas.

(2) Penetapan Direksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan bersama kedua belah pihak.

3. Terhadap Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi yang berakhir pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi Nomor : 500/Kep-269-Admrek/2016; Nomor : 690/Kepber.04-Eksbang TP/VIII/2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2016-2020, dalam hal menyikapi akan terjadinya kekosongan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi dan untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Pemerintah Kota Bekasi telah meminta untuk dilakukan tahapan seleksi secara bersama kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

b. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/4098/Setda.Ex tanggal 30 Juni 2020 hal Pelaksanaan Pengambilan Keputuan pada Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

c. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/5151/Setda Ex tanggal 13 Agustus 2020 hal Pelaksanaan Penetapan Direksi pada PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

4. Sehubungan poin 3 di atas, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan proses pengangkatan sepihak Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang Keputusan dimaksud diketahui oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2020, dimana hal ini melanggar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

5. Berdasarkan permasalahan di atas, kami mohon pendapat tentang status legalitas Keputusan Bupati Bekasi pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi Masa Periode 2020-2024 serta saran dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi atas pelanggaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002, Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

(MG-018/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here