Kehadiran Saksi Ahli Kadisnaker Provinsi Jatim di PTUN Bandung, Menuai Polemik & Dipersoalkan Mahasiswa Bekasi

0
50
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Kehadiran
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Dr.Himawan Estu Bagijo, SH MH sebagai ahli hukum tata negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, pada Sidang terakhir gugatan dua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi pada sidang terakhir, yang dipimpin Majelis Hakim Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH MH, Kamis (28/1/2021) pukul 13.00wib siang kemarin.
Menjadi polemik dan bahan diskusi khusus di kalangan aktivis mahasiswa Bekasi, salah satu persoalannya adalah, karena pada, saat persidangan tersebut, ternyata Majelis PTUN Bandung, tidak menanyakan soal surat ijin kehadiran saksi ahli Himawan Estu Bagijo sebagai ASN dari Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Mahasiswa Bekasi menduga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo kangkangi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas hadirnya dirinya sebagai ahli administrasi negara disidang pembuktian terakhir gugatan SK Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung, Kamis (28/1/2021) pukul 13.00wib siang kemarin.

Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Vincensius Daeli misalnya, mengatakan persidangan yang menghadirkan Pejabat dari provinsi Jawa Timur tersebut diduga tidak mengantongi surat resmi mengenai ijin menjadi ahli Administrasi Negara di persidangan, hal tersebut menurutnya sangat mencederai dan sudah melanggar kode etik ASN dalam menjalani tugas.

“Dalam persidangan gugatan tersebut menurut info yang tersebar dalam persidangan hakim tidak menanyakan Surat ijin dari Gubernur Jatim, saya menduga ahli administrasi negara yang notabene adalah ASN yang dalam Undang-undang ASN itu disebutkan harusnya patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja,” ungkapnya kepada awak media, Senin (01/02/2021).

Lanjut dia mengatakan dalam penunjuk ahli di persidangan seharusnya dapat mengetahui seluk beluk kondisi di PDAM Tirta Bhagasasi sehingga menurutnya ahli dapat bersifat netral dan dapat menemukan titik temu dalam carut marutnya manajemen PDAM Tirta Bhagasasi. Diapun menyarankan agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo yang ditunjuk menjadi saksi Ahli dalam persidangan tersebut untuk lebih fokus saja berkerja dalam mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur.

“Penunjukan ahli administrasi negara jauh banget sampai dari Jawa timur, memang tidak ada ahli administrasi negara di Jawa Barat? Bu Khofifah (Gubernur Jatim) harus dikasih tahu dugaan problem etis ini, “tutupnya

Para aktivis mahasiswa Bekasi menduga Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo tidak mengantongi ijin dari Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sebagaimana Sudah diberitakan saksi ahli tata negara yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Dr.Himawan Estu Bagijo,SH MH. Menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim PTUN Bandung, Dr.Himawan Estu Bagijo,SH MH menyatakan, bahwa penugasan kembali seorang Direksi BUMD bisa dilakukan seorang kepala daerah dan jika didasarkan pada hasil penilaian dari TIM AHLI.

“Penugasan kembali seorang Direktur Utama BUMD oleh kepala daerah (Bupati, Walikota, Gubernur,Red) diperbolehkan, tetapi syaratnya harus didasarkan pada penilaian dari dari Tim Ahli kata Himawan Estu Bagijo.

Ahli hukum tata negara anak buahnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu, didepan Majelis Hakim PTUN Bandung, Jawa Barat juga menjelaskan tentang siapa saja yang bisa mengajukan gugatan terhadap SK seorang Kepala Daerah (Bupati,Walikota,Gugenur,Red) jika merasa tidak puas, atas terbitnya SK Kepala Daerah yang menugaskan kembali seorang Direksi BUMD. Seperti, pihak pertama, yang langsung dirugikan langsung, pihak kedua, yang dirugikan tidak langsung dan pihak ketiga.

Dia juga menjelaskan tentang tata cara pemilihan direksi di sebuah perusahaan BUMD, ada yang bersifat terbuka untuk umum dan ada juga yang semi terbuka, untuk umum.

“Bahkan ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat pemilikan direksinya, diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pemilihan Direksi BUMD, bisa dibuka untuk umum dan bisa juga ditunjuk seorang kepala daerah,”kata Himawan.

Terkait, hak umum atau publik/masyarakat dalam pemilihan seorang Direksi BUMD jika ada yang merasa tidak puas. Salah satunya bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini sedang berlangsung persidangannya,”kata Himawan.

Soal banyaknya sengketa BUMD dibanyak daerah, menurut Himawan. Sebaiknya diselesaikan secara adat daerah tersebut, dan atau dilaporkan kepada Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat ditingkat Provinsi, agar dapat turun tangan menengahi sengketa soal BUMD tersebut.

Hasan Basri – mahasiswa gema aksi – Bekasi

Alasan Kenapa, Dua Mahasiswa UMIKA Mengajukan Gugatan Ke PTUN Bandung

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu mahasiswa Fakultas UMIKA, Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat SK Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi ini didaftarkan di PTUN Bandung pada Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

SK Bupati Bekasi tersebut disahkan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga, saat pendaftaran gugatan itu, masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Waendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332-Admrek/2020 itu, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung. Sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri.

Tokoh Buruh Pernah Ungkap Dugaan Buruknya Kinerja BUMD PDAM Tirta Bhagasasi

Terkait buruknya pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi pernah disuarakan oleh salah satu pelangannya, Masrul Zambak, Presidium Aliansi Buruh Bekasi, pada Rabu tanggal 11 November 2020 lalu, bahwa dirinya mengaku mendapatkan info dari para buruh Kota Bekasi.

“banyak sms yang masuk ke Hand Phone saya dan menanyakan apakah air PDAM di rumah Pak Masrul keruh, bauh dan gatal.

Saya sampaikan ya sebagai berikut, pas mandiin anak-anak mereka bilang air bauh dan gatal ayah,”kata Masrul.

Dan ketika keluar rumah, pas lewat di pintu air di Bekasi Utara, ternyata saluran air yang mengalir ke PDAM Tirta Bhagasasi, Kota Bekasi bagian utara air kalinya bauh dan keliatan banyak busa.

“Di sepanjang kali banyak orang nangkap ikan dan udang yang diduga lagi pada mabuk, ini berarti diduga ada air limbahnya,”kata Masrul.

Dia berharap Pemerintah Kota Bekasi, harus cepat tanggap, khusus di Bidang Lingkungan Hidup (LH)

“apakah ada pabrik yang buang limbah B3-nya ke saluran air, tanpa pengolahan yang gak benar,”ungkap Masrul.

Dia menyatakan, jika ini terus menerus terjadi dan tidak segera dihentikan

“kami para buruh Kota Bekasi, akan bergerak ke Pemkot Bekasi dengan membawa para konsumen PDAM yang dirugikan,”ancam Masrul.

Walikota Bekasi Sudah Laporkan Kasus SK Bupati Itu, Kepada Gubernur Jawa Barat

Terkait dugaan kejanggalan soal turunnya SK Bupati Bekasi, tentang pengangkatan kembali Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi itu, juga telah dilaporkan oleh Walikota Bekasi Dr.Rahmat Effendi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Walikota Bekasi Dr.H Rahmat Effendi melalui surat nomor : 539/5772/Setda Ek Tanggal 16 September 2020 lalu kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam suratnya menyatakan berkenaan dengan pelaksanaan pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep-332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi masa jabatan Periode 2020-2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.PDAM Tirta Bhagasasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, Tirta Bhagasasi Bekasi yang sampai saat ini masih berlaku.

2.Dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 diatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Personalia Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Bersama kedua belah pihak atas usul Badan Pengawas.

(2) Penetapan Direksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan bersama kedua belah pihak.

3. Terhadap Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi yang berakhir pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi Nomor : 500/Kep-269-Admrek/2016; Nomor : 690/Kepber.04-Eksbang TP/VIII/2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2016-2020, dalam hal menyikapi akan terjadinya kekosongan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi dan untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Pemerintah Kota Bekasi telah meminta untuk dilakukan tahapan seleksi secara bersama kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

b. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/4098/Setda.Ex tanggal 30 Juni 2020 hal Pelaksanaan Pengambilan Keputuan pada Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

c. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/5151/Setda Ex tanggal 13 Agustus 2020 hal Pelaksanaan Penetapan Direksi pada PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

4. Sehubungan poin 3 di atas, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan proses pengangkatan sepihak Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang Keputusan dimaksud diketahui oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2020, dimana hal ini melanggar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

5. Berdasarkan permasalahan di atas, kami mohon pendapat tentang status legalitas Keputusan Bupati Bekasi pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi Masa Periode 2020-2024 serta saran dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi atas pelanggaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002, Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

(MG-018/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here