PTUN Bandung, Akan Panggil Pemkot Bekasi, Soal PDAM Tirta Bhagasasi

0
103

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Pada persidangan Kamis tanggal 28 Januari 2021 depan, akan memanggil dan mendengarkan penjelasan pejabat resmi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, terkait diajukan gugatan SK Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 Tentang penugasan kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi  Usep Rahman Salim.

 

Yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi dan saat ini sedang berlangsung di ruang Kartika PTUN Bandung dan dipimpin Majelis Hakim PTUN Bandung, Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH MH, Kamis (21/1/2021) siang ini.
Selain itu pada persidangan di PTUN Bandung yang berlangsung singkat, sekitar 13 menit saja, dari pukul 13.21wib sampai pukul 13.34wib siang tadi. Pihak tergugat Bupati Bekasi gagal menghadirkan saksi ahli karena sakit, sehingga berhalangan hadir.
Sementara itu, pihak tergugat intervensi Usep Rahman Salim yang diwakili dua kuasa hukumnya Desmi dan Ismet, berjanji akan menghadirkan saksi ahli dan minta persidangan Minggu depan dilakukan secara virtual.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu mahasiswa Fakultas UMIKA, Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat SK Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi ini didaftarkan di PTUN Bandung pada Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

SK Bupati Bekasi tersebut disahkan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga, saat pendaftaran gugatan itu, masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Waendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332-Admrek/2020 itu, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung. Sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengirim surat nomor : 539/5772/Setda Ek Tanggal 16 September 2020 kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyatakan berkenaan dengan pelaksanaan pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep-332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi masa jabatan Periode 2020-2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.PDAM Tirta Bhagasasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, Tirta Bhagasasi Bekasi yang sampai saat ini masih berlaku.

2.Dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 diatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Personalia Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Bersama kedua belah pihak atas usul Badan Pengawas.

(2) Penetapan Direksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan bersama kedua belah pihak.

3. Terhadap Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi yang berakhir pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi Nomor : 500/Kep-269-Admrek/2016; Nomor : 690/Kepber.04-Eksbang TP/VIII/2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2016-2020, dalam hal menyikapi akan terjadinya kekosongan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi dan untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Pemerintah Kota Bekasi telah meminta untuk dilakukan tahapan seleksi secara bersama kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

b. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/4098/Setda.Ex tanggal 30 Juni 2020 hal Pelaksanaan Pengambilan Keputuan pada Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

c. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/5151/Setda Ex tanggal 13 Agustus 2020 hal Pelaksanaan Penetapan Direksi pada PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

4. Sehubungan poin 3 di atas, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan proses pengangkatan sepihak Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang Keputusan dimaksud diketahui oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2020, dimana hal ini melanggar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

5. Berdasarkan permasalahan di atas, kami mohon pendapat tentang status legalitas Keputusan Bupati Bekasi pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi Masa Periode 2020-2024 serta saran dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi atas pelanggaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002, Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. (MG-018/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here