Saksi Fakta di PTUN Bandung, Ungkap Alasan Kenapa Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Tangguhkan Pembayaran Polis ke Asuransi Jiwasraya

0
139
BANDUNG, MediaGaruda.Co.Id – Persidangan lanjutan di PTUN Bandung, dengan agenda pembuktian, tentang gugatan yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi. Terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja,SH Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Asep Rahman Salim sebagai Direktur Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, pada Kamis (14/1/2021) siang ini.
Dipimpin Majelis Hakim PTUN Bandung, yaitu Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH, MH menghadirkan saksi fakta dari tergugat intervensi, yakni Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Bhagasasi, Djoni Purwanto.
Sebelum sidang dimulai, Hakim Ketua meminta agar Djoni disumpah terlebih dahulu menggunakan Al-quran karena dirinya seorang muslim.
Dalam kesaksiannya diruang sidang Kartika PTUN Bandung, pria berkacamata itu mengungkapkan jabatan dirinya dari 2010 sampai dengan 2021. Dia juga membeberkan mekanisme pemisahan aset bahkan keuangan di internal PDAM Tirta Bhagasasi.
Kesaksian selama 40 menit itu, Djoni yang mengenakan masker sempat membuka persoalan asuransi pegawai ditubuh BUMD PDAM Tirta Bhagasasi milik Kabupaten dan Kota Bekasi tersebut, sempat ditanyakan pihak penggugat lantaran diduga tidak dibayarkan sesuai ketentuan.
“Jadi kalau yang ini tentunya direksi kami memutuskan tidak dari kasus per kasus, jadi secara global. Semenjak 2018 yang saya tau ketika saya diajak berdiskusi oleh direksi kami, Jiwasraya itu Agustus 2019 sudah mulai colab. Nah pada saat itu kita masih melakukan pembayaran sampai dengan November 2019. Ditahun 2019 itu ada update berita yamg sudah diketajui publik bahwa Jiwasraya kolab tidak mampu melakukan pembayaran polisnya ke nasabah. Tentunya dengan pertimbangan banyak hal yang akhirnya direksi kami memutuskan tidak membayarkan dulu sampai progam restrukturisasi selesai,” bebernya.
Karena tidak ada kepastian apakah Jiwasraya juga bisa membayar hutang atau tidak. Jika dilakukan pembayaran kata Djoni, sama saja seperti menabur garam dilautan.
“Saat ini program restrukturisasi sudah ditempuh Per 30 September. Kalau diawal pada saat kejadian pihak Jiwasraya yang menjanjikan dari Rp 50 Miliar dari 2019 bulan November yang bisa dikembalikan hanya 20 persen kalau misalkan dibayar cash mungkin sekitar Rp 10 Miliar untuk menanggung 600 orang lebih,” katanya.
Artinya Uang tidak hilang, tentunya direksi mengambil keputusan yang tadi itu mempertimbangkan hal tersebut. Jadi karyawan sebenarnya tidak kehilangan haknya saat ini.
“Tapi kalau itu dilakukan pembayaran pun pada saat periode 2019 November sampai kemarin restrukturisasi terjadi itu juga tidak berpengaruh apa-apa pada kita. Kecuali hilang uang. Makanya diangguhkan pembayarannya,” katanya.
(MG-018/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here