Jelang Sidang Lanjutan PTUN Bandung, Beredar Copy Surat Walikota Bekasi Kepada Gubernur Jabar, Yang Mempersoalkan Status Legalitas SK Bupati Bekasi Tentang Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi

0
25

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Menjelang sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, tentang gugatan yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi. Terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja,SH Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Asep Rahman Salim sebagai Direktur Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, pada Kamis (14/1/2021) siang ini.

Dikalangan wartawan, beredar photo copy surat Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Nomor : 539/5772/Setda Ek, tertanggal 16 September 2020 kepada Gubernur Jawa Barat, tentang : “Permohonan Saran atas Pengangkatan Sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi”.

Pada surat itu Walikota Bekasi menyampaikan laporan berkenaan tindakan Bupati Bekasi yang diduga melakukan pengangkatan secara sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep-332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi masa jabatan Periode 2020-2024.

Menurut Walikota Bekasi pengangkatan sepihak Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan Keputusan dimaksud diketahui oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2020, dianggap melanggar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat SK Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi ini didaftarkan di PTUN Bandung pada Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

SK Bupati Bekasi tersebut disahkan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga, saat pendaftaran gugatan itu, masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332-Admrek/2020 itu, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung. Sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri.

(MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here