Bunyi Surat Walikota Bekasi, Kepada Gubernur Jawa Barat, Mempertanyakan Legalitas SK Bupati Bekasi Terkait Pengangkatan Kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi

0
97

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Barat,

di Bandung.

 

Nomor : 539/5772/Setda Ek Tanggal 16 September 2020

Perihal : Permohonan Saran atas Pengangkatan Sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

 

Berkenaan dengan pelaksanaan pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep-332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi masa jabatan Periode 2020-2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.PDAM Tirta Bhagasasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, Tirta Bhagasasi Bekasi yang sampai saat ini masih berlaku.

2.Dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 diatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Personalia Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Bersama kedua belah pihak atas usul Badan Pengawas.

(2) Penetapan Direksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan bersama kedua belah pihak.

3. Terhadap Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi yang berakhir pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi Nomor : 500/Kep-269-Admrek/2016; Nomor : 690/Kepber.04-Eksbang TP/VIII/2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2016-2020, dalam hal menyikapi akan terjadinya kekosongan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi dan untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Pemerintah Kota Bekasi telah meminta untuk dilakukan tahapan seleksi secara bersama kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

b. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/4098/Setda.Ex tanggal 30 Juni 2020 hal Pelaksanaan Pengambilan Keputuan pada Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

c. Surat Walikota Bekasi Nomor : 539/5151/Setda Ex tanggal 13 Agustus 2020 hal Pelaksanaan Penetapan Direksi pada PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi.

4. Sehubungan poin 3 di atas, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan proses pengangkatan sepihak Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang Keputusan dimaksud diketahui oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2020, dimana hal ini melanggar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002; Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

5. Berdasarkan permasalahan di atas, kami mohon pendapat tentang status legalitas Keputusan Bupati Bekasi pengangkatan sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhgasasi Bekasi Masa Periode 2020-2024 serta saran dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi atas pelanggaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 530/08.11/PDAM/2002, Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Demikian agar maklum atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Walikota Bekasi

Dr.RAHMAT EFFENDI

 

(MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here