MAHAMUDA : Soal Pelanggaran Prokes Waterboom Lippo Cikarang, Polisi Harus Segera Panggil dan Periksa Bupati Bekasi

0
51
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – MAHAMUDA Bekasi meminta agar Polresta Kabupaten Bekasi segera memanggil dan memeriksa Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan dinas terkait karena diduga lalai, sehingga terjadi kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di Waterboom Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (10/1/2021) kemarin
Kerumunan yang dibubarkan kepolisian itu diduga kuat murni niat pihak pengelola Waterboom dan kelalaian Pihak Pemkab Bekasi dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, sehingga menimbulkan keramaian dan hal itu
 bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Kerumunan ditengah Pandemi itu ditenggarai adanya promo besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pengelola Waterboom berbentuk pamflet foto melalui pesan WhatsApp dan sempat juga diunggah akun Instagram pengelola Waterboom sejak tanggal 6 Januari hingga 9 Januari 2021. Dengan menawarkan promo harga tiket yang semula Rp. 95.000,- menjadi Rp. 10.000,- dengan alasan ingin meningkatkan jumlah pengunjung di Waterboom tersebut.
Imam Syaripudin Ketua MAHAMUDA Bekasi, mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Pihak Polresta Kabupaten Bekasi sudah sangat bagus, mulai dari pembubaran hingga memindah tugaskan Kapolsek Cikarang Selatan. Dan hal ini perlu diluruskan agar masyarakat cerdas dan menjadi pembelajaran semua pihak
“Sikap Kapolres Bekasi sudah bagus dengan memerintahkan anak buahnya  membubarkan adanya kerumunan tersebut, dan memindah tugaskan Kapolsek Cikrang Selatan sebagai bentuk sanksi, agar menjadi pembelajaran semua pihak” katanya kepada MediaGaruda.Co.Id, Rabu, (13/1/2021) malam ini.
Mantan Ketua BEM Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang ini berharap agar pihak Polresta Kabupaten Bekasi, dapat segera menetapkan adanya tersangka mengingat sudah adanya barang bukti dan pemeriksaan saksi – saksi. Karena pelanggaran prokes ini menjadi ‘isu nyentrik’ pasca ditetapkannya Pentolan FPI sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya.
“Info terakhir ini kan pihak pengelolaan, kepolisian, dinas pariwisata dan lain-lain sudah diperiksa. Saya minta agar Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dipanggil dan diperiksa. Sebaimana proses hukum pelanggaran prokes yang terjadi di di daerah lain. Misalnya, Polda Metro Jaya memeriksa Gubernur DKI Anis Baswedan tentang kasus keramaian di Petamburan, lalu Polda Jawa Barat juga memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kasus keramaian di Megamendung Bogor, lalu Pihak Polres Bekasi Kota juga memanggil dan memeriksa Walikota Bekasi Rahmat Effendi-pun diperiksa karena kasus keramaian Musda KNPI Kota Bekasi,”harapnya. (MG-019/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here