Semua Saksi, Sepakat SK Bupati Bekasi, Soal Penugasan Kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi “Bermasalah”

0
38

BANDUNG, MediaGaruda.Co.Id – Para saksi ahli yang diajukan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi. Sebagai penggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja,SH Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Asep Rahman Salim sebagai Direktur Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, diduga memang bermasalah.

Saksi fakta Gatot Purnomo yang dihadirkan oleh tergugat Bupati Bekasi-pun mengakui bahwa kinerja Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, sebelum ditugaskan kembali menjadi Direktur Utama perusahaan tersebut kembali, memang kinerjanyan tidak mencapai 100 persen.

“Tadi, saya juga mencoba menyimak, pendapat saksi ahli, katanya PDAM Tirta Bhagasasi kinerjanya tidak mencapai target 100 persen. Dan berbicara target 100 persen, itu kan rencana, rencana itu bisa lebih, bisa juga kurang,”kata Gatot Purnomo, saat menjadi saksi fakta didepan Mejelis Hakim PTUN Bandung, Kamis (7/1/2021) petang.

Sedangkan terkait, kenapa Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja,SH kenapa saat menanda tangan SK penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sendiri dan tidak tanda tangan bersama-sama Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi sebagai [ihak [pemilik saham 45 persen,

“Alasannya, pertama, PDAM Tirta Bhagasasi itu dirikan tahun 1981, berdasarkan Perda tahun 1982 yang pada pasal 3, menyatakan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi itu adalah Bupati Bekasi. Kedua, ini Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi ini adalah BUMD milik Kabupaten Bekasi,”Ungkap Gatot Purnomo.

sementara itu Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH sebagai ahli hukum tata negara didepan Majelis Hakim PTUN Bandung, yaitu Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH MH pada kesaksian sebelumnya menjelaskan tentang prosedur pengangkatan kembali seorang Direktur Utama BUMD termasuk PDAM Tirta Bhagasasi.

Bahwa Direktur Utama BUMD adalah bagian dari Direksi, tertuang dalam, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018. Pengangkatan sendiri diperbolehkan sepanjang, yang bersangkutan benar-benar memiliki prestasi sangat baik dan memiliki keahlian khusus pada saat menjabat sebagai Direktur Utama BUMD tersebut.

“Dan yang sangat penting bahwa, proses seleksi pengangkatan itu, harus diumumkan secara terbuka kepada publik, saat waktu 6 bulan sebelum masa kerja, seorang Direksi BUMD atau Direktur PDAM Tirta Bhagasasi tersebut habis,”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, Permendagri Nomor 37 tahun 2918, adalah paling sedikit memenuhi kriteria : (a). melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD; (b). meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan; (c). seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

“d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar IOO% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan,”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Sementara itu, saksi ahli keuangan, Djassa Suryanata mengaku telah membaca laporan internal keuangan PDAM Tirta Bhagasasi, menyatakan adanya berbagai dugaan kejanggalan.

(MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here