“Saksi Fakta” Gatot Purnomo, PDAM Tirta Bhagasasi, Kinerjanya Tidak Mencapai Target 100 Persen

0
20

BANDUNG, MediaGaruda.Co.Id – Gatot Santoso sebagai saksi fakta menyatakan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi (Asep Rahman Salim,Red) dan Pemkab Bekasi Bekasi konsen terhadap pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi yang habis bulan Agustus 2020, dan harus membuat laporan pertanggung jawaban. Dan akan dipelajari, dinilai oleh Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang dalam hal ini bisa diwakili Dewan Pengawas dan juga Bagian Ekonomi yang dalam hal ini sebagai Pembina BUMD.

Nah proses itu, awal 24 Juni 2020, Sekretaris Daerah selaku pembina BUMD, itu menyampaikan surat kepada Bupati Bekasi selaku KPM bahwa masa Jabatan Dirut PDAM Tirta Bagasasi akan habis, di bulan Agustus 2020.

Dari surat tersebut, akhirnya keluarlah disposisi dari Bupati Bekasi, yang isinya, akan dilakukan pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi dan hasilnya akan dilaporkan Kembali kepada Bupati Bekasi. Siapa yang melakukan itu, yang melakukan itu, adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi yang mewakili Bupati Bekasi selaku KPM, untuk melakukan pemilihan Direksi. Kondisi saat itu, Dewan Pengawas terjadi kekosongan, sesuai Undang-Undang kekosongan dewan Pengawas itu, Bupati bisa menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi,

“saya salah satunya yang menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi saat itu, segitu kerja dari periode Maret sampai September 2020, selama enam bulan,”kata Gatot.

Dari hasil penilaian Plt Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi kerja dalam waktu enam bulan, sehingga kita, menhayer satu konsultan, itu dari akademisi dari perguruan tinggi, bekerja untuk melakukan penilaian, yang memang bahan-bahannya sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Apa yang dinilai adalah rencana bisnis; rencana kerja dan anggaran BUMD; laporan keuangan; laporan hasil pengawasan; dan kontrak kinerja.

Apa yang menjadi indikator, yang menjadi indikator, penilaian-penilaian itu sebenarnya, sudah berjalan setiap tahun, amanat Undang-Undang, pertama Kementrian PUPR, yang kedua BPKP yang Lembaga pemerintah, yang punya kewenangan melakukan penilaian BUMD PDAM di seluruh Indonesia.

Kita punya kesimpulan dari penilaian-penilaian itu. Mungkin perlu saya bacakan juga kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh BPKP, PDAM Tirta Bagasasi memiliki nilai kinerja yang semakin setiap tinggi setiap tahunnya dan tahun 2019 PDAM Tirta Bhagasasi memiliki nilai sebesar 74,06 dimana dengan nilai tersebut, memiliki nilai yang baik. Yang kedua berdasarkan kinerja Kementrian PUPR tahun 2019 PDAM Tirta Bhagasasi berada dalam kategori sehat, dengan skor 3,24.

Ketidak sempurnaan PDAM Tirta Bhagasasi, BPKP juga memberikan rekomendasi agar melakukan perbaikan-perbaikan.

“Tadi, saya juga mencoba menyimak, pendapat saksi ahli, PDAM Tirta Bhagasasi ini yang katanya kinerjanya tidak mencapai target 100 persen, dan berbicara target itu rencana, Rencana itu bisa lebih, bisa kurang,”kara Gatot Purnomo.

Sedangkan terkait, kenapa Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja,SH menanda tangan SK Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Asep Rahman Salim sebagai Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sendirian dan tidak mengajak Walikota Bekasi Dr HnRahmat Effendi,

Alasannya, pertama, BUMD PDAM Tirta Bhagasasi itu dirikan tahun 1981, berdasarkan Perda tahun 1982

“yang pada pasal 3 menyatakan bahwa yang mengakat dan memberhentikan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi itu adalah Bupati Bekasi. Kedua, ini Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi ini adalah PDAM milik Kabupaten Bekasi,”kata Gatot.

Klaim saksi fakta Gatot bahwa PDAM Tirta Bhagasasi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi itu, akhirnya menuai Penggugat Bupati Bekasi bertanya. Kenapa Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,SH pada saat akan menaikkan tarif PDAM Tirta Bhagasasi saja, mengajak Walikota Bekasi Dr.H Rahmat Effendi menanda tangan bersama.

Sedangkan saat menanda tangani, SK Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Asep Rahman Salim sebagai Direktur Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, Bupati Bekasi menanda tangani sendiri.

Kesaksian Gatot Purnomo di PTUN Bandung kemarin itu, menjadi bukti dugaan adanya, sikap tidak legowo Pemkab Bekasi saat mereka memberikan saham 45 persen PDAM Tirta Bhagasasi kepada Pemerintahan baru Kota Bekasi. Dimana, sisanya 55 persen saham PDAM Tirta Bhagasasi masih tetap milik Pemerintahan Kabupaten Bekasi, mulai terkuak.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat SK Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi di PTUN pada Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

SK Bupati Bekasi tersebut disahkan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga, saat pendaftaran gugatan itu, masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332-Admrek/2020 itu, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung. Sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri.

(MG-018/Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here