“Saksi Ahli” Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH : Soal SK Bupati Bekasi Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bahasasi, ‘Masyarakat Boleh Mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung’

0
16

BANDUNG, MediaGaruda.Co.Id – Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH sebagai ahli hukum tata negara kepada Majelis Hakim PTUN Bandung, yaitu Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH MH. Menyatakan pada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, tentang gugatan yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi. Tarhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja,SH Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Asep Rahman Salim sebagai Direktur Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, pada Kamis (7/1/2021) sore.

Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH menjelaskan bahwa warga masyarakat yang merasa tercederai hak-haknya, karena tidak bisa ikut seleksi penerimaan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, karena adanya SK Bupati Bekasi Nomor Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 boleh mengajukan gugatan ke PTUN Bandung.

“warga masyarakat boleh mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, jika hak-hak atau kepentingannya tercederai oleh SK Bupati Bekasi ini,”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Kenapa? Karena tidak adanya proses seleksi secara terbuka, yang seharusnya dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum masa kerja Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi tersebut berakhir.

Tentang persyaratan seleksi bagi calon Direktur Utama PDAM Tirta Bahgasasi, juga semestinya terbuka untuk umum dan bukan hanya untuk pihak internal saja.

“Kalau melihat Permendagri Nomor 37 tahun 2018, maka persyaratan seleksi calon Direktur Utama PDAM Tirta Bahagasasi mestinya terbuka untuk umum dan bukan hanya untuk internal BUMD tersebut saja,”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Sementara itu, Pihak pengacara tergugat Bupati Bekasi, pada persidangan kemarin juga, sempat menanyakan kepada saksi ahli Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH tentang siapa saja yang boleh mendaftar sebagai calon Direksi, termasuk Direktur Utama PDAM Tirta Bahagasasi

Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH menjawab, bahwa siapa saja boleh mendaftar sebagai calon Direktur Utama BUMD PDAM Tirta Bahgasasi.

“Proses selanjutnya adalah, apakah yang bersangkutan itu, lolos seleksi atau tidak lolos seleksi sebagai Calon Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, maka pihak Panitia Seleksi, yang memutuskan,”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH juga memberikan ilustrasi, saat dirinya menjadi panitia seleksi (Pansel) Pemilihan Pengawas Pemilu. Pada saat itu, siapa saja boleh mendaftar sebagai calon Pengawas Pemilu. Persoalan selanjutnya, adalah, apakah para pendaftar tersebut lolos atau tidak, maka, yang berhak memutuskan adalah Panitia Seleksi Pengawas Pemilu.

 

PENYELESAIAN SENGKETA PKS DUA PEMERINTAHAN DAERAH

Sedangkan persoalan sengketa antara dua pemerintahan daerah, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, tentang PKS PDAM Tirta Bhagasasi adalah sengketa antara dua pemerintahan daerah, sehingga persoalannya berbeda dan tidak sama.

Prosedur addendum PKS harus ditanda tangani kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa, maka salah satu pihak yang tidak puas, maka harus melaporkan kepada pemerintah Pemerintah Provinsi. Disini Gubernur, menyelesaikan mewakil Pemerintah Pusat.

“Jika masih ada pihak yang masih tidak puas, maka prosedurnya harus dibawah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Menteri Dalam Negeri sebagai Pemerintahan Tertinggi.

“Dan jika masih juga merasa tidak puas, maka jalan terakhirnya adalah harus dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN),”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat SK Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi di PTUN pada Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

SK Bupati Bekasi tersebut disahkan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga, saat pendaftaran gugatan itu, masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332-Admrek/2020 itu, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung. Sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri.

(MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here