“Saksi Ahli” Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH : Direksi BUMD Bisa Diangkat Kembali, Jika Mampu Memenuhi Target Kontrak Kinerja IOO% Selama 2 Periode Kepemimpinannya

0
16

BANDUNG, MediaGaruda.Co.Id – Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH sebagai ahli hukum tata negara didepan Majelis Hakim PTUN Bandung, yaitu Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH MH pada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, gugatan yang diajukan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi. Terhadap SK Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja,SH Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Asep Rahman Salim sebagai Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, pada Kamis (7/1/2021) sore.

Menjelaskan tentang prosedur pengangkatan kembali seorang Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, bahwa Direktur Utama BUMD adalah bagian dari Direksi, tertuang dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2018. Pengangkatan sendiri diperbolehkan sepanjang, yang bersangkutan benar-benar memiliki prestasi yang sangat baik dan memiliki keahlian khusus.

“Dan yang sangat penting bahwa, proses seleksi pengangkatan itu, harus diumumkan secara terbuka kepada publik, saat waktu 6 bulan sebelum masa kerja, seorang Direksi BUMD atau Direktur PDAM Tirta Bhagasasi tersebut habis,”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, Permendagri Nomor 37 tahun 2918, adalah paling sedikit memenuhi kriteria : (a). melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD; (b). meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan; (c). seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

“d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar IOO% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan,”kata Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat SK Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama, PDAM Tirta Bhagasasi ini didaftarkan di PTUN Bandung pada Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

SK Bupati Bekasi tersebut disahkan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga, saat pendaftaran gugatan itu, masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332-Admrek/2020 itu, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung. Sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri.

(MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here