“Memasuki Babak Baru” Sidang Lanjutan Gugatan SK Bupati Bekasi Berlangsung 3,5 Jam Lebih

0
50

BANDUNG,MediaGaruda.co.id – Sidang lanjutan gugatan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 tentang penugasan kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, memasuki babak baru dengan agenda pembuktian. Persidangan yang dipimpin majelis hakim Irwan Mawardi,SH MH, sebagai Hakim Ketua dan dua hakim anggota yaitu Dr.Novi Dewi Cahyani,S.Si, SH,MH, Dr Tri Cahya Indra Permana,SH MH itu. Berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam lebih, dari pukul 14.45wib selesai sekitar pukul 18.30wib, Kamis (7/1/2021) malam.

Selain itu, sidang gugatan SK Bupati Bekasi yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi, sebagai satu-satunya kampus di Bekasi yang bernaung dibawah Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LTMNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta itu. Diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung itu, saat ini menjadi perhatian luas publik, karena kedua mahasiswa Fakultas Hukum UMIKA itu, selain ingin mencari keadilan, juga ternyata ingin menghadirkan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi yang akuntable, dalam naungan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pihak penggugat dua mahasiswa Fakultas Hukum UMIKA Bekasi kemarin itu, menghadirkan dua saksi ahli, yang pertama saksi ahli keuangan, Djassa Suryanata dan saksi ahli yang kedua adalah Ahli Hukum Tata Negara Dr.Hj Dede Kania, SHI,MH.

Sementara itu pihak tergugat Bupati Bekasi diwakili kuasa hukumnya, Haryanto, sementara pihak Usep Rahman Salim pada persidangan kemarin diwakili Desmi dan Yusmet. Selain itu pada persidangan pembuktian kemarin, pihak tergugat juga menghadirkan saksi fakta, yaitu Gatot Purnomo di Persidangan PTUN Bandung.

Hasanudin Basri yang biasa dipanggil dengan sapaan Hasan Basri sebagai pihak penggugat kepada MediaGaruda.co.id di PTUN Bandung, menyatakan bahw sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332 -Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi. Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024.

Dia menjelaskan, bahwa mendaftarkan gugatannya di PTUN Bandung pada hari Jum’at, 23 Oktober 2020 lalu.

“Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa,”kata Hasan Basri.

Dia juga menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 500/Kep 332 -Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, masa jabatan 2020-2024, yang disahkan tanggal 14 Agustus 2020 sampai saat pendaftaran gugatan itu.

Diajukan masih dalam waktu 90 hari sejak diumumkan, sehingga tidak ada halangan bagi gugatan untuk tidak dapat diterima PTUN Bandung, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Sehingga berdasarkan definisi diatas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332 -Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi. Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024, diduga cacat hukum, dan mesti dibatalkan oleh PTUN Bandung, sehingga diharapkan bisa digelar kembali pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku,”ungkap Hasan Basri. (MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here