Dekan Fakultas Hukum UMIKA Kota Bekasi, Terbitkan Buku “Rekontruksi Peran Advokat Dalam Penegakan hukum Kepahilitan Berbasis Nilai Keadilan”

0
89

BEKASI,MediaGaruda.Co.Id – Dekan Fakultas hukum Universitas Mitra Karya (UMIKA) Kota Bekasi Dr.H.Syafrudin Makmur,SH,MH menerbitkan buku berjudul “Rekontruksi Peran Advokat Dalam Penegakan hukum Kepahilitan Berbasis Nilai Keadilan”.

Buku ini diterbitkan oleh Staini Press, dan terbitan perdana diserahkan penulis Dr.H.Syafrudin Makmur,SH,MH kepada Rektor UMIKA Kota Bekasi Dr.H.Suroyo,SE MM, dan disaksikan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama, Dhanar Dhono Vernandhie, SE, MM di kampus UMIKA, Jalan Joyo Martono, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Sabtu (12/12/2020) kemarin.

Buku berjudul “Rekontruksi Peran Advokat Dalam Penegakan hukum Kepahilitan Berbasis Nilai Keadilan” itu adalah hasil disertasi penulis Dr.H.Syafrudin Makmur,SH,MH pada saat mengambil gelar S-3 doktoral di Universitas Sultan Agung, (UNISSULA) Semarang 2019 lalu. Sedangkan bertindak, sebagai promotor Profesor Dr.Mahmutarom HR,SH,MH dan co promotor-nya adalah Dr.H.Umar Ma’ruf,SH,Sp.N, M.Hum tahun 2019 lalu.

Pada buku setebal 368 halaman itu, sangat baik untuk bacaan para advokad, karena sangat berguna pada saat menangani kasus kepailitan. Disamping itu, juga menjadi buku penting, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan meritis karir sebagai advokat, setelah lulus kuliah dan bergelar sajana hukum (SH).

Menurut penulis “Rekontruksi Peran Advokat Dalam Penegakan hukum Kepahilitan Berbasis Nilai Keadilan” berdasarkan analisis dan pembahasan pada penulisan disertasi ini, mendapatkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan, Dalam penelitian ini. Didapatkan jawaban adalah sebagai berikut :

Peran Advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurat Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004, belum mencerminkan nilai-nilai keadilan disebabkan.

a). Adanya demoralisasi dalam profesi Advokat di Indonesia,

b). Adanya Mafia Peradilan,

c). Adanya keterpurukan Hukum dan Ekonomi.

d). Ketidak harmonisan kedudukan penegak hukum lain (Hakim, Jaksa, dan Polisi)

e). Belum terdapatnya kepastian hukum yang adil atas putusan pengadilan.

f). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak ditetapkan secara profesional dalam putusan pengadilan tingkat pertama. (Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengedepankan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan)

Yang menjadi kekuatan dan kelemahan hukum yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang harus diajukan oleh seorang Advokat, adalah :

Kekuatan : (1). Pengakuan Negara terhadap status dan fungsi Advokat di Indonesia. (2). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3/KMA/SK/I/2020, tanggal 14 Januari 2020. (3). Dominasi Advokat dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. (4). Penerapan Norma prinsip Debt Pooling dalam Putusan Pengadilan Niaga dan (5). Keadaan Diam

Kelemahan : (1) Terdapat pertentangan antara Undang-Undang Nomoi 37 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Tentang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 98 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas.

(2). Terdapat Ketidak pastian hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam menentukan pailit ataul tidaknya suatu perasahaan hanya berdasarkan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. dan (3). Terdapat ketidak jelasan Advokat sebagai Lembaga dan/atau Kuasa Hukum.

(3). Rekonstruksi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dalam proses pengajuan permohon kepailitan berbasiskan nilai keadilan adalah :

Rekonstruksi Nilainya : (1). Nilai-nilai moral dan nilai kebangsaan bersumber pada ajaran Agama Islam yang dimiliki, berdasarkan AI Qur’an, Surat An Nisa ayat 58 : “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pangajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. dan (2). Nilai-nilai moral dan nilai yang terkandung dalam falsafah negara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Rekonstruksi Hukumnya : (1). Terdapat pasal yang direkonstruksi adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa bunyi pasal 7 ayat (1) “permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, 10, 11, 12, 43, 56, 57, 58, 68, 161,171,207 dan 212 harus diajukan oleh seorang Advokat”

2). Alasan di rekonstruksi adalah bahwa dengan menggunakan kata harus tersebut Undang-undang tidak bersifat umum dan bahwa peran Advokat dalam Undang-undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah sangat dominan terdapat 13 pasal menggunakan advokat sedangkan pembentukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut tidak melalui Undang-undang Pembentukan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 2011

3) Hasil rekonstruksi adalah bahwa kata harus digunakan apabila mewakili dan atau bertindak sebagai Kuasa, bahwa direncanakan undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU dapat menggunakan Undang-undang Pembentukan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa kata harus tersebut lebih di tinjau dari sisi keadilan, kesejahteraan dan perubahan pembangunan yang lebih baik diganti dengan kata dapat.

SARAN-SARAN PENULIS BUKU

Melalui buku ini penulis juga menyarankan sebaiknya diadakan revisi terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). khususnya pasal 7 ayat (1) yang menggunakan kata harus apabila tidak bisa dihilangkan kata harus atau diganti dengan kata boleh sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 98 ayat (1).

Untuk itu perlu adanya sebuah difinisi yang sistematik dan terukur tentang pengertian kata harus untuk melakukan suatu profesi Advokat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya pasal 7 ayat (1) tersebut.

Alasannya karena advokat mempunyai tanggung jawab dalam mengemban misi profesi, untuk itu perlu diadakan kajian Ilmiah melalui kampus yang sesuai dan selaras. Dengan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya pasal 7 ayat (i). termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007.[]

(Red).

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here