Sustainable City Dalam Melestarikan Sungai

0
25

Oleh : Bagong Suyoto

(Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari)

Bekasi, 30 November 2020

Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi permasalahan dan isu memprihatinkan baik nasional maupun internasional. Seperti kasus pencemaran sungai akibat sampah padat, limbah tinja, limbah padat dan cair kategorial limbah berbahaya dan beracun (B3). Sejumlah kali di megopolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), seperti Kali Ciliwung, Kali Cidurian, Kali Baru, Kali Cisadane, Kali Cikeas, Kali Bekasi, Kali Jambe, Kali Pisang Batu, Kali CBL (Cikarang, Bekasi, Laut), Kali Bancong, Kali Citarum, dll.

Sejumlah kali di wilayah Bekasi masih menjadi pemberitaan utama media mainstream. Ketika musim hujan kali jadi hantu belang limbah. Pemandangan tersebut sangat menyedihkan. Sementara semakin banyak bangunan di daerah aliran sungai (DAS), seperti pemukiman, tempat berdagang sayuran, makanan, bengkel, perlapakan sampah, dll. DAS menjadi wilayah tak bertuan. Meskipun sejumlah papan nama larangan sudah dipasang oleh otoritas jasa tirta. Hubungan manusia dengan sungai secara perlahan berubah semakin buruk, jika dulu manusia sangat bergantung pada sungai. Sungai merupakan oase kehidupan dan disucikan pada zaman peradaban tua dan kerajaan.

Dampak buruknya berton-ton sampah padat masuk ke badan sungai, limbah cair dan tinja dari permukiman, ditambah lagi limbah cair kategorial B3 dari sejumlah industri. Industri punya kontribusi terhadap pencemaran kali. Sehingga air sangat keruh, kotor, hitam pekat dan sangat bau. Sampai ikan sapu-sapu yang dianggap paling kuat pun mati terkapar, kasus Kali CBL.

Jika limbah B3 ada kandungan timbal (Pb), merkuri (Hg) secara saintifik sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak timbal membahayakan tingkat kecerdasan, menurunkan IQ anak-anak, hipertensi, dan penyakit lain. Sehingga berkaitan dengan pencemaran lingkungan ini kita harus mendengar pendapat anak-anak karena mereka pemilik masa depan. Jangan sampai Indonesia kehilangan kecerdasan suatu atau beberapa generasi.

Laporan Rapid Asessment tentang Pengelolaan Sampah Plastik Lokal dan Impor (KLHK 2019) menunjukan kondisi sejumlah kali di Bekasi, menjadi “Sungai Jadi Tong Raksasa Sampah”. Kebiasaan dan kultur kolektif buruk sudah berlangsung puluhan tahun mengkristal menjadi tumpukan keburukan sejarah. Kali menjadi penampung berbagai jenis sampah, ada plastik, styrefoam, popok, softex, kain, karet, busa sampai kasur. Bahkan yang sangat menyedihkan kali menjadi tujuan utama pembuangan limbah cair, terindikasi mengandung limbah B3. Juga limbah cair dari limbah domestik (tinja), diterjen, limbah dari sejumlah pabrik berada di sekitar DAS.

Limbah dibuang ke Kali CBL, selanjutnya menuju Muaragembong Kabupaten Bekasi utara dan laut Jawa. Ada pula yang melewati Kali Citarum melalui kali anak Citarum. Limbah padat dan cair menimbulkan derita tersendiri bagi lingkungan, warga sekitar dan nelayan di pesisir Muaragembong. Belum lagi adanya limbah offshore/kilang minyak.

Dampak terhadap lingkungan hidup, pembungan sampah di wilayah DAS dan badan Kali CBL sangatlah jelas menurunnya kualitas tanah dan air. Biota air dan ikan merosot tajam, mati, bahkan ikan sapu-sapu yang paling tahan kondisi air keruh sekalipun mati terkapar terendam limbah B3. Bahkan para nelayan dan petambak ikan bandeng dan udang di Muaragembong penghasilan turun draktis. Beberapa nelayan mengatakan, pada hari ini nasibnya apes (31/8/2919) sama sekali tak dapat tangkapan ikan, biasanya bisa bawa pulang 10-20 kg ikan.

Sebab hari itu limbah cair dari kali CBL turun dan belakangan makin sering. Saat air Pantai Harapan dan Pantai Sederhana Muaragembong terkena limbah, airnya menjadi hitam dan sangat bau. Sedang para petambak ikan bandeng dan udang pada ketika normal 4-5 bulan dapat memetik panen, akibat limbah itu baru 7 bulan. Ikan bandeng dan udang kerdil tidak dapat membesar sebab limbah. Sehingga income menurun dan sulit. Perlu riset mendalam dan uji laboratorium terhadap matinya ikan sapu-sapu dan jenis ikan lain di kali CBL.

Sepanjang jalan menuju kali CBL ditemui sejumlah pelapak dan titik-titik pembuangan sampah dan penumpukan limbah B3, seperti bottom ash. Di sini juga ditemukan TPA liar cukup luas, berlangsung puluhan tahun. TPA CBL begitu populer. Ada indikasi sampah industri, medis dan sampah impor dibuang di sini. Limpah medis itu sebagian berasal dari wilayah lain, seperti Kawarang. Setelah ada pemberitaan media massa, sampah medis, sampah impor tersebut dioplos atau dicampur dengan sampah rumah tangga kemudian dibuang ke TPA Burangkeng.

Sebanyak 71 sampai 83 titik pembuangan sampah liar di Kabupaten Bekasi, sebagian berada di DAS. Pertama, cakupan wilayah Kabupaten Bekasi cukup luas. Tingkat pelayanan kebersihan sekitar 42-45% dari total produksi sampahnya, 2.700-2.900 ton/hari. Wilayah utara tidak terjamah pelayanan kebersihan, seperti Tambelang, Cabangbungin, Muaragembong, Pebayuran, dll. Akibatnya, nyaris penduduk buang sampah di pinggir jalan, pekarangan kosong, DAS, badan kali, dll. Bahkan kali dijadi bak sampah, para pedagang dan warga buang sampah langsung ke kali. Karena di sini tidak ada tong, bak, kontainer sampah atau TPS.

Kedua, demikian pula pada wilayah ujung selatan Kabupaten Bekasi. Bahkan, wilayah jalan raya Bantargebang-Setu, Setu-Cileungsi banyak sampah dibuang di pinggir-pinggir jalan, drainase. Masih banyak titik pembuangan sampah sebagai bentuk kebiasaan dan budaya tidak bertanggungjawab terhadap kebersihan, kelestarian lingkungan, estetika dan kesehatan.

Ketiga, semaki banyaknya pembuangan sampah/limbah diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, termasuk emigrasi, industri dan pembangunan dan jasa modern di Kabupaten Bekasi. Bertambahnya penduduk diikuti oleh pertambahan permukiman, seperti real estate dan rumah-rumah kontrakan. Hal ini semakin kompleks dan ruwet ditambah pola hidup konsumtif, yang suka kantong dan kemasan plastik. Setiap belanja barang, makanan dan sayuran diberi kantong plastik konvensional. Akibatnya pertambahan sampah/limbah semakin besar pula. Sementara tidak dibarengi dengan penyediaan sarana prasana pengelolaan sampah, seperti bak/tong sampah, TPS, dll.

Keempat, sejumlah permukiman dan rumah-rumah kontrakan yang sebagian besar berdekatan dengan kawasan industri tersebut membuang sampah di sembarang tempat. Hampir di pinggiran dan belakang rumah kontrakan dijadikan pembuangan sampah, kemudian dibakar begitu saja. Pemerintah setempat sudah tidak peduli karena Pemkab Bekasi dianggap tidak peduli terhadap sampah dan lingkungan hidup mereka. Apatisme tumbuh seperti semakin menumpuknya sampah, yang kini jadi TPA liar. Secara signifikan tumbuhnya TPA liar karena otoritas pengelola sampah Pemkab Bekasi sudah tidak peduli. Merupakan indikasi nyata otoritas pengelola sampah Pemkab Bekasi tidak mampu tangani sampah.

Kelima, sampah di darat yang menjadi tanggung jawabnya diabaikan, apalagi sampah yang berada di sepanjang DAS dan badan kali. Kali-kali tersebut bertemu pada aliran Kali Citarum, kini sangat populer dengan Program Citarum Harum. Program Citarum Harum mendapat pinjaman Worl Bank sekitar Rp 2 triliun. Sebetulnya siapa yang bertanggungjawab atas sampah/limbah padat dan cair di areal DAS dan badan kali Cikarang, kali CBL, kali anak Citarum, dll?

Pemkab Bekasi memasang plang larangan agar tidak membuang sampah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 4/2012 tentang Ketertiban Umum. Padahal sudah ada UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, secara lex specialis mengatur tentang pengelolaan sampah. Jika berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, kenapa tidak menggunakan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Berdasar kondisi hidrologi, Kabupaten Bekasi dikelompokkan menjadi tiga kondisi yaitu: (1) air tanah yang terintrusi air laut; (2) air tanah dalam; dan (3) air tanah dangkal. Sekitar 19.745 Ha (15,5%) dari luas lahan di Kabupaten Bekasi memiliki air tanah yang terintrusi air laut, terutama pada Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya. Luas wilayah yang memiliki air tanah dalam seluas 25.605 Ha (20,1%) dan luas wilayah yang memiliki air tanah dangkal seluas 82.038 Ha (64,4 %). Wilayah utara sangat riskan dengan banjir dan rob, jika bercampur dengan sampah dan limbah B3 apa jadinya?

Berbagai lembaga lingkungan bermunculan, bank sampah ribuan jumlahnya, belum lagi institusi yang punya otoritas berwenang mengelola lingkungan, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Semua berupaya mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, namun masih di persimpangan jalan.

Bank Sampah di Kabupaten Bekasi cukup banyak, 125 bank sampah, yang aktif sebanyak 102 bank sampah tersebar di 15 kecamatan. Bank sampah-bank sampah tersebut dibawah naungan Bank Sampah Induk dan Koperasi Bank Sampah berkantor di gedung Dinas LH Kabupaten Bekasi.

Namun perannya relatif kecil dalam upaya mengelola dan merduksi sampah. Bank sampah tersebut kehilangan energi dan semangat. Jika 125 bank sampah kuat maka dapat mengatasi permasalahan sampah secara signifikan.

Dalam buku Rumah Tangga Peduli Lingkungan (Bagong Suyoto, 2008) diuraikan pentingnya setiap rumah tangga menjaga kelestarian sungai. Upaya ini bagian dari konsep Sustainable City, karena perkembangan kota, budaya dan perdabannya tak bisa ditolak. Masyarakatnya memasuki post-industry society dengan berbagai implikasinya. Salah satunya adalah timbulnya sampah, limbah domestik cair dan limbah B3 padat dan cair.

Beberapa kota mencoba menerapkan konsep sustainable city melalui upaya-upaya untuk mengatasi lingkungan di perkotaan. Sebelum mengalami kehancuran akibat Peran Dunia II pada tahun 1945, Kota Sendai di Jepang dikenal dengan nama ”Kota Pohon”. (Nobuo Sato, Challenges in Becoming a Sustainable City”, dalam International Seminar ”Possibility on Sustainable Cities”, 2004).

Pada saat terjadinya industrialisasi besar-besaran di Jepang pada tahun 1960-1970-an, Kota Sendai membuka diri bagi industri-indutri berat. Beberapa sungai yang melalui Kota Sendai menjadi sangat terpolusi oleh buangan sampah dan air limbah rumah tangga. (Citra Wardhani, 2007). Hal ini pencemaran lingkungan yang serius dan mengancam kesehatan masyarakat.

Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat bahwa sampah dan limbah B3 yang masuk ke sungai tidak mengotori sungai karena kotoran tersebut akan segera terbawa arus sungai ke tempat lain. Merupakan pandangan sangat keliru. Pada tahun 1962, Kota Sendai menyatakan bahwa “The city should be environmentally healthy as much as the citizen are healthy”. Pada tahun 1964 kegiatan-kegiatan pembersihan sungai mulai dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai. Pada saat yang sama, pemerintah kota mempercepat pekerjaan saluran-saluran pembuangan di kota.

Tahun 1974 dikeluarkan ”Ordinance for Conserving the Clean Flow of The Hirose River”. Regulasi ini mengatur penataan area konservasi lingkungan sepanjang sungai. Pada saat yang sama, kualitas sungai dijaga sehingga memungkinkan untuk habitat hidup ikan ‘Ayu” yang menjadi simbol Sungai Hirosi.

Pengalaman di Jepang di sejumlah kota-kota metropolitan di dunia dalam frame-work menjadi contoh yang baik. Kita membuka jendela, membandingkan dan ternyata mereka memiliki pengalaman seperti yang sedang kita alami. Tetapi masyarakat dan pemerintah bertindak cepat. Ketika masyarakat peduli membersihkan sungai atau tidak membuang kotoran ke sungai, maka pemerintah secepatnya mengeluarkan regulasi dan aturan-aturan teknis dibarengi dengan law-enforcement. Juga mendorong dan memfasilitasi setiap prakarsa masyarakat.

Demi kota yang berkelanjutan, ada yang berani memberi julukan Kota Pohon. Apa bedanya dengan kita, sebagai negara yang memiliki berbagai macam pohon dan luas hutan tropis kita terbesar di dunia. Kita juga mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon, semiliar pohon berbarengan dengan Gerakan Kali Bersih. Inilah yang disebut Indonesia Maju!. []

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here