Rapat DP Provinsi Jabar Dengan Pimpinan SP/SB dan Pejabat Disnaker Jabar, Ini Hasilnya

0
49
BANDUNG, MediaGaruda.Co.Id – Rapat Dewan Pengupahan (DP) dengan Pimpinan SP/SB Provinsi Jawa Barat bersama dengan Kepala Hubungan Industrialisasi
(HI) Disnaker Jabar Hendra dan Kasie Pengupahan Disnaker Jabar Firman Desa pada Jum’at 27 November 2020 hari ini, ternyata bentuknya audensi. Demikian disampaikan oleh Ir.Mochamad Sidarta Ketua PC LEM SPSI Jawa Barat dalam keterangan tertulis, Jum’at (27/11/2020) malam ini.
Sedangkan hasil audensi Pimpinan SP/SB Jabar, dengan DP dan para pejabat Disnaker Provinsi Jawa Barat tadi, menurut Ir. Mochamad Sidharta sebagai berikut :
1. Rapat Dewan Pengupahan (DP) dengan Pimpinan SP/SB Provnsi Jawa Barat dan Pejabat Disnaker Jawa Barat tadi sifatnya bukan pleno, tetapi hanya membicarakan teknis penyelesaian perubahan SK UMSK kabupaten dan kota Bekasi, Bogor, dan Karawang, yang menghasilkan  kesimpulan bersama :
– Bahwa perubahan SK UMSK untuk Kab/Kota Bekasi, Bogor dan Karawang menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat. Alasannya, karena proses pembahasan untuk daerah tersebut dianggap telah selesai di DP Provinsi.
– Dan DP Provnsi Jawa Barat hanya akan membuat kronologis penetapan UMSK untuk Kab/Kota Bekasi, Bogor dan Karawang untuk dijadikan bahan pertimbangan Gubernur.
2. Untuk permasalahan UMK yang Cianjur, kabupaten dan kota Tasikmalayas dan Bogor :
– Rekomendasi perubahan UMK dari kabupaten/kota tersebut, masuknya ke Gedung Sate,
– Pihak Dinas Tenaker Jawa Barat sampai hari ini, ternyata belum mendapatkan informasi yang valid data mana saja yang sudah masuk.
-Kalaupun sudah ada yang masuk dinas Tenaker Jabar maka, akan mencoba mendorongnya.
“Sedangkan kewenangan selanjutnya berada di Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, “kata Ir. Mochamad Sidharta.
(MG-019/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here