KBMA Minta Oknum DPR Aceh Di Tangkap. Ada Apa…?

0
134
JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Koalisi Barisan Muda Aceh (KBMA) Nusantara menggelar aksi demontrasi di depan Mabes Polri Jakarta, pada Jumat (27/11/2020) hari ini.
Terkait adanya dugaan pembegalan dana pendidikan atau beasiswa aspirasi anggota DPR Aceh pada tahun 2017 yang lalu.
Demo KBMA di depan Mabes Polri Jakarta, pada Jumat (27/11/2020) hari ini, dilakuka karena KBMA menganggap Polda Aceh, kinerjanya terkesan memperlambat proses hukum anggota DPR Aceh yang terlibat dalam pembegalan beasiswa tersebut.
Koordinator Aksi Demo Mudasir kepada MediaGaruda.Co.Id juga mengatakan, bahwa Aksi yang dilakukan di Mabes Polri hari ini adalah merupakan wujud upaya menuntut adanya kepastian hukum dari Polda Aceh.
“karena saya melihat Kapolda Aceh Wahyu Widada seperti tidak serius menyelesaikan persoalan pembegalan beasiswa tersebut, “kata Mudasir.
Bayangkan saja, kasus itu terjadi di tahun 2017 yang lalu, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan.
“Hal yang sangat disayangkan adalah 4 petinggi Polda Aceh yang mempunyai kewenangan dan otoritas dalam menyelesaikan kasus tersebut telah hengkang dari Polda Aceh, 4 petinggi Polda tersebut seperti KAPOLDA, WAKAPOLDA, DIR INTRLKAM dan DIR RESKRIMSUS, “Kata
Mudasir.
Dia juga menjelaskan dari hasil temuan Inspektorat Aceh menyebutkan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPR Aceh, Jumlah yang diusulkan dewan dan permohonan mandiri mencapai 938 orang, terdiri 852 usulan dewan, dan 86 secara mandiri.
Mudasir membeberkan dugaan soal rincian anggota DPR Aceh tersebut. Antara lain Iskandar Usman Al Farlaky sebesar Rp7,930 miliar dengan 341 calon pemerima, Dedi Safrizal Rp4,965 miliar untuk 221 orang, Rusli Rp1,045 miliar untuk 42 orang, M Saleh Rp1,470 miliar untuk 54 orang, Adam Mukhlis Rp180 juta untuk 8 orang, Tgk Saifuddin Rp500 juta untuk 19 orang, Asib Amin Rp109 juta untuk 8 orang, T Hardarsyah Rp222 juta untuk 10 orang, Zulfadhli Rp100 juta untuk 4 orang, Siti Nahziah Rp120 juta untuk 9 orang, Muhibbussubri Rp135 juta untuk 21 orang.
Mudasir selanjutnya menyebutkan, nama Jamidin Hamdani Rp500 juta untuk 16 orang, Hendriyono Rp204,7 juta untuk 25 orang, Yahdi Hasan Rp534,4 juta untuk 18 orang, Zulfikar Lidan Rp90 juta untuk 3 orang, Amiruddin Rp58 juta untuk 2 orang, Ummi Kalsum Rp220 juta untuk 9 orang, Jamaluddin T Muku Rp490 juta untuk 14 orang, Muhibbussabri Rp440 juta untuk 13 orang, Sulaiman Abda Rp375 juta untuk 6 orang, Muharuddin Rp50 juta untuk 2 orang, Asrizal H Asnawi Rp80 juta untuk 2 orang, Azhari Rp130 juta untuk 4 orang, Musannif Rp30 juta untuk 1 orang dan terakhir Non Aspirator Rp2,317 miliar untuk 86 orang.
Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPA BPSDM), anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. 109 miliar dengan realisasi Rp. 96 miliar. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pendidikan Rp. 22 miliar dengan realisasi Rp. 19 miliar lebih.
Konfirmasi KBMA terhadap penerima beasiswa tersebut, pemotongan yang dilakukan dengan angka yang bervariatif mulai dari Rp7 juta hingga Rp28 juta.
Aksi demo hari ini, tidak hanya di lakukan didepan Mabes Polri, tetapi juga di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, massa aksi sempat membakar ban bekas dan menuntut KPK agar turun ke Aceh untuk menanggkap oknum Anggota DPR Aceh yang telah membegal dana pendidikan dan beasiswa, selain itu massa aksi juga mendesak Kapolri agar Kapolda Aceh di copot dari jabatannya, karena di nilai tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut.
“Saya bersama kawan kawan KBMA Nusantara akan melakukan aksi lanjutan pada pekan depan sampai kasus ini tuntas dan masyarakat Aceh tidak di rugikan, kalau sekiranya Kapolda Aceh tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut silahkan angkat kaki dari Aceh, Tutup Mudasir Koordinator Aksi KBMA dan KORNUS BEM Nusantara Regional Sumatra saat di temui di Mabes Polri, “kata Mudasir.
(MG-020/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here