Kaki Publik : KPK dan Kejari Diminta Turun Tangan Selidiki Dugaan Kejanggalan Belanja Bak Sampah Rp1,8 Miliar Kabupaten Bekasi

0
33
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Besarnya anggaran yang digelontorkan oleh Kabupaten Bekasi dalam menangani sampah daerah ini, dipertanyakan efektifitas nya oleh Wahyudin Jali, Koordinator
Invetigasi Lembaga Kaki Publik.
Sebab Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang bermasalah dengan sampah, tidak aneh bila sering kali Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang dinobatkan sebagai daerah kumuh.Demikian disampaikan oleh
Wahyudin Jali, Invetigasi Lembaga Kaki Publik kepada MediaGaruda.Co.Id, Selasa (24/11/2020).
Berdasarkan invetigasi Lembaga Kaki Publik, hingga tahun 2020, masalah sampah di kabupaten Bekasi belum juga terpecahkan, padahal sudah banyak anggaran dibuang untuk membenahi masalah sampah.
Lembaga Kaki Publik mencatat, anggaran kabupaten Bekasi sejak tahun 2019 untuk sampah saja mencapai Rp 1,1Triliun, tetapi anehnya persoalan sampah tidak kunjung usai dipenghujung tahun 2020 ini.
Disamping itu, diduga juga ada kejanggalan dalam belanja kebutuhan penanggulangan sampah di kabupaten Bekasi, seperti membeli bak sampah pada Juni tahun 2019 yang menggunakan APBD sebesar Rp 1,4 Milyar dan ditambah lagi sebesar Rp 399 juta, sehingga untuk belanja bak sampah di kabupaten Bekasi sebesar Rp 1,8Milyar. Padahal pada Februari tahun 2020, Pemkab Bekasi sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3Milyar untuk pengadaan Kendaraan Dump Truck Sampah.
“Bagaimana bisa harga bak sampah dianggarkan lebih mahal dari harga dump truck sampah?, ” tanya Wahyudin Jali.
Kabupaten Bekasi seharusnya lebih memprioritaskan pengadaan dump truck sampah untuk menanggulangi sampah di seluruh daerah kabupaten Bekasi, agar tidak membuat beberapa titik wilayah di kabupaten Bekasi menjadi lautan sampah.
Wahyudin Jali menilai, Pemda Kabupaten Bekasi tidak pandai memilah mana yang harus di prioritaskan dalam penggunaan uang rakyat.
“Kami meminta kepada Pemda Kabupaten Bekasi untuk memprioritaskan anggaran yang pro rakyat, daripada menghamburkan uang rakyat, ” kata Wahyudin Jali.
Maka dari itu, Lembaga Kaki Publik meminta,
“KPK dan Kejari untuk turun menyelidiki nilai belanja bak sampah yang mencapai Rp1,8 Miliar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, agar jangan sampai anggaran yang hanya digunakan membeli bak sampah tersebut,menjadi penyimpangan oleh oknum Pemda Kabupaten Bekasi, “kata Wahyudin Jali, Koordinator Invetigasi Lembaga Kaki Publik.
(MG-018/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here