PERISAI Bekasi Raya Lanjutkan Aksi Demo di Kantor WALIKOTA & KEJARI, Dengan Harapan Penegak Hukum Bertindak Cepat

0
48
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Pengurus Cabang Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) Pimpinan Rusman dan Koordinator Lapangan, aksi demo Zulfikri dengan membawah puluhan masa aksi, setelah melakukan aksi demo di depan antor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Bekasi.
PERISAI Bekasi Raya melanjutkan aksi demo di depan Kantor Walikota Bekasi di Jalan Raya Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan.
Dan melanjutkan aksi demonya di depan Kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kraji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Senin (16/11/2020) siang ini.
Rusman, Ketua PERISAI Kota Bekasi Raya, setelah selesai aksi demo di depan Kantor Walikota Bekasi di Jalan Raya Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan, dan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kraji, Bekasi Barat, Kota Bekasi berharap,
“Aparat penegak hukum segera bekerja cepat memproses dan menangkap semua oknum-oknum yang diduga terlibat dalam rekayasa alias dugaan pemalsuan surat-surat pertanahan. Yang berakibat hilangnya asset tanah negara (TN), karena berubah menjadi tanah milik pribadi, ” kata Rusman, kepada MediaGaruda.Co.Id, Senin (16/11/2020) siang ini.
Diapun mengaku tak segan-segan, untuk melakukan aksi demo PERISAI Bekasi Raya di depan Istana Negara demi menyelamatkan asset tanah negara.
“Banyak kawan-kawan yang sudah berjanji akan menyuplai data lebih banyak lagi, tentang banyaknya tanah negara (TN) di Bekasi yang diserobot dan berubah menjadi tanah hak milik pribadi. Modusnya melibatkan Oknum-Oknum lurah, Camat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), “Ancam Rusman.
Sebagaimana rilis berita ormas PERISAI Bekasi Raya yang dibagikan kepada para wartawan dijelaskan, pada tahun 2018 laku pada saat Kota Bekasi dalam proses melaksanakan pesta demokrasi Pilkada, dimana Walikota Bekasi saat itu sedang cuti kerja dan diganti oleh pejabat sementara (Pjs Walikota Bekasi,’ Pjs Walikota Bekasi Almarhum R. Ruddy Gandakusuma, SH, MH.
Saat Pjs Walikota Bekasi Almarhum R. Ruddy Gandakusuma, SH, MH menjabat inilah, diduga ada oknum Lurah dan Camat Bekasi Barat memanipulasi surat pengantar permohonan peningkatan status tanah dari tanah Negara menjadi tanah hak milik kepada Laurence M Takke dengan Nomor surat: 593/1138 Tnh tanggal 27 Juni 2018.
Dalam surat pengantar pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) pada tahun 2018 lalu, dan dilanjutkan oleh BPN Kota Bekasi dengan menerima surat permohonan pengajuan Program PTSL tersebut dalam waktu 1 hari kerja dan sudah diumumkan dengan perihal pengantar surat permohonan peningkatan status tanah pada tanggal 27 Juni 2018.
“Padahal dalam tahapan pelaksanaan PTSL pengumuman dan pengesahan, seharusnya selama 14 hari kerja,”kata Rusman.
Sedangkan dalam jawaban surat dari Setda Kota Bekasi dengan Nomor 180/1534.Setda.Huk menjelaskan berhubung dengan surat nomor: 118/LO-BMS/XII/2019 perihal permohonan keterangan atas Pjs.Walikota Nomor 593/1 138-tnh tanggal 27 juni 2018, disampaikan
“bahwa surat dimaksud tidak ter-register di Sekretariat Kota Bekasi, maupun Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan (DPKPP) Kota Bekasi, ” tuding Rusman.
Maka dari itu, Pengurus Cabang, Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI Bekasi Raya) menduga adanya sebuah indikasi manipulasi/pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam undang-undang sudah sangat jelas pasal 35 UU Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubalian atas UU No 1 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa,
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.
Pada pokoknya, menggunakan nama orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik nama yang bersangkutan untuk dicantumkan ke dalam suatu dokumen yang memberikan tanggung jawab, bukanlah suatu tindakan yang dibenarkan, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam pengaturan hukum.
Orang-orang atau oknum Camat Bekasi Barat yang diduga manipulasi surat permohonan peningkatan status tanah Pjs Walikota Bekasi pada tahun 2018 dalam program PTSL dapat terjerat KUHP pasal 378 yang berbunyi,
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Dan dalam pasal 378 KUHP menjelaskan terdapat beberapa unsur-unsur ;
1.unsur subyektif dengan maksud
• menguntungkan diri sendiri atau orang lain .
• dengan melawan hukum.
2.unsur objektif dengan maksud menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak .
• memakai nama palsu
• memakai keadaan palsu
• tipu muslihat agar :
1.   menyerahkan suatu barang
2.   membuat hutang ,
3.   menghapuskan hutang
dan adapula dalam KUHP pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, ikatan atau utang hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut memakai surat tersebut jika olah olah isinya benar dan pemakaian dipalsu, diancam Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun, “kata Rusman.
Maka dengan dasar inilah pengurus Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) PC Bekasi Raya, menuntut pihak penegak hukum segera menindak tegas atas tindakan oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan dan merugikan orang lain.
PERISAI PC Bekasi Raya juga menuntut kepada Pemerintah Kota Bekasi;
Meminta Kepala BPN Kota Bekasi bertanggung jawab dan segera memecat oknum yang menerima berkas permohonan sertifikat melalui program PTSL yang diduga menggunakan Rekomendasi Pjs Walikota Bekasi yang tidak teregister.
Mendesak Kepada Walikota Bekas, Bapak Dr. Rahmat Effendi segera mencopot/menon-aktifkan Lurah dan Camat Bekasi Barat yang diduga terbukti manipulasi Rekomendasi Pjs Walikota Bekasi dengan surat edaran Setda Kota Bekasi.
“Mendesak Kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk segera menindak tegas oknum Lurah dan Camat yang diduga kuat manipulasi Rekomendasi Pjs Walikota Bekasi yang ditujukan Kepada BPN Kota Bekasi, ” tuntut Rusman.
(MG-018/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here