Hari PAHLAWAN, Demo FSP LEM SPSI Tuntut PERPPU Pembatalan UU Cipta Kerja Dan Tencabutan SE Menaker Tentang Upah Minimum

0
36
JAKARTA, MediaGaruda. Co. Id – FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), melakukan unjuk rasa Selasa, 10 November 2020 dari jam 10.00 sampai jam 16.00, di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 – 8 Oktober 2020, 22 Oktober 2020, 28 Oktober 2020 lalu.
Penyebab utama, FSP LEM SPSI tetap melakukan aksi unjuk-rasa adalah karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara.
Dan hal tersebut dapat, dibuktikan dari kronologis mulai dari pembuatan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja sampai dengan disahkannya menjadi UU Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan.
“Kekurang-percayaan tersebut semakin kuat karena secara kasat mata dapat terlihat bahwa proses pengundangan UU Cipta Kerja telah melanggar prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, ” kata Ir Arif Minardi Ketua Umum FSP LEM SPSI, pada keterangan tertulis yang diterima Redaksi MediaGaruda.Co.Id, Selasa (10/11/2020).
Karena itu, FSP LEM SPSI tidak melakukan Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi, dan memilih berjuang melalui Executive Review (ER)  yaitu, “Permintaan Agar Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Pembatalan UU Cipta Kerja”.
Sebab menurut para pakar, Presiden seharusnya mengeluarkan PERPPU apabila ada prosedur yang dilanggar, dan jelas-jelas prosedur pengundangan RUU Cipta Kerja tidak sesuai prosedur menurut UU 12 Tahun 2011.
Kesalahan Fatal Surat Edaran Menaker Tentang Upah Minimum
Selain itu juga FSP LEM SPSI juga minta agar Menteri Tenaga Kerja mencabut Surat Edaran (SE) No. 4/1083/HK.00.00/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid 19, karena SE tersebut tidak sesuai dengan definisi UM, yaitu upah minimum adalah kebutuhan minimum pekerja untuk dapat hidup layak.
Perlu diketahui, dimasa pandemi ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, kesehatan, makanan minuman, dan lain-lain, sehingga akibat adanya SE ini maka perusahaan-perusahaan tersebut cenderung untuk tidak menaikkan upahnya, dan tentu saja banyak pekerja dan keluarganya yang dirugikan.
Sementara itu, sesungguhnya bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi covid 19 dan mengalami kerugian, ada mekanisme untuk tidak menaikkan UM yaitu melalui mekanisme mengajukan keberatan untuk tidak membayar upah sesuai UM yang berlaku.
Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja melalui bantuan sosial sebesar Rp 600.000,- bagi pekerja yang upahnya dibawah UM, hal ini adalah berbeda, jangan mencampur-adukkan UM dengan bantuan sosial karena dari definisinya jelas-jelas berbeda.
Legowo Adalah Langkah Terpuji
Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, sementara itu khusus klaster ketenagakerjaan mendapat penolakan dari mayoritas pekerja dari seluruh Indonesia.
Dan secara gamblang masyarakat dapat melihat bagaimana proses pengundangan UU Cipta Kerja ini atau dapat dikatakan bahwa DPR mempertontonkan dengan tanpa rasa malu lagi bagaimana DPR memaksakan dan merekayasa prosedur dalam pengesahan UU Cipta Kerja ini.
Bukan hanya pekerja dan masyarakat lainnya yang menolak dan meminta untuk dibatalkan melalui Perppu, tetapi yang lebih menarik adalah penolakan dari para Guru Besar dari hampir semua perguruan tinggi. Artinya, memang ada masalah dengan UU Cipta Kerja ini, baik dari prosedur dan proses pengundangannya maupun substansi isinya.
Pandangan para guru besar tersebut tidak dapat diremehkan begitu saja, pertama karena dengan keilmuannya mereka mengetahui dengan jelas bahwa pengundangan UU Cipta Kerja ini cacat hukum.
Seyogyanyalah pemerintah bersikap bijaksana dan legowo untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Mengakui sesuatu yang memang jelas ada cacat hukum, bukanlah sesuatu yang buruk atau hina, malahan pengakuan tersebut akan menjadikan pemerintah menjadi lebih mulia dan terhormat. bahkan rakyat akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah.
Sehingga seluruh elemen masyarakat dipimpin oleh pemerintah dapat bahu-membahu berkonsentrasi dalam penanganan dan mengatasi pandemi covid 19 ini termasuk mengatasi krisis/resesi ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari pandemi covid 19. Pada kondisi pandemi ini, apakah mungkin investor datang ke Indonesia, sementara di negaranya sendiri saja sedang terjadi krisis ekonomi, dan lagi pengusaha akan mempertahankan uang cashnya sampai pandemi ini dapat teratasi.
Toh saat ini sudah jelas terlihat oleh seluruh rakyat bagaimana setelah disahkanpun, disinyalir masih diubah disana-sini, dan hal ini diakui oleh Ketua Baleg Bapak Supratman Agni Agtas, walaupun pengakuan tersebut hanya 1 (satu) pasal tapi hal tersebut membuktikan bahwa meskipun telah diketuk palu, tapi nyatanya masih ada perubahan, dan hal ini jelas-jelas masuk kategori kriminal, walaupun perubahan tersebut bermaksud untuk perbaikan. Karena setelah diketuk palu oleh DPR, konten UU tersebut tidak dapat lagi dirubah, bahkan titik komapun dilarang dihapus atau ditambah (dapat menyebabkan perubahan makna).
Kesalahan yang mendasar ini dilakukan oleh pembantu Presiden, karena tidak mungkin Presiden memerintahkan pengundangan UU Cipta Kerja ini dengan melanggar hukum, pastilah Presiden memerintahkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Memang penanggung-jawabnya adalah Presiden, sebagai pemimpin yang baik, maka Presiden harus melindungi “anak buahnya” (Menteri & Birokrat), bahwa kemudian anak buahnya dimarahin didalam ruangan lain, itu biasa. Dan Presiden melakukan evaluasi terhadap apa yang dikerjakan “anak buahnya” dan melakukan reshufle, itu juga biasa, dan memang demikianlah etika-etika dalam berorganisasi, apalagi ini organisasi negara, “kata Arif Minardi.
Pembatalan UU Cipta Kerja Melalui PERPPU
Sekali lagi, harapan kami para pekerja, Presiden dapat legowo dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan oleh para pembantunya sebagaimana juga telah disuarakan para Guru Besar. Dan polemik UU Cipta kerja ini harus segera diakhiri dengan diterbitkannya PERPPU oleh Presiden, pemerintah dapat memulai lagi pembahasan tentang bagaimana investor pada berdatangan ke Indonesia dengan seluruh stake-holder dan terutama melibatkan para Guru Besar tersebut, dengan suasana yang lebih sejuk, sehingga seluruh permasalahan bangsa ini dapat diatasi secara bersama-sama yaitu dengan melibatkan praktisi, guru besar, pakar, tokoh, serta elemen masyarakat yang terkait langsung dengan klasternya, dan dipimpin oleh pemerintah.
“Dimulai dari perencanaan, pembuatan draft/rancangan, sampai dengan pengesahan, jika perlu tim DPR sudah terlibat sejak awal. sehingga ketika masuk ke DPR, tinggal mengetuk palu saja.
“Pembahasan tentang substansi UU Cipta Kerja ini belum dapat kami bahas, karena hingga saat ini dokumen resminya belum kami dapatkan, “kata Arif Minardi.
Hukum Newton : Tentang Kesetimbangan
PR kita semua adalah bagaimana 2 (dua) kepentingan ini yaitu pengusaha/investor disatu pihak dengan pihak lain yaitu pekerja/buruh untuk klaster ketenagakerjaan atau pihak yang sesuai dengan klasternya dapat dipertemukan dalam suatu “Konsep Kesetimbangan”, yang berarti ada keadilan dan proporsional. Apakah itu mungkin? Jawabannya adalah sangat mungkin, dengan syarat semuanya fokus mencari kesetimbangan dengan mengedapankan musyawarah untuk mufakat.
Newton mengatakan aksi = reaksi, reaksi akan tergantung dari aksi, jika aksi dilakukan dengan benar maka reaksinyapun akan berupa dukungan dan menjadi harmonis, begitu pula sebaliknya, reaksinya akan berupa penolakan yang keras.
Sekaranglah saatnya untuk kita semua memeras otak untuk bagaimana kesetimbangan itu dapat diwujudkan dengan melepas ego masing-masing demi perbaikan bangsa ke depan. Dan tanggung-jawab pemerintah sebagai ruler (pembuat dan penegak hukum) memimpin demi terwujudnya kesetimbangan tersebut.
Protokol Kesehatan
Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemi covid 19, maka peserta unjuk-rasa diatur melalui perwakilan FSP LEM SPSI Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Dan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran covid 19, yaitu masing-masing peserta unjuk-rasa membawa APD (alat pelindung diri) sesuai standar protokol Covid-19, seperti masker, pelindung wajah (Face Shield), sanitizer untuk cuci tangan, sarung tangan dan jaga jarak (social distancing).
“Seluruh peserta demo, wajib mempunyai pengetahuan yang memadai tentang cara penyebaran covid 19 dan cara menghindarinya, ketika berunjuk rasa, seluruh anggota dapat terhindar dari terinfeksi virus corona, ” Ungkap Arif Minardi.
(MG-018/Red). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here