SP RTMM SPSI Bekasi, Laporkan Para Pengawas Disnaker Jabar Ke Ombudsman RI

0
255

BEKASI, MediaGaruda.co id – Merasa dikecewakan dengan pelayanan dan kinerja pihak jajaran UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Provinsi Jawa Barat yang selama ini. Menangani kasus sengketa perburuhan di PT.Kreasindo Jaya Sentosa (KJS) dan PT.Kreasindo Jaya Tama Sukses (KJTS) yang beralamat di Jalan Cempaka, Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Akhirnya pihak RTMM SPSI Bekasi yang dirugikan, melaporkan para pengawas Disnaker Jabar tersebut ke Ombudsman RI di Jakarta. Demikian dikatakan oleh Arpanidi, Ketua PC SP RTMM SPSI Bekasi kepada MediaGaruda.co.id, di Sekretariat DPC K-SPSI Bekasi, di Jalan Ahmad Yani No.1 Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (6/11/2020) petang ini.

Dimana sejak pertengahan Mei 2020, pihak Managemen PT.KJS & PT.KJTS sebagai perusahaan accesories automotif, Group New Armada itu telah merumahkan buruhnya yang berjumlah sekitar 100 orang. Dengan tidak memberikan upah sama sekali.
Selanjutnya pada bulan Juni 2020, oleh pihak RTMM SPSI Bekasi kasus pelanggaran perburuhan ini, dilaporkan kepada pihak jajaran UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Provinsi Jawa Barat, yang berkantor di Karawang.
Surat laporan dari RTMM SPSI Bekasi kepada pihak UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar yang dimasukkan pada Juni 2020 itu, ternyata baru pada tanggal 16 September 2020. Pihak Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar, mendatangi PT.KJS & PT.KJTS di Tambun Kabupaten Bekasi.
Artinya jika dilihat tenggang waktunya, sejak awal surat RTMM SPSI Bekasi, dimasukkan kepada pihak UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar yang berkantor di Karawang pada Juni 2020, baru sekitar tiga bulan kemudian, pihak UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar sidak ke PT.KJS & PT.KJTS yang berlokasi di Tambun Kabupaten Bekasi.
Dan yang membuat pihak RTMM SPSI Bekasi sangat-sangat kecewa, dengan kinerja jajaran UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar adalah, sudah bekerjanya sangat lamban, hasilnya kerjanya-pun patut diduga tidak profesional dan tidak bertanggung jawab atas job discription yang ditugaskan oleh negara.
Kenapa demikian, pertama jajaran UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar hingga saat ini, tidak bersedia mengeluarkan nota pemeriksaan hasil pengawasan, atas sidak yang mereka lakukan. Dan patut diduga para pengawas ketenagakerjaan tersebut tidak berani menyatakan bahwa pihak Magamen PT.KJS & PT.KJTS telah melanggar UU Ketenagakerjaan dan KUHP, karena tidak membayar upah sesuai perundang-undangan.
Dan yang sangat mengecewakan pihak UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar, juga hanya berani mengeluarkan surat informasi penangganan pengaduan, yang isinya pada pokoknya melemparkan penyelesaian kasus sengketa perburuhan di PT.KJS & PT.KJTS ini ke ranah mediasi.
Karena itu, pihak RTMM SPSI Bekasi menyatakan protes dan melaporkan kinerja pihak UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar kepada pihak Ombudsman RI.
“Dan berharap Ombudsman RI, agar segera memeriksa pihak jajaran UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar. Sehingga dapat ditentukan berbagai kesalahan serta pelanggaran yang terindikasi dilakukan oleh oknum-oknum jajaran UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar. Termasuk melanggar sumpah dan janji pada saat oknum-oknum pengawas Disnaker Jabar tersebut, diangkat menjadi ASN dan pada saat mereka diangkat menjadi Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Jabar,”kata Arpanidi.
Dia juga menjelaskan, bahwa surat laporan kepada pihak Ombudsman RI dari RTMM SPSI Bekasi tersebut diatas, juga telah ditembuskan kepada semua instansi dan lembaga tinggi negara RI.
(MG-018/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here