Aksi Demo FSP LEM SPSI 22 Oktober 2020, Menolak UU Cipta Kerja Dan Meminta Presiden Menerbitkan PERPPU Membatalkan UU Cipta Kerja

0
75

JAKARTA, MediaGaruda.co.id – FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), akan melakukan unjuk rasa Kamis, 22 Oktober 2020, jam 10.00 s/d 16.00, di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 – 8 Oktober 2020, dengan tuntutan “Permintaan Agar Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Pembatalan UU Cipta Kerja”.

Penyebab utama kami tetap melakukan aksi unjuk-rasa adalah karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Dan hal tersebut dapat kami buktikan dari kronologis mulai dari pembuatan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja sampai dengan disahkannya menjadi UU
Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan sebagai domain utama kami sebagai pengurus serikat pekerja dan relatif kami menguasai baik substansi maupun proses pembuatan undang-
undang. Demikian keterangan tertulis, Ir Arif Minardi, Ketua Umum FSP LEM SPSI di Jakarta, kepada MediaGaruda.co.id, Kamis (22/10/2020) pagi ini.

Mengapa FSP LEM SPSI Melanjutkan Unjuk-Rasa,

1. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat.

2. Prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang mengabaikan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) sebagai ejawantah dari Pancasila dan UUD 1945, yang berbunyi : “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.” Artinya lembaga ini tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja, padahal disinilah seluruh permasalahan dunia usaha yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat dicari win-win solution melalui musyawarah untuk mufakat. LKS Tripartit ini dipimpin langsung oleh Menteri dan anggotanya diangkat melalui Keputusan Presiden. Sehingga apabila pengusaha merasa ada permasalahan pada pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003, dapat dikomunikasikan, dikonsultasikan dan dimusyawarahkan di dalam LKS Triparti ini, dengan di dukung oleh data-data yang otentik.

3. Prosedur pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, padahal prosedur, dalam teori hukum adalah jantungnya hukum.

4. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini. Hal ini jelas ada korelasinya dengan UU ketenagakerjaan khususnya tentang hubungan industrial melalui LKS Tripartit. Sehingga dalam penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja sejak awal wajib dilibatkan, dan inipun sesuai dengan amanah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Tim yang dibentuk atau pertemuan-pertemuan yang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, hanyalah sebagai formalitas saja, atau hanya untuk legitimasi, tidak mencerminkan
musyawarah untuk mufakat sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan tidak mengikuti amanah atau perintah UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya tim-tim tersebut dibentuk setelah draft/rancangan UU Cipta Kerja resmi
diserahkan kepada DPR, padahal undang-undang memerintahkan seharunya SP/SB
dilibatkan sejak perencanaan penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja.

6. Kami tidak/belum dapat membahas tentang substansi UU Cipta Kerja, karena hingga saat ini dokumen resminya belum kami dapatkan. Dan para pejabat/birokrat ketika menjelaskan substansi UU Cipta Kerja seharusnya setelah dokumen resminya ditanda-tangani oleh
Presiden Republik Indonesia, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

SARAN

Memohon kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Para Pembantu Presiden baik Menteri maupun Birokrat atas prosedur dan proses pengundangan UU
Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan semangat MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945. Karena UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan menyangkut bukan saja pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan
dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah/kuliah akan terdampak langsung terhadap masa depan mereka, belum lagi para orang tua mereka yangmengharapkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang
layak dan penghasilan yang layak dengan kepastian pekerjaan sampai dengan pensiun/masa tuanya, yang menyangkut kepada nasib 90 % rakyat Indonesia.

 

PENUTUP

“Memohon kepada Bapak Presiden RI untuk menerbitka PERPPU pembatalan UU Cipta Kerja,”kata Arif Minardi.

(MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here