Demo PMII Kota Bekasi “Gotong Keranda Mayat” Nyatakan Tolak Omnibus Law

0
55
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Forum Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indinesia (PMII) Kota Bekasi, terdiri atas Komisariat PMII Universitas Mitra Karya (UMIKA), Komisariat STIE Tribuana dan Komisariat STIT Marhala, Kota Bekasi.
Melakukan aksi demo, menolak “Omnibus Law dan Mosi Tidak Percaya”. Dengan long march dari Sekber Cipayung, menuju depan gedung DPRD Kota Bekasi,m
di Jalan Chairil Anwar sejauh 200 meter dengan menggotong keranda mayat, Jum’at (16/10/2020) seusai sholat Jum’at siang ini.
Yusril Nager, salah satu Koordinator aksi dalam orasinya menyatakan DPR RI pada hari Senin, 5 Oktober 2920 lalu terjadi pengesahan UU Cipta Kerja dalam Cluster Omnibus Law.
Padahal Indonesia saat ini berada di masa pandemi yang membutuhkan penanganan ekstra dari kebijakan-kebijakan pemerintah.
Namun dalam hal ini pemerintah tergesa-gesa mengesahkan RUU Omnibus Law yang terkesan lebih memihak kepada kepentingan para elit politik dan oligarki.
Adapun kejanggalan-kejanggalan lainnya yaitu di-sahkan nya Omnibus Law pada malam hari dan tidak adanya transparansi, serta para peserta sidang-pun yang hadir tidak mendapatkan nasakah RUU Omnibus law.
Disini kami menilai bahwa adanya ketidak wajaran dalam pengesahan RUU tersebut. Maka, secara kenyataan pengesahan RUU ini sangat cacat secara Formil maupun Materil. UU yang dinilai cacat prosedur dan berpotensi akan semakin massif mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) Bangsa Indonesia kedepannya.
Undang-undang tersebut memang sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana nasib hidup rakyat Indonesia di masa depan, jika sampai UU Cipta Kerja ini mulai dijalankan.
Selain itu Presiden Jokowi juga berbicara mengenai adanya aksi demonstransi yang berujung kericuhan dipicu dengan adanya informasi yang tidak benar atau hoax.
Dan Presiden pun menilai bahwa perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Darimanakah Presiden Jokowi mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hoax.
Sedangkan naskah RUU Omnibus law belum selesai dari tahap perbaikan.
Terkait PHK kami menilai ada tumpang tindih, salah satunya yaitu penambahan pasal 154 A ayat 1 huruf (b) yang mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan PHK atas alasan efisiensi.
“dengan pasal ini perusahaan bisa saja melakukan PHK dengan alasan efisiensi meskipun perusahaan sedang dalam untung besar”.
Adapun beberapa pasal dalam Omnibus Law berpotensi merusak iklim investasi Indonesia karena tidak berpihak pada lingkungan dan juga mengancam kelangsungan hidup petani, karena dalam Pasal 122 angka 1 RUU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 44 ayat 3 undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian. Serta memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan, Pendidikan yang semakin mahal dengan komersialisasi pendidikan didalamnya dan praktik penggusuran demi investasi.
Persoalan semacam ini dapat mencederai hak ulayat tanah adat. Seperti yang kita ketahui bahwa menyampaikan pendapat di muka umum sudah di jelaskan dalam UU No. 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Maka dari itu kami Forum Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UMIKA – TRIBUANA – MARHALA Kota Bekasi menyatakan sikap bahwa DPRD Kota bekasi sebagai wakil rakyat harus berpihak kepada rakyat.
Adapun beberapa tuntutan dari kami yakni :
1. Menuntut DPRD Kota Bekasi untuk membuat surat penolakan RUU Omnibuslaw secara resmi.
2. Mengecam tindakan represif aparat terhadap masa aksi.
“Perjuangan takkan pernah berakhir hingga Pemerintah dan DPR berpihak kepada Rakyat. Sekali bendera
dikibarkan hentikan ratapan dan tangisan, Mundur satu langkah adalah suatu bentuk pengkhianatan,”kata Yusril Nager.
(MG-018/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here