“Tolak UU Cipta Kerja” Demo FRBB Tuding DPR RI Saat Pengesahan Tak Berpedoman Pada Pancasila

0
12
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Demo Front Rakyat Bekasi Bergerak (FRBB) yang terdiri dari elemen mahasiswa dan buruh di Pemkot Bekasi  Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,  Kamis (15/10/2020) sore.
Korlap aksi FRBB Reza Nur Pahlevi dan Riki Sandi dalam orasinya, mengajak masyarakat menolak UU Cipta Kerja, salah satu alasannya, adalah karena parlemen, DPR RI dalam pengesahan UU tersebut, tidak berpedoman kepada Pancasila.
Pada aksi demo tersebut, para mahasiswa memasang spanduk dengan tulisan menyolok “Cabut Omnibus Law UU Cilaka dan Error 404 Democrazy Not Found”.
Menurut para mahasiswa omnibus law membunuh rakyat Indonesia, karena omnibus law adalah sebuah undang-undang yang memuat 79 undang-undang sekaligus dalam satu draft. Perjalanan omnibus law sendiri, telah dicanangkan pasca dilantiknya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, proses pembuatan omnibus law tersebut, banyak menuai penolakan dari masyarakat secara keseluruhan. Namun penolakan tersebut diabaikan oleh pemerintah kabinet maju & DPR RI.Terbukti pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin, telah disahkannya omnibus law oleh DPR RI memalui sidang paripuna.
Alhasil akibatnya menuai penolakan keras dari seluruh masyarakat Indonesia. Terbukti dengan adanya seruan-seruan aksi nasional dan mogok nasional pada tanggal 6, 7 dan 8 Oktober 2020. Yang dipelopori oleh gerakan rakyat tertindas seperti kaum buruh, tani, nelayan, pemuda dan mahasiswa.
Jelas terbukti bahwasannya diberbagai provinsi, kabupaten, kota melakukan aksi demonstransi. Dan lagi-lagi rezim Jokowi dan DPR RI tak menghiraukan aspirasi masyarakat.
Secara keseluruhan terbukti setelah berahkirnya aksi massa ditanggal 8 kemarin, ternyata tak ada sikap yang tegas dari rezim Jokowi terhadap suara rakyat. Yang ada justru, masyarakat dihadiahi dengan disahkannya omnibus law.
Sehingga perlu, dipertanyakan bahwa sejatinya kabinet maju dan DPR RI ini kepanjangan tangan dari rakyat ataukah budak dari para investor atau pemodal?
Perlu diketahui secara bersama, bahwa omnibus law memiliki 11 cluster, dimana semua cluster tersebut mengatur segala urusan yang menyangkut ekonomi-politik. Dan yang pasti berimbas kepada aspek sosial-budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Omnibuslaw juga akan mensentralisasi segala bentuk perijinan dan akan sangat dipermudah bagi para investor (kapitalisme), yang kita ketahui bersama watak dari kapitalisme adalah akumulasi, eksploitasi, serta ekspansi.
Apakah akan kita lepas begitu saja kekayaan tanah air ini?
Beranjak dari situasi tersebut dan situasi objektif hari ini, bahwa ternyata rakyat secara keseluruhan saat ini tidak membutuhkan omnibuslaw. Namun rakyat hari ini membutuhkan sikap keberpihakan pemerintahan kabinet maju & DPR RI untuk segera menyelesaikan hak-hak fundamental yaitu kesejahteraan pangan, kesehatan gratis, serta pendidikan gratis.
Itulah sejatinya yang rakyat inginkan ditengah situasi krisis yang melanda dunia serta pandemi covid 19 yang tak kunjung usai akibat kelalaian pemerintah dalam menanganinya.
Maka dari itu Front Rakyat Bekasi Bergerak (FRBB) menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersatu padu dalam menyikapi pemerintahan kabinet maju & DPR RI yang sudah tak lagi berpedoman dalam asas bangsa dan negara yaitu Pancasila.
Tunjukkan bahwasannya, kita rakyat tertindas mampu mengontrol segala bentuk langkah kebijakan yang sudah tak lagi pro tehadap rakyat secara keseluruhan.Karena perubahan sebuah bangsa dan negara berada sepenuhnya ditangan rakyat.
“Dan kita semua rakyat Indonesia masih memiliki harapan dikemudian hari untuk bisa merubah bangsa dan negara Indonesia yang lebih makmur, sejahtera, dan tak ada lagi penindasan serta penghisapan yang dilakukan oleh budak investor tersebut,”kata mahasiswa dalam orasinya.(MG-018/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here