Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh Siap Laksanakan Mogok Nasional

0
200

Roy Jinto 

(Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI / Presidium Aliansi GEKANAS)

Menyikapi perkembangan pembahasan OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN PANJA bersama PEMERINTAH dari hari Jumat tanggal 25 September s.d Minggu 27 September 2020, dimana dari waktu pembahasan kami melihat bahwa DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan kejar tayang dan target dapat dilihat pada hari libur pun Sabtu dan Minggu tetap dilakukan pembahasan sampai jam 23.00 malam di hotel mewah dan berpindah-pindah ini membuat kaum buruh sangat kecewa dan marah, hasil kesepakatan panja dan pemerintah Klaster Ketenagakerjaan sangat merugikan buruh mengorbankan hak-hak buruh dengan di sepakati ya penghapusan syarat jenis pekerjaan, batasan waktu PWKT/Kontrak, outsourcing atau alih daya ini akan mengakibatkan semua jenis pekerjaaan, jabatan tanpa ada batasan waktu menggunakan PKWT dan outsourcing, dikuranginya nilai pesangon, dihapuskannya Upah Minimum Sektor, cuti-cuti yang menjadi hak buruh dan dipermudahnya perusahaan melakukan PHK dan lain lain.  Ini membuktikan bahwa DPR bukan lagi representasi rakyat tidak mendengarkan aspirasi buruh, DPR telah mengkhianati buruh, oleh karena itu berdasarkan hasil rapat Pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang terdiri dari KSPSI, KSPI, ALIANSI GEKANAS yang didalamnya ada 32 Federasi Serikat Pekerja tingkat Nasional pada tanggal 27 September 2020, menyatakan menolak seluruh hasil pembahasan PANJA + PEMERINTAH mengenai OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA Khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan akan melakukan perlawanan secara konstitusional dengan melakukan AKSI UNJUK RASA dan MOGOK NASIONAL karena hasil pembahasan PANJA+PEMERINTAH sangat merugikan rakyat dan kaum buruh khusus nya, AKSI DEMONSTRASI akan dilakukan di DPR RI dan di daerah akan dilakukan secara bergelombang dimulai dari hari Senin 29 September 2020, tanggal 1 Oktober 2020 AKSI DEMONSTRASI pada tanggal 1 Oktober 2020 akan di fokuskan di DPR RI, KEMENKO, dan KEMENAKER sedangkan MOGOK NASIONAL akan dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020 secara serentak di seluruh kawasan industri kab/kota, provinsi dan nasional dengan tuntutan BATALKAN DAN CABUT OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA,,, mogok nasional ini sebenarnya bukan tujuan dari kaum buruh, kami telah melakukan upaya-upaya konsep, loby-loby dialog dengan Pemerintah dan DPR RI tapi semua langkah itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan buruh, oleh karena itu dengan terpaksa jalan terakhir kami mengambil langkah MOGOK NASIONAL secara konstitusional berdasarkan hasil kesepakatan seluruh serikat Pekerja/ serikat buruh dan kaum buruh, karena kalau RUU CIPTA KERJA ini disyahkan pada sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 8 Oktober 2020, maka nasib kaum buruh akan semakin susah, kami pastikan kegiatan AKSI DEMONSTRASI dan MOGOK NASIONAL akan kami lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengikuti protokol covid 19 memakai masker, handsineteser, jaga jarak serta akan berjalan secara aman, damai dan tertib..!!

Terima kasih,

Jakarta, 28 September 2020

TTD
ROY JINTO
KETUA UNUN PIMPINAN PUSAT FSP TSK SPSI / PRESEDIUM ALIANSI GEKANAS.[]

(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here