Rencana Mogok Nasional Dapat Dukungan Luas

0
475

BANDUNG, MediaGaruda.co.id – Genderang perang melawan sikap ngotot Pemerintah dan DPR RI yang hingga saat ini diduga masih terus ngotot membahas omnibus law RUU Cipta Kerja, padahal sudah ditentang oleh seluruh serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) tingkat nasional. Karena isi pasal-pasal RUU Cipta Kerja tersebut, dianggap bertentangan dengan kontitusi UUD 1945 dan mendegradasi hak hak pekerja/buruh Indonesia yang selama ini tercantum dalam UU 13/tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tampaknya tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah dan DPR RI. Hal tersebut, bisa dilihat dari spanduk ancaman mogok nasional yang saat ini terpasang dikantor Sekretariat K-SPSI Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Lodaya Bandung, Jawa Barat.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSIJawa Barat Roy Jinto Ferianto beberapa waktu lalu kepada Redaksi MediaGaruda.co.id menyatakan K-SPSI Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya tergabung 4 konfederasi besar, yakni FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP) SPSI, FSP Logam Elektrik Mesin (LEM) SPSI, FSP Tektil Sandang Kulit (TSK) SPSI dan FSP Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) SPSI.
Roy Jinto Ferianto berharap dengan memasang spanduk tersebut diatas, diharapkan agar pemerintah dapat mengabulkan tuntutan SP dan SB tingkat nasional.
“Dengan segera, mencabut atau membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan segera dikeluarkan dari 11 klaster yang ada didalam Omnibus Law,”katanya
Provinsi Jawa Barat sendiri kata Roy Jinto Ferianto adalah provinsi pusat industri nasional dan jumlah pekerja/buruhnya juga paling banyak, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, di Indonesia. Satu pabrik garment saja di Jawa Barat ini misalnya, jumlah buruhnya bisa mencapai 5000 orang sampai 10.000 orang pekerja,
“artinya jika suara yang disampaikan Pengurus DPD K-SPSI Provinsi Jawa Barat hendaknya tidak dianggap sepele, oleh pemerintah dan DPR RI,”harap Roy Jinto Ferianto.
Sebenarnya agenda mogok nasional ini bukan sebagai tujuan dari SPSI tapi merupakan alat perjuangan kaum buruh ketika apa yang kita suarakan kepada pemerintah mengenai penolakan Omnibus law khususnya Klaster Ketenagakerjaan minta dikeluarkan tidak didengar oleh pemerintah.
 
“maka dengan terpaksa tidak ada pilihan buat kaum buruh khususnya SPSI, maka mogok nasional menjadi pilihan dan alat perjuangan SPSI dan kaum buruh lainnya,
 
“Dan sampai saat ini kita masih mengupayakan berbagai cara baik melalui konsep, loby kepemerintah maupun DPR RI agar Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan dari omnibus law cipta kerja,”jelas Roy Jinto Ferianto.
 
DPD K-SPSI Provinsi Jawa Barat saat ini juga melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah perjuangan, 
 
“termasuk untuk mempersiapkan diri untuk mogok nasional kalau dibutuhkan,”tutup Roy Jinto Ferianto.
Selain itu dari Group Warshapp beberapa SP/SB Nasional, dalam beberapa hari ini. Juga telah terpasang status & logo rencana aksi demo besar-besaran & mogok nasional, menentang sikap ngotot Pemerintah & DPR RI yang ingin kejar tayang dalam membahas RUU Cipta Kerja ini, bahkan kabarnya tanggal 8 Oktober 2020 akan di Paripurnakan.(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here