“POLEMIK PP-78/2015 & UMSK 2020 MEMANAS”, Puluhan Ribu Buruh Akan Kepung Kantor Gubernur Jawa Barat

0
233
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Buntut atas tindakan Gubernur Jawa Barat bersama jajarannya yang terus mengulur-ulur waktu untuk terbitnya, surat keputusan (SK) upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) Gubernur Jawa Barat. Khususnya UMSK 2020, untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang, padahal saat ini sudah memasuki bulan ke-9 atau bulan September 2020 hampir berakhir.
“Artinya, sejak Januari 2020 sampai September 2020 saat ini, sangat banyak para pekerja sektoral/atau pekerja yang selama ini bekerja pada sektoral 1, sektoral 2 dan sektoral 3. Yang dalam bekerjaan-nya harus memiliki keahlian khusus dan memiliki resiko bekerja yang tinggi, sampai bulan September 2020 ini, belum menikmati kenaikan upah UMSK 2020.Dan para pekerja sektoral itu, sejak Januari 2020 sampai September 2030 saat ini masih menerima upah lama, yakni UMSK 2019, alias belum menerima kenaikan upah satu sen-pun,”kata Masrul Zambak, Bidang
Aksi dan Hubungan Antar Lembaga KC – FSPMI kabupaten Bekasi & kota Bekasi dalam wawancara by phone dengan MediaGaruda.co.id, Sabtu (19/9/2020). Dengan menunjukkan surat ijin Buruh Bekasi Melawan (BBM), yang dikirimkan kepada Pihak Intelkam Polda Jawa Barat, tentang rencana aksi demo kepung kantor Gubernur Jabar tanggal 28 September 2020, besok.
“Seberapapun tinggi nilai upah di Bekasi, toh pengusaha juga dilindungi oleh aturan yang bisa menangguhkan upah kok, tetapi bagi pekerja/buruh jika UMSK nya gak ada SK-Gubernur-nya. Kan gak ada aturan yang melindungi buruh mendapatkan nilai kenaikan, ketika berunding & jika perusahaan tidak mau menaikan upah pekerjanya,”kata Masrul Zambak.
SP/SB Buruh Bekasi Melawan (BBM) selanjutnya, memohon dengan hormat kepada Presiden Jokowi, agar segera memujudkan janjinya untuk merevisi PP-78 /2015 tentang Pengupahan,
“Karena disinilah dasar dan pinjakan kenapa Gubernur dan Jajaran Disnaker Jawa Barat, sangat berani menganulir hak perogratif seorang, Kepala Daerah Tingkat Dua, dalam hal ini surat rekomendasi Walikota Bekasi tentang upah UMSK 2020 yang dikirimkan kepada Gubernur/Disnaker Jawa Barat,.Sehingga SK UMSK Gubernur Jawa Barat, untuk UMSK 2020 Kota Bekasi, sampat saat ini belum bisa diterbitkan,”kata Masrul Zambak.
Apalagi janji Bapak Presiden Jokowi bersedia menerbitkan revisi PP 78 tahun 2020 tersebut, diucapkan Presiden Jokowi, saat bertemu para Pimpinan Konfederasi SP/SB Nasional  di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019).
Dimana saat itu Bapak Presiden Jokowi menyatakan,

“Kami telah sepakat untuk membuat, merevisi PP 78 dan kita harapkan dari serikat pekerja, dari buruh, senang. Tetapi juga di sisi yang lain dari perusahaan, dari pengusaha, juga senang,” ujar Presiden Jokowi.

“Jangan sampai ada yang dirugikan karena PP 78 ini,” lanjut Presiden Jokowi.

Pimpinan SP/SB Nasional yang hadir saat itu adalah, Presiden K-SPSI Andi Ghani Nena Wea, Presiden K-SBSI Mudhofir, Presiden K-SPI Said Iqbal, Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Syaiful, Presiden KSN Muchtar Guntur dan Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta William Yani.
“Terutama pasal-pasal pada PP-78/tahun 2015 yang isinya bertentangan dengan UU yang lebih tinggi yaitu UU No.3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konstitusi NKRI, UUD 1945 ini.
Dimana UU 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan tersebut disahkan saat periode kerja Presiden Hj.Megawati Soekarno Putri tahun 2003 lalu.
Agar pasal pada PP 78 / 2015 tentang Pengupahan tersebut yang bertentangan dengan UU No 3 tahun 2003 & UUD 1945 agar segera dihapus, karena pasal-pasal ini, selama ini sebagai celah yang diduga  dimanfaatkan Gubernur Jawa Barat, Disnaker Jawa Barat dan Para Pengusaha yang duduk dalam DEPEKO/DEPEKAB.
“diduga dengan sengaja menciptakan situasi panas, wilayah Jawa Barat dengan menggagalkan terbitnya UMSK 2020. Untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,“tuding Masrul Zambak.
Diapun mengecam keras perilaku dan sikap para anggota parlemen DPR RI yang sejak awal terbitnya PP 78 tahun 2015 lalu, sampai saat ini tidak pro rakyat.
Karena mereka itu diduga tidak memiliki rasa sensitifitas tinggi, atas betapa bahayanya gerakan koalisi politisi, pengusaha, birokrat hitam yang diduga telah lama memiliki agenda besar membelokkan cita-cita NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945 ini, dalam menuju negara adil & makmur berdasarkan Pancasila & UUD 1945 ini.
Dimana kelompok itu, bekerja sama, agar terus dapat menerbitkan berbagai Peraturan dan Perundang- Undangan di negeri ini. Yang isinya terselip pasal pasal  yang jika dicermati, ternyata isinya bertentangan konstitusi negara NKRI yang UUD 1945.
Dalam polemik & kasus UMSK tahun 2020 hari ini kan terbukti, kenapa sebelum ada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, para pekerja sektoral dengan aman-aman saja setiap tahun menikmati upah sektoral.Tetapi kenapa untuk UMSK Kota & Kabupaten Bekasi & Karawang 2020 ini, jadi rame & dipersulit seperti ini.
Akibatnya seluruh SP/SB se-Jawa Barat harus berjuang dengan cucuran keringat, dana pada siang/malam, hanya gara-gara persoalan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi, seperti ini.
“Jika Parlemen DPR RI sejak tahun 2015 awal terbitnya PP 78 tentang Pengupahan lalu, memiliki rasa sensitivitas tinggi dan pro rakyat, bukan pro pengusaha seperti yang dipertontonkan dalam polemik PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan selama ini.
“Artinya tidak salah jika SP/SP nasional & daerah Provinsi & Kabupaten/Kota, jika hari ini kami menyatakan, bahwa sejak awal terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengupahan, isi pasal-pasal didalamnya memang bukan cuma mengatur kenaikan upah setiap 5 tahun sebesar 8,51 persen saja.
“Tetapi diduga juga dimaksudkan juga untuk menghapus upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), dan tahun 2020 ini hal tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah,”kata Masrul Zambak, sebagaimana yang katakan oleh Sekretaris DPC K-SPSI Kota/Kabupaten Bekasi, Fajar Winarno dalam wawancara via handphone dengan MediaGaruda.co.id, hari Rabu (15/9/2020) kemarin.
(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here