SPSI : PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, “Diterbitkan” Untuk Menggapus UMSK & Mulai Tahun 2020, ini?

0
202
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Polemik terkait Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Bekasi tahun 2020 bagi pekerja industri sektoral yang sampai pertengahan bulan September 2020 ini, belum di SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami. Yang digulirkan oleh Masrul Zambak,SH Koordinator Aliansi Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) Kota Bekasi, yang dimuat MediaGaruda.co.id Selasa tanggal 14 September 2020, dengan judul berita “Sampai Lebaran Monyet-pun Ngga Bakal Ada UMSK 2020, Jika Hak Diskresi Walikota Bekasi Bisa Dianulir Oleh Disnaker Jawa Barat” terus bergulir.
Fajar Winarno, Sekretaris Dewan Pengurus Cabang, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi kepada MediaGaruda.co.id menyatakan bahwa sejak awal terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengupahan, isi pasal-pasal didalamnya memang bukan cuma mengatur kenaikan upah selama 5 tahun sebesar 8,51 persen.
“Tetapi diduga juga dimaksudkan untuk menghapus upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), dan pada tahun 2020 ini diduga hal tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah,”Kata Fajar Winarno dalam wawancara via handphone dengan MediaGaruda.co.id, hari Rabu (15/9/2020).
Memperkuat argumentasinya Fajar Winarno menyatakan bahwa, tanda tanda tentang hal tersebut, sudah diperlihatkan sejak awal perundingan UMSK Kota Bekasi. Oleh pihak APINDO Kota Bekasi, yang sejak awal memang ngotot tidak bersedia berunding untuk mewakili perusahaan sektoral. Setelah itu pihak APINDO minta waktu untuk mengumpulkan surat kuasa dari anggotanya.
“Dari sejak awal pihak APINDO Kota Bekasi memang dalam rapat DEPEKO Kota Bekasi, terkesan mengulur-ulur waktu dalam perundingan UMSK Kota Bekasi tahun 2020,”kata Fajar Winarno.
Disamping pihak Pemerintah Pusat-pun dalam menerbitkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, juga sejak awal diduga terkesan disengaja dibuat, dengan tidak sesuai fakta lapangan.
Pada pasal PP 78 tahun 2015, misalnya diatur, bahwa SP/SB merundingkan UMSK dengan Assosiasi Pengusaha Sektoral, padahal fakta dilapangan dan diseluruh Indonesia yang namanya Assosiasi Pengusaha Sektoral, faktanya belum dibentuk dan memang belum pernah ada.
Ini maksudnya apa? Menerbitkan Peraturan Pemerintah, tetapi ketika akan dijalankan, tidak bisa, karena perangkat
Assosiasi Pengusaha Sektoral-nya belum dibentuk alias belum ada. Sehingga pihak APINDO-pun akhirnya berulah dan mengulur-ulur waktu, sampai pertengan bulan September 2020 saat ini UMSK Kota Bekasi belum disepakati.
“Saya-pun sepakat dengan Bung Masrul Zambak, bahwa sejak awal perwakilan APINDO yang duduk dalam DEPEKO Kota Bekasi, memang tidak mengkehendaki adanya kenaikan UMSK tahun 2020 Kota Bekasi,”kata Fajar Winarno.
Karena itulah kenapa sejak awal terbitnya PP No.78 tentang Pengupahan tahun 2015 tersebut, seperti yang disampaikan Masrul Zambak, semua SP/SB Nasional menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, karena isi pasal pasalnya diduga memang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konstitusi UUD 1945.
Jejak digital bagaimana aksi demo SP/SB yang menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, bisa dilihat di media sosial.
“Tetapi yang kita sayangkan adalah, pihak Parlemen DPR RI, kurang responsif dan tidak pro rakyat, dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi SP/SB yang disampaikan ke lembaga DPR RI sejak tahun 2015 sampai saat ini,”ungkap Fajar Winarno.
Tetapi kami aktivis SPSI memiliki harapan karena sesuai yang diberitakan KOMPAS.com tanggal 24 April 2019, bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi usai bertemu sejumlah pimpinan organisasi buruh di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019).

“Kami telah sepakat untuk membuat, merevisi PP 78 dan kita harapkan dari serikat pekerja, dari buruh, senang. Tetapi juga di sisi yang lain dari perusahaan, dari pengusaha, juga senang,” ujar Jokowi.

“Jangan sampai ada yang dirugikan karena PP 78 ini,” lanjut dia.

Pimpinan organisasi buruh yang hadir, yakni Presiden KSPSI Andi Ghani Nena Wea, Presiden KSBSI Mudhofir, Presiden KSPI Said Iqbal, Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Syaiful, Presiden KSN Muchtar Guntur dan Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta William Yani.

Pertemuan dimulai pukul 10.30 WIB dan berlangsung selama 30 menit. Pertemuan tertutup itu, menurut pihak Istana,

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau K-SOSI, Andi Ghani Nena Wea (AGN) mengapresiasi persetujuan Presiden Jokowi akan revisi PP 78/2015 tersebut.

Sejumlah serikat pekerja yang ada di Indonesia, lanjut Andi, siap untuk membentuk sebuah tim yang nantinya akan bersama-sama Kementerian Tenaga Kerja merevisi peraturan pemerintah itu.

“Kami sepakat untuk bentuk tim bersama agar dapat merevisi PP 78 yang selama ini banyak menuai pro dan kontra di antara kalangan buruh,” ujar Andi.

Diketahui, setelah Presiden Jokowi meneken PP itu kemudian diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah elemen buruh menyatakan penolakannya.

Mereka menolak atas beberapa alasan. Pertama, serikat pekerja tidak dilibatkan dalam penerbitan PP tersebut.

Kedua, upah minimum yang diatur dalam PP ternyata masih berada di bawah negara-negara ASEAN.

Selain itu, serikat pekerja menyebut, formula kenaikan upah minimum pada PP itu hanya didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, semestinya didasarkan pada kebutuhan hidup layak.

Pertanyaan kami, kenapa sampai hari ini Bapak Presiden Jokowi belum menerbitkan revisi PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sebagaimana yang beliau janjikan?,”tanya Fajar Winarno.

Sebab janji seorang Kepala Negara terkait hal tersebut,

“Bagi kami, janji Presiden Jokowi diatas, adalah membuktikan bahwa Bapak Presiden Jokowi sepakat dengan SP/SB bahwa isi pasal pasal PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan memang belum sempurna, sehingga harus direvisi,”ungkap Fajar Winarno.

Tetapi jika sampai hari ini revisi PP 78 tahun 2015 yang dijanjikan Presiden Jokowi tak kunjung ada, sedangkan sikap Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, sesuai point ke – 6, surat Disnaker Jawa Barat tanggal 14 April 2020 Nomor Surat : 561/1621/HI & Jamsos, Perihal : Koreksi Rekomendasi UMSK Kota Bekasi. Berisi kata-kata yang diduga sebagai ultimatum,

“6. Apabila Walikota Bekasi masih merekomendasikan besaran UMSK tahun 2020, maka harus disertai Surat Pernyataan Walikota Bekasi bertanggung jawab penuh atas segala konsokwensi yang terjadi dengan ditetapkannya UMSK,”.

“Artinya jika kita membaca janji Presiden Jokowi yang akan merevisi PP 78 tahun 2015 tersebut diatas, Walaupun janji diatas sampai saat ini belum direalisasikan, dan jika dipertemukan dengan isi surat Kadisnaker Provinsi Jawa Barat point 6, yang isinya diduga mengultimatum Walikota Bekasi tentang surat Rekomendasi UMSK Kota Bekasi tahun 2020 yang dikirimkan kepada Gubernur Jawa Barat.

“Maka pertanyaannya, apakah salah jika kami mewakili DPC SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi menyatakan, bahwa PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sejak awal diterbitkan oleh Pemerintah diduga salah satu tujuannya memang rencana untuk menghapus upah UMSK Kota/Kabupaten se Indonesia . Dan untuk kepentingan hal tersebut pada tahun 2020 ini, diduga rencana awal akan dimulai dilaksanakan menghapus UMSK Bekasi tahun 2020?

“Dengan indikasi awal sikap keras Disnaker Jawa Barat, yang berani menganulir surat rekomendasi Walikota Bekasi tentang UMSK tahun 2020. Dengan bahasa teguran ultimatum, dari pihak Disnaker Jawa Barat kepada Walikota Bekasi. Seperti tertulis pada point, 6, tersebut diatas?,”tanya Fajar Winarno.

Dan jika prediksi Fajar Winarno tersebut diatas benar, maka dipastikan penghapusan UMSK 2020 Bekasi, ditambah Karawang, akan dapat memicu gerakan aksi demonstrasi secara besar-besaran para pekerja/buruh Bekasi dan Jawa Barat, pada hari-hari mendatang. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here