DPP SPN Gelar Resolusi Ketenagakerjaan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Buruh

0
113
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) menyelenggarakan kegiatan
FGD Resolusi Hukum Ketenagakerjaan atau Member Shief Metting SPN selama satu hari. Dalam rangka perlindungan terhadap Job Security, Income Security dan Sosial Security. Berlangsung di salah satu rumah makan di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (17/9/2020) hari ini.
Kegiatan FGD itu diikuti ratusan pengurus dan anggota SPN dari 10 Kabupaten / Kota diwilayah Jawa Barat. Seperti DPC SPN Kota Bekasi, DPC SPN Kab. Bekasi, DPC SPN Kab. Bogor, DPC SPN Kota Bogor, DPC SPN Kab. Kerawang, SPN Kota Depok, DPC SPN Kab. Purwakarta, DPC SPN Kab. Subang, DPC SPN Kab. Cirebon dan DPC SPN Kab. Majalengka.
Kegiatan FGD dimulai Pukul 09.00wib pagi tadi dengan acara awal registrasi dan cofie morning. Dilanjutkan acara pembukaan, seperti pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Ustadz Slamet Nur Rochman, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan mars SPN dipimpin oleh Kiki Amelia.
Sedangkan sambutan ucapan selamat datang oleh Ketua DPC SPN Kota Bekasi Ade Riskandar.
Ketua panitia kegiatan FGD Dadan Sudiana yang juga Ketua PD SPN Provinsi Jawa Barat didampingi Sekretaris Panitia FGD Senan Haryono,S Teks yang juga Sektreraris PD SPN Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus dan anggota SPN Jawa Barat untuk merapatkan barisan dalam rangka mengembangkan dan membesarkan organisasi SP SPN di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu diharapkan seluruh peserta FGD untuk dapat serius mengikuti acara hari ini dari sejak awal, hingga akhir acara.
FGD seperti ini untuk Provinsi Jawa Barat, dibagi menjadi dua sesie kegiatan dan acara FGD yang pertama dilakukan di Cianjur belum lama ini,
“sekalian kampanye memperkenalkan organisasi SP SPN kepada warga Cianjur,”kata Dadan Sudiana.
Sementara itu Ketua Umum SPN Jakarta
Djoko Heriono yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Panglima Laskar SPN Puji Santoso, dalam sambutannya menjelaskan, berbagai alasan, kenapa SPN menolak omnibus law cipta kerja. Pertama, karena penyusunan omnibus law cipta kerja, dilakukan secara diam diam, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Penyusunan OBL Cipta Kerja ini diajukan atas inisiatip pemerintah, dan tim penyusunnya dipimpin oleh Menteri Koordinator Prekonomian RI.
Dalam perjalannya ternyata penyusun draff OBL ini, tidak melibatkan para menteri lain, para stockesholder.
“Apalagi perwakilan SP SPN, seperti kita  sudah pasti juga tidak pernah dilibatkan sama sekali,”kata Puji Santoso
Persoalan rancangan OBL cipta kerja bagi SPN, juga bukan hanya soal ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut persoalan perlindungan lingkungan hidup dan menjaga hasil SDA Indonesia agar dikelola anak negeri dan tidak dikuasai pihak asing.
“Karena itu, isi omnibus law yang  tidak menguntungkan pekerja/buruh, dan rakyat Indonesia, maka hukumnya wajib ditolak oleh seluruh anggota SPN di seluruh Indonesia,”pesan Puji Santoso.
Diapun juga berpesan agar seluruh anggota SPN saat ini agar terus meningkatkan militansi organisasi, menjaga hubungan baik dan harmonis dengan pihak SP, SB lain,
“Untuk bergandengan tangan dan bergerak bersama-sama dalam rangka  berjuang bersama menolak Omnibus Law Cipta Kerja,” pesan Puji Santoso. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here