“Hari Ini” Pengawas UPTD Ketenagakerjaan, Wilayah II Karawang, SIDAK PT.KJS

0
121
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Setitik harapan untuk mendapatkan upah,  THR dan hak-hak lainnya sesuai yang tercantum dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, diharapkan oleh para pekerja/buruh PT.KJS & PT.KJTS. Yang sejak Mei 2020 lalu, mereka saat bekerja tiba tiba dirumahkan oleh pihak pengusaha, dengan dalih covid-19 & keuangan perusahaan.Tanpa diberikan upah dan THR sampai saat ini.
Karena pada Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 10.09wib hari ini, pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat, menurunkan empat pengawasnya untuk memerika PT.KJS. Diantaranya Sukran SE, Helmy H Halim,SE, Cucu Nurjanah,SE dan H.Romlih ST,MM.
Hasil pantauan MediaGaruda.co.id di sekitar PT.KJS & PT.KJTS ada dua unit mobil diduga milik para pengawas UPTD Disnaker Provinsi Jawa Barat, Wilayah Karawang memasuki PT.KJS di
di Jalan Cempaka No 28 RT.003 RW.02 Kp Jatibulak, Kelurahan Jati Mulya, Kecamata Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

 

Sebagaimana pernah diberitakan bahwa
Sejak tanggal 22 Mei 2020 lalu sekitar 120 orang buruh anggota PC RTMM SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, yaitu PUK RTMM SPSI PT.Kreasindo Jaya Sentosa (KJS) produksi kulit leadersheat dan PUK RTMM SPSI PT.Kreasindo Jayatama Sukses (KJTS), produksi plastik assesories kendaraan.Dimana dua-duanya adalah anak perusahaan New Armada Group, telah meliburkan buruh secara sepihak, tanpa memberikan upah sama sekali.
Alasan pihak PT.KJS dan PT.KJTS adalah karena pendemi covid-19 dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat, tetapi anehnya ketika pihak SPSI minta bukti audit keuangannya, sampai saat ini belum diberikan.Demikian disampaikan oleh Arpanidi, Ketua PC RTMM SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, kepada MediaGaruda.co.id,  Selasa (7/7/2020) lalu.
Arpandi juga menjelaskan dengan demikian, maka PT.KJS dan PT.KJTS patut diduga melakukan pelanggaran Pasal 90 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 dengan akibat hukum pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat Ratus Juta Rupiah).
Patut diduga melakukan pelanggaran Pasal 93 Ayat (2) Huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 dengan akibat hukum pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan patut diduga melakukan pelanggaran Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan.
“Karena itu, dengan hormat Pengurus PC RTMM SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, meminta kepada Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Propinsi Jawa Barat agar segera mungkin melakukan pemeriksaan dan menetapkan PT.KJS dan PT.KJTS yang diduga telah melakukan pelanggaran Undang Undang 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud diatas,”kata Arpanidi saat itu.
Sampai berita ini dinaikkan pihak MediaGaruda.co.id belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari PT.KJS dan PT.KJTS terkait aksi mogok kerja buruhnya yang sampai hari ini mendirikan posko didepan pabrik tersebut. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here