Masrul Zambak,SH : “Sampai Lebaran Monyet-pun Ngga Bakal Ada UMSK 2020, Jika Hak Diskresi Walikota Bekasi Bisa Dianulir Oleh Disnaker Jawa Barat”

0
392

BEKASI, MediaGaruda.co.id – Masrul Zambak,SH Koordinator Aliansi 8 Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) Kota Bekasi menjelaskan secara blak blak-an, kenapa sampai pertengan bulan September 2020 saat ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum menerbitkan Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kota (SK-UMSK) Tahun 2020 Kota Bekasi.Sehingga para pekerja yang bekerja dibidang industri sektoral-pun, sampai saat ini belum mengalami kenaikan upah/belum bisa menikmati UMSK 2020. Karena Gubernur Jawa Barat-pun juga belum berani menerbitkan SK UMSK Kota Bekasi tahun 2020 ini.

Masrul Zambak SH, yang kini juga menjabat sebagai pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Kota dan Kabupaten Bekasi Bidang Aksi dan Hubungan Antar Lembaga itu, mengaku bahwa dirinya perlu menyatakan secara blak-blakan. Tentang alasan kenapa UMSK Kota Bekasi tahun 2020 begitu rumit disepakat, karena diduga telah terjadi pemerkosaan hukum, dari peraturan yang lebih rendah, terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Yang seharusnya peraturan tersebut, gugur demi hukum, karena isi pasal-pasalnya bertentangan dengan undang-undang diatasnya, yang kedudukan hukumnya lebih tinggi. Hal ini penting disampaikan secara terbuka, tujuannya agar menjadi perhatian semua pihak, termasuk menjadi perhatian para pemangku jabatan, anggota Parlemen DPR RI dan Pimpinan Negeri ini.

Hal tersebut diketahui oleh SP/SB Kota Bekasi dari turunnya surat dari Kadisnaker Provinsi Jawa Barat Nomor Surat : 561/1621/HI & Jamsos Tanggal 14 April 2020, yang berisi ada beberapa catatan dan koreksi terkait rekomendasi yang disampaikan surat Wali Kota Bekasi nomor 560/2084/D1SNAKER tanggal 17 Maret 2020 perihal Rekomendasi UMSK Kota Bekasi Tahun 2020, yang pada point ke (2) dan ke (3) tertulis :

Point, 2. Rekomendasi UMSK Bekasi tidak dilengkapi dengan kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) pada sektor. Dalam hal perundingan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dan SP/SB pada sektor tidak mencapai kesepakatan, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK.

Point, 3. Jika perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka a. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan. b. Bagi daerah yang telah menetapkan UMSK tahun sebelumnya 1) Berlaku UMSK tahun lalu.

 

Masrul Zambak,SH menjelaskan bahwa, pada rapat Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) Kota Bekasi sejak awal pihak pengusaha sektoral yang diwakili oleh APINDO dalam usulannya memang tidak mengkehendaki di Kota Bekasi tahun 2020 ini ada kenaikan UMSK. Tetapi pihak perwakilan SP-SB yang duduk dalam DEPEKO, menuntut kenaikan UMSK sebesar 15 persen, atau seminim-minimnya kenaikan UMSK-nya sesuai PP 78/2015 sebesar 8,51 persen. Karena tidak ada kata sepakat akhirnya pihak DEPEKO Kota Bekasi menyerahkan kepada Walikota Bekasi agar mengambil tindakan diskresi. Sebagai Kepala Daerah Tingkat Dua Kota Bekasi untuk bersikap dalam rangka melindungi hak-hak warganya yang bekerja pada bidang pekerjaan sektoral. Lha, kok ternyata dikembalikan lagi oleh pihak Disnaker Provinsi Jawa Barat, dengan alasan agar Rekomendasi Walikota Bekasi terkit UMSK tahun 2020 agar dilengkapi “kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) pada sektor. Dalam hal perundingan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dan SP/SB pada sektor tidak mencapai kesepakatan, maka Gubernur tidak dapat menetapkan.”

Dasar hukum pihak Disnaker Jawa Barat berani menganulir Rekomendasi Walikota Bekasi tentang UMSK tahun 2020, adalah, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten Kota, Pasal 49 ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan,”

“Karena itulah kenapa sejak awal terbit PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan SAMPAI SAAT INI DITOLAK oleh semua SP-SB nasional. Dengan alasan isi PP 78 tahun 2015 tersebut, isi pasal pasalnya, bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya atau yang lebih tinggi, yaitu UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kontitusi 1945. Salah satunya adalah, diduga karena isi PP 78/Tahun 2015 ini, minimal menghalangi hak pemerintah daerah (Walikota/Bupati,Red) untuk dapat melindungi hak hak warganya, yang bekerja dibidang sektoral, agar setiap tahun bisa menikmati upah UMSK,”kata Masrul Zambak,SH.

Sehingga, melihat kondisi seperti ini, jika dibiarkan terus oleh Para Pemangku Kepentingan di Negeri ini, termasuk pihak Parlemen DPR RI. Dan Depeprov Jawa Barat-pun masih terus menunggu terus menunggu kesepakatan SP-SB dengan Pengusaha Sektoral, soal angka UMSK Kota Bekasi tahun 2020. Padahal hal tersebut, tidak akan pernah terjadi/terwujud dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-pun juga tidak berani menerbitkan SK UMSK Kota Bekasi tahun 2020.

“Maka Sampai Lebaran Monyet-pun Ngga Bakal Ada UMSK 2020, Jika Hak Diskresi Walikota Bekasi Bisa Dianulir Oleh Disnaker Jawa Barat, seperti saat ini,”kata Masrul Zambak,SH.

Karena tidak bakal ada kesepakan UMSK Kota Bekasi tahun 2020 antara Pengusaha Sektoral (Apindo Kota Bekasi,Red) dengan SP-SP Kota Bekasi yang duduk di DEPEKO Kota Bekasi. Apalagi, jika hak Walikota Bekasi yang mewakili negara-pun untuk bisa menjalankan hak diskresi-nya, terus menerus dianulir oleh Dinas Disnakertrans Provinsi Jabar.

“Padahal tujuan Walikota Bekasi memanfaatkan hak diskresinya adalah mulia, yakni untuk melindungi warganya yang bekerja dibidang pekerjaan sektoral. Agar bisa menikmati UMSK tahun 2020-pun. Ternyata juga diduga telah digunting oleh PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, padahal isi PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan itu, jelas-jelas isi pasal-pasalnya, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU 13/Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan dan Konstitusi UUD 1945,” kata Masrul Zambak,SH.

Sehigga diapun berharap agar persoalan dugaan adanya pemerkosaan peraturan ketenagakerjaan yang lebih rendah, terhadap UU yang lebih tinggi, yang semestinya PP 78 Tahun 215 Tentang Pengupahan tersebut, sejak awal terbit gugur demi hukum, tetapi kenapa kok  terus dipaksakan berlaku terus oleh pemerintah sampai saat ini?.

“Kami mohon hal ini, agar menjadi perhatian para pakar hukum dan lembaga hukum di negeri ini,”harap Masrul Zambak,SH.

Kecuali..kalau memang, Provinsi Jawa Barat dan wilayah tingkat dua Bekasi yang hari ini memiliki jumlah pekerja terbanyak di Indonesia, memang didesain menjadi percontohan pemaksaan kehandak dari yang kuat kepada yang lemah, oleh negara?

Dimana negara-pun saat ini hanya hadir sebagai penonton saja dan tidak bisa berbuat apa-apa, melihat rakyatnya (Pekerja sektoral,Red) berdebat dengan pihak pengusaha sektoral, untuk mentukan UMSK Kota Bekasi tahun 2020.Yang tidak bakal terwujud, serta tidak jelas kapan selesainya. Sedangkan saat ini sudah memasuki bulan September 2020?

“Karena hal itu terjadi, berawal adanya dugaan hak-hak negara yang dijalankan Walikota Bekasi dalam bentuk hak diskresi Walikota Bekasi. Untuk bisa menentukan berapa angka UMSK tahun 2020 Kota Bekasi.Dan hak diskresi Walikota Bekasi itu, sesuai amanat UUD 1945. Tetapi kenapa, hak diskresi Walikota Bekasi hari ini. Kenapa dialihkan negara & diduga telah diberikan negara, kepada para pengusaha sektoral?,”tanya Masrul Zambak,SH dengan nadah sedih. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here