Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, “TOLAK” Rencana Gubernur Anies Baswedan, PSBB Totalkan Jakarta!

0
180
JAKARTA, MediaGaruda.co.id – Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperlakukan PSPB total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ditolak mentah-mentah oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut diketahui sebagaimana release berita Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono dan Sekretarisnya Dwi Rio Sambodo yang diterima Redaksi MediaGaruda.co.id, Jum’at (11/9/2020).
Sementara alasan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, menolak mentah-mentah rencana Gubernur Anies Baswedan menerapkan PSBB total seluruh wilayah DKI Jakarta, adalah :
1. Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta.  Menghentikan aktivitas Masyarakat di semua bidang hanya akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB  awal yang diterapkan tanpa dibarengi kebijakan  solusi dari Pemda DKI Jakarta. Apalagi kebijakan rencana PSBB Total seperti awal tidak dikordinasikan/ dikomunikasikan serta dari/ ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan (stakeholder).
2. Memutus mata rantai penyebaran Covid 19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat yg di komandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid 19 di seluruh lapisan dan jenjang. Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB Total/ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yg lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Patut diingat dinamika perekonomoan tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
3. Rencana kebijakan tersebut justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta. Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar 1,449 T dalam Sidang Paripurna D0RD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020, yang dapat dihubungkan dgn upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant.
Dimasa pandemi Covid 19 ini, gubernur Anies Baswedan sungguh-sungguh harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan “negarawan “.Kebijakan penerapan PSBB ketat di Tengah situasi kebijakan terintegrasi antara “pencegahan covid 19 dan ekonomi “ terasa lebih mencerminkan Sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai “politisi”. Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif Politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here