KOPRI PMII : “Sudahkah Perempuan Indonesia Merdeka Sepenuhnya?” 

0
29

BEKASI, MediaGaruda.co.id – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Komisariat (PK) PMII Kampus INISA, Cabang Kabupaten Bekasi, menyelenggarakan seminar untuk merefleksikan HUT RI ke-75, bertempat di kantor Risalah Madinah, Metland,Tambun, Kabupaten Bekasi, Sabtu (15/8/2020).

Seminar yang berthemakan “Sudahkah Perempuan Indonesia Merdeka Sepenuhnya?”  dihadiri 40 orang secara offline dan 50 orang secara online (baik via youtube atau Instagram).

Hampir 75 tahun Indonesia merdeka , perempuan Indonesia masih kerap mengalami perbudakan, diskirminasi, bahkan menjadi kekerasan karena faktor gendernya.

Merdeka yang dimaksud pada thema ini memiliki dua artian ; umum, kebebasan dan kesejahtraan, yakni merdeka berarti terlepas dari semua terbelenggu kehidupan sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Khusus, terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.
Perempuan, dikatakan belum merdeka jika masih mengalami eksploitasi , dan kekerasan atas tubuhnya, aktualisasi diri dalam hal ekonomi, politik bahkan sosial budaya tidak tercukupi, pengembangan diri dalam hal pendidikan, skill, dan keterampilan terhambat.

Hampir 75 tahun Indonesia merdeka, namun perempuan kerap kali masih menjadi korban kekerasan. Terlansir dari data Komnas Perempuan, hampir sepanjang tahun mengalami peningkatan data kekerasan seksual terhadap Perempuan Indonesia. Kasus diantaranya yakni, pemerkosaan,perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, dan penyiksaan seksual.

Ditambah lagi, kapitalisme yang menempatkan Perempuan lebih sebagai obyek seksual dan objek ekspoitasi untuk kepentingan bisnis. Demi mengejar keuntungan, kapitalisme memperdagangkan tubuh perempuan melalui industry pornografi, iklan komersial, industry hiburan (music, film, sinetron) dan insutri mode pakaian.

Hj.Vera Susanti, Ketua Muslimat NU Kabupaten Bekasi dan Ketua GOW Kabuparen Bekasi sebagai narasumber mengatakan “Memang Indonesia pada saat ini sudah merdeka walaupun sedang dalam proses, Masih harus terus diperbaiki walaupun sudah kearah sana, baik perempuan diwilayah publik maupun diwilayah politik, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah harus menerima pemikiran dari peran wanita.

Dia juga mengatakan, keterwakilan perempuan yang mengalami penderitaan, permasalahn perempuan itu adalah kita sensivitas kita kepada hukum adalah perempuan. Maka sangat perlu disahkannya RUU PKS sebagai payung hukum bagi hak kemanusiaan yang menaungi hak perempuan sebagai manusia didalamnya.

Harapan panitia, pasca adanya seminar ini, bukan hanya negara yang dapat meng-update hukum untuk lebih melihat dampak dan kasus yang melanda dimasyarakat.

Namun, kita semua bisa berupaya menjadi perempuan yang mencetus peradaban dengan melawan kontruksi sosial yang sudah mendarah daging dimasyarakat, bahwa kehadiran seorang perempuan hanya ditakdirkan ditiga tempat; dapur, sumur,dapur. (MG-017/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here