GEBRAK,14 Agustus 2020 Demo Tuntut Batalkan OBL

0
150
JAKARTA, MediaGaruda.co.id – Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) akan turun demo geruduk DPR RI untuk mendesak Pembatalan Omnibus Law (OBL) saat Presiden Jokowi, menyampaikan Pidato Kenegaraan pada  PembukaanMasa Sidang V DPR RI. Demikian press release GEBRAK yang dikirimkan oleh Ketua Umum Konfederasi KASBI (Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Nining Elitos kepada Redaksi MediaGaruda.co.id, Kamis (6/8/2020) malam ini.
“GEBRAK bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan  omnibus law RUU Cipta Kerja.Aksi unjuk rasa rencananya akan digelar tepat saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terjadwal di hadapan  parlemen pada Jumat, 14 Agustus  2020, menandai dimulainya masa  sidang ke-V tahun sidang 2020,”kata Nining Elitos.
Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, dalam pertemuan audiensi perwakilan massa aksi GEBRAK pada 16 Juli 2020 lalu, dengan Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) di  Gedung Nusantara 3 pihaknya memastikan untuk tidak akan ada  sidang dan rapat-rapat pembahasan Omnibus Law sepanjang masa reses.
“Reses waktunya kami kembali ke  dapil, dan itu harus, kalau tidak kami  menyalahi tatib,”ungkap Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.
Namun, Panitia Kerja (Panja) RUU  Cipta Kerja tetap melangsungkan rapat-rapat pembahasan selama masa rehat sidang atau reses.
GEBRAK menilai DPR tidak menunjukan keberpihakan pada rakyat dengan itikad untuk segera mengesahkan omnibus law.
Pasalnya, omnibus law tersebut bertentangan dengan prinsip
dasar konstitusi Negara bahkan banyak memuat pasal-pasal yang merugikan berbagai kalangan rakyat, mulai petani, buruh, hingga  nelayan.
Bagi petani, omnibus law akan membuat peran pemerintah tak ubahnya makelar tanah yang menjamin ketersediaan tanah bagi investor dengan mengorbankan fungsi sosial tanah bagi rakyat.
Penggusuran dankonflik agraria akan semakin marak terjadi akibat kemudahan perampasan tanah dengan dalih penciptaan lapangan kerja, terancamnya kedaulatan pangan karna alih fungsi tanah-tanah pertanian yang semakin masif untuk kepentingan investasi dan bisnis.
Bagi buruh, omnibus law RUU Cipta Kerja malahan akan menambah pengangguran dan memperburuk kondisi kerja dengan memudahkan PHK dan melanggengkan sistem kerja kontrak, magang dan alih daya.
Omnibus Law jelas akan mengakibatkan percepatan  kerusakan hutan-hutan di Indonesia. Tidak hanya itu, buruh juga akan semakin menurun daya belinya  dan akan mengakibatkankonsumsi domestik, yang merupakan menopang lebih 50 persen  pertumbuhan ekonomi, lesu.
Untuk lebih jelasnya, penolakan GEBRAK atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dapat dibaca di bit.ly/ Kertas Posisi GEBRAK .
GEBRAK mendesak pemerintah selaku pengusul Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk segera mencabutsurat preseden sebagai instruksi pembahasan.
Terlebih, pembahasanya tengah dilakukan adalah cacat prosedural dan supresnya tengah digugat oleh rakyat.
Selain itu, kelompok buruh patut menduga hanya digunakan sebagai pemberi stempel untuk membenarkan pengesahan omnibus law.
Belakangan, tim tripartrit bentukan pemerintah yang melibatakan serikat-serikat buruh dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan beberapa diantaranya menyatakan keluar dari tim pembahasan.
Serikat buruh yang bertahanpun mengeluh karena Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Sentral Gerakan Buruh Nasional, Konfederasi Serikat Nasional, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Federasi PeKerja Industri, Federasi pekerja Pelabuhan Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-DN, AKMI, FIJAR, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, YLBHI, Purple Code, Mahardika, KIARA, KPR, Pergerakan Pelaut Indonesia, BEM Jentera, Federasi Mahasiswa Kerakyatan, Sekolah Mahasiswa Progresif, SP Jarkom Perbankan, Solidaritas Pekerja Viva, Amnesti Internasional, GPPI, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia.
Pembahasan dianggap selesai, padahal, pihak buruh merasa tidak terjadi konsensus dan banyak usulan tidak ditampung.
Selain itu, GEBRAK juga menuntut DPR untuk berperan aktif mengatasi persoalanpan demi dan segera membahas dan mengesahkan rancangan payung hukum yang berpihak kepada rakyat seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga danRUU Masyarakat Adat.
Untuk mendesak agar tuntutan tersebut dapat dipenuhi, sekitar 100 ribu orang anggota aliansi GEBRAK di 20 kota di Indonesia akan menggelar aksi serentak menuntut DPR dan Presiden Joko Widodo membatalkan omnibus law.
“Selain di Jakarta, aksi serentak pada 14 Agustus 2020 itu akan dilakukan di antaranya di Yogyakarta, Semarang, Jawa Timur, Makasar, Riau, Medan, Bandung, Lampung, SulawesiSelatan dan Kalimantan Timur,”kata Nining Elitos. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here