KOSGORO Bekasi : Tagline Partai Golkar Bersih-bersih, Hindari Politik Oligarki Dan Dinasty

0
111

BEKASI, MediaGaruda.co.id – Muhammad Ikhsan Nurjamil, Wakil Ketua PDK Kosgoro Kota Bekasi mengungkapkan bahwa tagline Partai Golkar Bersih-bersih, hindari Politik Oligarki dan Dinasty.

“Menyikapi masalah Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Golkar Kota yang seharusnya pada hari ini, Rabu, 5 Agustus 2020, pertama, saya menyambut baik di unsurnya prosesi acara Musda. Berarti memang terbukti bahwa Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto itu orang baik. Beliau tidak mau ada yang namanya Politik Oligarki dan Dinasty. Beliau mau bersih-bersih Partai Golkar dari Dinasty dan lain-lain,” tegas Ikhsan kepada awak media, Rabu (5/8/2020).

Hal ini dibuktiin, sambung Ikhsan, dimana Ketua DPD yang sudah menjabat 15 Tahun mesti dia Kepala Daerah, mestipun besok mau Musda tetap saja tidak bisa.

“Dan terbukti bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sekarang bukan Politik uang. Lu mau bayar berapapun gak laku, karena sekarang Golkar targetnya kedepan adalah membersihkan organisasinya dari praktek seperti itu,” ungkapnya.

Disinggung soal dianggapnya Musda Ke-5 DPD Partai Golkar Kota Bekasi berjalan sepihak apakah sepakat Ikhsan menjawabnya sepakat.

“Sebenarnya, terjadi pengunduran acara Musda hari ini karena adanya Mosi Tidak Percaya dari jajajaran Pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi dan adanya Polemik Asset Gedung Golkar Kota Bekasi. Kalau bicara Mosi Tidak Percaya, Organisasi inikan Kepemimpinan Kolektif Kolegial, bukan milik Ketua mestipun di nahkodai Ketua. Disini ada Sekjen, Pengurus Pleno, Pengurus Harian. Inikan ada ketidak adilan, lalu muncullah Mosi Tidak Percaya itu sah yang dilakukan langsung dari Pengurus DPD yang ditandatangani Wakil Ketua dan Sekretaris, berikut dengan Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Pengurus Kecamatan (PK) dan Ormas-ormas pendiri Partai Golkar seperti MKGR dan Kosgoro, akhirnya lahirlah Mosi Tidak Percaya,” tegas Ikhsan.

Awalnya, sambung Ikhsan, mereka bikin Rapat Pleno sedangkan Pengurus Pleno yang lain tidak di undang.

“Jadi dilayangkannya Surat Mosi Tidak Percaya ke Dewan Kode Etik Partai Golkar memakai Kop Surat DPD Partai Golkar Kota Bekasi, yang Tandatangan Wakil Ketua I Bang Alpin dan Heri Suko Martono sebagai Sekjen, lampirannya disetujui oleh delapan PK, Kosgoro dan MKGR. Sebenarnya bisa 12 PK tapi karena strateginya di PAW di Plt di Muscablub, itu gak baiklah, gak fair menurut kami,” ungkapnya.

Ditanya terkait polemik Jual-beli Asset Gedung DPD Golkar Kota Bekasi, Ikhsan mengutarakankan bahwa ada beberapa hal yang mesti kita tarik benangnya, kalau kemarin sempat ribut-ribut digedung DPD jujur sebagai Kader Partai saya tidak terima, di obrak-abrik, dikata-katai, tapi kita juga musti melihat kalau orang tersebut punya dasar.

“Dasarnya apa? Terjadi transaksi. Saat itu, kebetulan Almarhum Bapak saya sebagai Bendahara Umum DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Setidaknya saya pernah tau, dengar ceritanya. Banyak versi cerita, tapi kita tarik benang merahnya, sekarang kalau memang dibilang Polemik Gedung, Golkar ini menjual kepada Saudara Andy Salim. Bagi saya itu bukan Golkar. Kalau dikatakan Golkar, Asset Partai seperti yang disampaikan Bapak Rahmat Effendi bahwa yang punya hak adalah yang punya/megang Akte Pendirian yakni DPP. Kalau pun terjadi penjualan harus ada persetujuan dari DPP dan DPD I Jawa Barat. Dasarnyakan Pleno, Pleno itu tidak dilaporkan ke DPD I dan DPP Pusat. Jadi, inikan bisa dibilang perilaku oknum,” ungkap Ikhsan.

Kalau kita menjual barang, kata Ikhsan, harus ada dasar hukumnya, seperti AJB atau Hibah itu sudah belum karena itu tanah Perumnas.

“Ternyata Perum Perumnas hanya mau dihibahkan atau dikerjasamakan dengan Partai Golkar, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Waktu itu Almarhum Bapak saya disuruh bikin Laporan tapi beliau tidak mau karena memang tidak pernah melihat uangnya dan tidak mau ikut campur karena memang tidak mau tau masalah itu. Saat itukan terjadi antara Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi dengan DPD Kabupaten Bekasi dan pihak ketiga dalam hal ini pembeli. Sekarang sudah terjadi jual-beli Asset, lalu masalah hukumnya bagaimana? Kalau sekarang Andy Salim menuntut siapa yang mau bayar? Yang jelas saya sebagai kader Partai tidak mau gedung itu dijual,” paparnya.

Ikhsan pun berharap, kedepannya melihat dari situasi saat ini saya menyambut baik rencana dan strategi untuk langkah kedepan, DPP Partai Golkar, terutama Ketua Umum dengan Tagline Golkar Bersih-bersih.

“Jadi membersihkan Kader-kadernya yang memang tidak menguntungkan bagi Partai, dari praktek Oligarki, Dinasty, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Jadi, Bapak Airlangga Hartarto itu orang baik,” pungkasnya. (MG-018/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here