SATGASUS RTMM SPSI Bekasi Siap Amankan Aksi Demo di Gedung Sate dan PTUN Bandung Hari Ini

0
36
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Puluhan Satuan Pengaman SATGASUS RTMM SPSI Bekasi Pimpinan Arpanidi Ketua PC RTMM SPSI Bekasi, sejak Selasa 28 Juli 2020 pagi, telah berangkat menuju Gedung Sate dan PTUN Bandung.
Dari kantor DPC K-SPSI Bekasi, di Jalan Ahmad Yani No 1, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
“Pasukan Satgasus PC RTMM Bekasi siap menjaga pengamanan aksi demo di
Gedung Sate dan PTUN Bandung, Selasa 28 Juli 2020 hari ini,”kata Arpanidi.
Sebagaimana diberitakan ribuan buruh dari penjuru Kota dan Kabupaten se Provinsi Jawa Barat, sejak Senin tanggal 27 Juli 2020 malam ini telah bergerak menuju Gedung Sate dan PTUN Bandung Jawa Barat.
Ribuan buruh tersebut rencana menghadiri Pembacaan Putusan Sidang PTUN, atas gugatan yang diajukan Apindo Jawa Barat dan gugatan yang diajukan oleh SP/SB se Jawa Barat.
“Hasil putusan dari PTUN Bandung besok Selasa 28 Juli 2020 tersebut, dipredeksi akan mempengaruhi kedepannya, apakah masih ada UMK Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan apakah masih ada UMSK di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat,”kata Warsidi Sekretaris PC PPMI SPSI Kota/Kabupaten Bekasi, kepada MediaGaruda.co.id di Sekretariat DPC K-SPSI Bekasi, Senin (27/7/2020) petang kemarin.
Karena itu, Warsidi menyambut baik pembacaan dua putusan PTUN Bandung tersebut, mbesok akan disiarkan live melalui facebooks oleh FSP KEP SPSI.
“Kita berharap seluruh buruh se Jawa Barat dapat mengikuti pembacaan putusan yang diajukan Apindo dan SP/SB ini. Karena kalau sampai UMK hilang dan diganti UMP sebagaimana yang diinginkan gugatan Apindo, maka hal tersebut tentu sangat merugikan buruh se Jawa Barat, dan dipredeksi akan diikuti oleh Provinsi-Propinsi lainnya,”ungkap Warsidi.
Sedangkan terkait aksi demo tanggal 28 Juli 2020 hari Senin ini didepan Gedung Sate dan PTUN Bandung, TUNTUTAN keluarga SPSI Jawa Barat,
1. Tolak gugatan APINDO mengenai pembatalan Keputusan Gubernur
Nomor : 561.Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
2. Cabut huruf D Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Nomor :
561.Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
3. Tolak Omnibus law RUU CIPTA KERJA;
4. Segera terbitkan SK UMSK Tahun 2020;
5. Tolak UU TAPERA;
6. Tolak iuran BPJS Kesehatan.
(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here