Seminar PPDB Online Kota Bekasi

0
14
Notulis : Rafli Widhiantara
A.Pendahuluan
Babak baru era digital dalam dunia pendidikan khususnya dimulai saat Covid 19 memaksanya demikian. Tidak hanya proses belajar yang terpaksa dilakukan jarak jauh menggantungkan nasib pada kuota dan jaringan internet.  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan juga SMK melalui Online.
Indonesia harus sesegeranya berbenah dan melangkah ke era digital. Tetapi fakta di lapangan tidak semua ortu melek komputer, dan tidak semua orang tua juga memiliki fasilitas komputer yang lengkap dengan wifi serta printer di rumah. Ketika mereka berjibaku memperjuangkan anaknya untuk mendapatkan akun ke website itu saja sudah persoalan tersendiri. Mengikuti setiap tahapan yang diminta pada website bukan hal mudah jika kesehariannya tidak mengharuskan mengoperasikan komputer. Belum lagi jaringan yang suka terputus. Kebayang kuota yang mesti disiapkan untuk mencoba dan mencoba lagi. Lalu di penghujung ternyata meminta calon peserta didik untuk mencetak bukti registrasi.
PPDB Kota Bekasi tahun ini memang menemuni banyak masalah . Kurangnya sosialisasi, Kecepatan akses website yang kurang stabil , hingga isu beli ‘kuota’/ ‘kursi’ pun sempat berhembus kabar.
Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mitra Karya (UMIKA) menggelar Diskusi Publik bersama beberapa stakeholder terkait dan tokoh muda untuk mengklarifikasi dan menemukan gagasan baru untuk membenahi persoalan PPDB online di Kota Bekasi.
B.Isi Pembahasan
Kegiatan Diskusi Publik Universitas dengan tema “Carut Marut Penerimaan Peserta Disdik Baru Online Kota Bekasi” dilaksanakan di Graha Mutinem Kampus STIE Tribuana , Jl HM. Joyo Martono, Margahayu, Bekasi, pada Sabtu,(11/7/2020).
Acara tersebut dipandu oleh Nina Karenina sebagai moderator dan dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UU Saiful Mikdar. Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi IV, Evi Mafriningsiati . Tokoh Pemuda, Muhammad Joefry ,SE. Wakilnya Rektor III, Waryo, SE.MM .
Sekdis Disdik Kota Bekasi UU Saiful Mikdar menjelaskan, jika pelaksanaan PPDB sudah sesuai dengan Prosedural baik Kepwal/Perwal . Adapun masalah-masalah yang timbul saat proses PPDB Online memang ada dan pihak Dinas Pendidikan selalu mengevaluasi kinerja setiap hari.
Lalu, di pihak DPRD Komisi IV mengungkapkan jika memang ada aduan dari masyarakat sehingga, DPRD Kota Bekasi menyampaikan hal tersebut ke pihak Dinas Pendidikan.
Tokoh Pemuda, Muhammad Jufry memaparkan jika pada dasarnya sistem PPDB online ini harusnya memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan, bukan malah mempersulit masyarakat. Ia juga berpesan bahwa nanti 1 Abad Indonesia merdeka jangan sampai ada masyarakat yang berkutat pada pendidikan sekolah dasar, menurutnya 100 tahun Indonesia merdeka minimal anak bangsa lulusan S1.
Diskusi-pun berlanjut dengan penyampaian kritik oleh Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Mahasiswa Kampus UMIKA Kota Bekasi, Yusril Nager. Ia beranggapan bahwa dari awal PPDB online bergulir diduga sudah gagal total, dimana maksud utama dari PPDB online ini untuk menghindari kontak langsung / face to face dan mempermudah masyarakat agar dapat mendaftarkan anaknya kesekolah malah jadi mempersulit masyarakat sehingga masyarakat perlu bolak-balik untu validasi data .
Yusril juga menambahkan jangan sampai ada saling lempar kesalahan antara Dinas Pendidikan denga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait validasi data.
Pendapat yang sama disampaikan. oleh Mumu Muhaemin, Ketua II Pengurus Cabang PMII Kota Bekasi ini mengungkapkan, jika pada pelaksanaan nya dasar hukum PPDB Online ini beberapa kali berubah . Hal ini membuat menjadi poin bahwasanya pelaksanaan PPDB tahun ini tidak terencana dengan baik dan perlu diperbaiki di tahun depan, Ia juga mempertanyakan terkait transparansi penggunaan anggaran PPDB yang sampai saat ini belum dikemukakan oleh pihak Dinas Pendidikan.
Setelah penyampaian pendapat dari pihak audience, moderator kembali mempersilahkan Narasumber yaitu Pihak Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi IV .
Dari Dinas Pendidikan menyambut baik kritikan-kritikan yang disampaikan oleh audience, hal itu menjadi masukan yang berharga untuk kami, ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan. Ia melanjutkan jika adanya perubahan-perubahan dalam Perwal PPDB itu dikarenakan masukan dari pihak DPRD dan masyarakatnya demi mempermudah regulasi yang berkaitan dengan PPDB ataupun validasi data.
Disisi lain, Evi Mafriningsiati Anggota DPRD Komisi IV dan juga Dewan Pendidikan menjelaskan pihaknya juga sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengawal proses PPDB online , bahkan DPRD Kota Bekasi sampai membuka posko pengaduan perihal PPDB online jika ada masyarakat yang ingin bertanya/melaporkan kecurangan pada pelaksanaan PPDB online tahun ini.
Setelah penyampaian singkat dari narasumber tadi, moderator kembali melempar tanggapan pada audience. Kali ini Wakil Presiden Mahasiswa Umika, Fachri Ramadhan melontarkan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Fachri bertanya berkaitan dengan Website/Aplikasi PPDB Online yang nilainya cukup ‘mahal’ namun fitur yang disediakan sangat minim . Ia juga bertanya perihal penunjukan Telkom sebagai penyedia layanan aplikasi yang terkesan sangat memaksa , pasalnya Telkom didapuk menjadi penyedia layanan karena memang pada tahun lalu Dinas Pendidikan menggunakan jasa Telkom juga. Hal tersebut patut dicurigai sebagai bentuk ‘Nepotisme’ yang sangat rapih.
Di akhir-akhir diskusi salah seorang Mahasiswa asal Kampus Mulia Pratama (MP) menyodorkan sebuah form yang berisi tentang Dukungan terhadap Peningkatan pendidikan untuk masyarakat yang berada di TPU Bantargebang kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk ditanda tangani . Namun pihak Dinas Pendidikan Menolak dengan alasan bukan kapasitasnya.
Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh panitia pada pukul 16.00 wib
C.Kesimpulan
Dari pokok pembahasan yang telah didiskusikan antara Stakeholder pemerintah, tokoh muda dan mahasiswa dapat menarik point penting diantaranya sebagai berikut :
1.Permasalahan yang terjadi pada PPDB tahun ini dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya jangan sampai pelaksanaan PPDB online malah mempersulit masyarakat.
2.Pemerintah Kota Bekasi harus membuat website/aplikasi sendiri agar tahun depan tidak perlu membuang-buang anggaran untuk menyewa website/aplikasi PPDB Online.
3.Dalam perancangan kebijakan untuk PPDB tahun depan lebih baik melibatkan banyak pihak agar perancangan kebijakan tersebut matang sepenuhnya.
4.Berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang operator pada sistem PPDB Online , Pihak Dinas Pendidikan meminta bertindak tegas. Tangkap dan Penjarakan Oknum yang bermain .[]
(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here