“NGERI” Aktivis Bogor Temukan Dugaan Praktek Korupsi Dana Bansos Covid-19 

0
158

BOGOR, MediaGaruda.co.id – Ramainya aksi demo berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat Jabodetabek, akhir-akhir ini, saat  sedang diberlakukannya PSBB di Jawa Barat,  yang mempersoalkan atas adanya praktek pelanggaran hukum korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial (Bansos), baik Bansos Presiden, Bansos Gubernur Jabar, dan Bansos dari pihak swasta yang berbentuk kebutuhan pokok sembako, bantuan tunai atau bantuan lain-lain.  Semestinya menjadi masukan penting bagi aparat penegak hukum, bukan malah menuding para aktivis kritis dalam pengawasan dana bansos covid-19 itu, memiliki agenda lain, dengan menuding para aktivis, sekedar nyari tunjangan hari raya alias THR.

“Para aktivis yang bersikap kritis dan ikut mengawal penyaluran dana bansos covid-19 itu, baik yang tunai atau yang berbentuk sembako itu, karena panggilan jiwa. Dengan harapan, agar praktek-praktek kotor koruptif di negeri ini tidak menjadi budaya. Apalagi jika ada oknum pejabat daerah yang merasa kebal hukum, karena merasa sejak adanya UU otonomi daerah, dia merasa menjadi raja kecil didaerahnya,”kata Ali Taufan Vinaya alias ATV salah satu aktivis sosial yang kritis dalam pengawasan dana bansos covid-19 di Bogor, kepada MediaGaruda.co.id, Kamis (28/5/2020) malam.

Ali Taufan Vinaya alias ATV melanjutkan bahwa berdasarkan laporan yang dia terima dari warga, bahwa praktek-praktek kotor korupsi dana covid-19 untuk memperkaya diri. Dengan melakukan praktek, seperti manipulatif data penerima bansos, pengurangan volume isi bansos covid-19, diduga memang marak ditemukan dilapangan.

Ali Taufan Vinaya alias ATV juga memaparkan sejumlah temuan warga tersebut, dalam hal terjadinya kejanggalan dalam penerimaan dana bantuan tersebut. Salah satunya diduga dilakukan oleh aparat Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, belum lama ini.

“Apa yang telah dilakukan oleh aparat Desa Purasari jelas salah dan itu nyata sebagai pelanggaran,” ucap ATV, Kamis (28/5/2020).

“Kita sudah mengetahui hal yang terjadi di Desa Purasari atas pemotongan bantuan Presiden dalam penanganan covid-19 adalah perbuatan melawan hukum dan aparat penegak hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian harus segera turun tangan, sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi,” tambahnya.

Ali memaparkan, di Desa Purasari ada sekitar 20 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan setiap KPM berhak menerima Banpres itu dengan nilai Rp600.000 setiap bulan selama 3 bulan. Akan tetapi yang diterima oleh masyarakat hanya sebesar Rp150.000.

“Diduga adanya indikasi pemotongan yang dilakukan oleh aparat desa untuk dibagikan kepada masyarakat yang lain jelas menyalahi aturan. Banyak sekali temuan-temuan yang kita dapatkan di desa ini. Salah satu contoh terjadi pada Ibu Maya Pandini dan Ibu Rusmita, warga Kp. Cikaret RT.003 RW.02 Desa Purasari,” tegas Ali.

“Nama kedua perempuan tersebut [terdaftar untuk] mendapatkan bantuan dari Presiden, tetapi nama suaminya juga kembali masuk untuk mendapatkan Bantuan Provinsi dari Gubernur Jawa Barat. Sementara Banprov yang diterima oleh suaminya juga tidak utuh, hanya Rp100.000. Sementara Banprov itu nilainya sebesar Rp150.000 dan paket sembako,” pungkasnya.

ATV juga meminta banyak pihak agar tidak apriori, atas berbagai temuan para aktivis dalam melakukan kontrol sosial dilapangan saat penyaluran bansos covid-19 saat ini. Apalagi menuding aktivis kritis, tersebut, hanya karena ingin dapat tunjangan hari raya (THR) dari para pejabat.

Para aktivis kritis dan ikut mengawal penyaluran dana bansos itu, karena panggilan jiwa, agar praktek-praktek kotor koruptif di negeri ini tidak menjadi budaya. Apalagi jika ada oknum pejabat daerah yang merasa kebal hukum, sejak adanya UU otonomi daerah, dia merasa menjadi raja kecil didaerahnya.

“Hal ini diduga marak terjadi pada saat penyaluran Bansos Sembako dan Bansos Tunai, baik yang dari Presiden, dari Gubernur Jabar, dan bantuan dari pihak swasta yang diserahkan melalui Pemda tingkat dua, karena itu warga masyarakat para stake holder perlu ikut mengawasi, karena memang rawan penyalahgunaan dan pelanggaran hukum,”kata ATV (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here