“Bekasi Darurat Korupsi” : Pecat Camat Korup Honor PSBB Pamor

0
139

BEKASI, MediaGaruda.co.id -Penyebaran virus corona belakangan ini masif dibicarakan oleh semua kalangan sehingga konsumsi masyarakat mengenai dampak yang terjadi menjadi sangat menakutkan dan bahkan bukan hanya

ingin memberantas populasi manusia, tetapi juga berdampak kepada ketidak stabilan ekonomi, sosial, maupun politik negara.
Demikian prakata awal dari agitasi yang diterbitkan oleh Aliansi PMII Bekasi, dalam aksi demo yang berlangsung di ujung jembatan dan bawah jembatan Sumarecont di Jalan Ahmad Ahmad Yani, Kekurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jum’at (22/5/2020) siang ini.

 

Pada agitasi tersebut selanjutnya ditulis, dalam hal ini memang telah terjadi pada realitas saat ini. Namun ada yang lebih menakutkan dari penyebaran pandemi saat ini, yaitu massifnya pemanfaatan
situasi pandemi dengan hadirnya para pegiat korupsi yang tetap eksis pada dunia perpolitikan, kenapa begitu menakutkan?
Jelas korupsi ialah suatu tindakan perampasan hak orang lain untuk
menguntungkan personal maupun golongan yang diusahakan pada pemanfaatan ruang-ruang aksi
untuk mengrogoti tubuh demokrasi.
Pondasi yang begitu mengikat pada tubuh NKRI adalah suatu ystems  demokrasi, apabila demokrasi sudah dicederai maka lenyaplah sudah pondasi tersebut,
apabila pondasi hancur artinya keberlangsungan NKRI akan terceraiberai.
Lebih mirisnya ialah pegiat-pegiat korupsi sudah berani menghinggapi pada tubuh-tubuh mini.
Hal ini kita dapati pada tatanan pemerintah kecil yaitu kecamatan Rawalumbu.
Dengan dinahkodai oleh Dian Herdiana, beliau membawai kapal ini mendekati suatu kehancuran pada tubuh kapal, awak
kapal maupun penumpang didalamnya dalam hal ini (masyarakat  Kecamatan Rawalumbu).
Dengan dimuatnya oleh beberapa media@matapers indonesia bahwasanya Dian Herdiana telah menyunat honor para pamor setengahnya yakni bernilai RP.100.000, padahal meraka setia
membantu setiap hari dalam penanganan pembatasan social berskala besar (PSBB) sebagai bentuk pemutusan mata rantai penyebaran virus covid-19.
Hal ini adalah suatu perbuatan ketidak patuhan pada hukum yakni dalam undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tercantum pasal 423 dan pasal 425 KUHP, dijelaskan pasal 12e, f dan g, mengenai
pemerasan dalam jabatan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling
banyak Rp.1.000.000.000,00.
Hal ini kemudian kami dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (APERMASI) Kota Bekasi akan bersikap tegas pada apapun bentuk tindakan perampasan hak orang lain.
Sikap tegas ini kami realisasikan pada aksi Jum’at tanggal 22 Mei 2020 dengan tuntutan sebagai berikut ;
1.Menuntut Walikota Bekasi pecat Camat Rawalumbu, Kota Bekasi Dian Herdiana.
2.Usut tuntas dengan cepat Kasus Penyunatan Honor ParacPamor oleh Camat Rawalumbu Dian Herdiana.
3.Mendesak camat Rawalumbu Dianherdiana untuk mempublikasikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan.
4.Nonjobkan semua instansi/elemen yang bekerja sama dalam kasus penyunatan honor PSBBp pamor.
Koordinator Lapangan : Lintar Maulana.
Agitator : Rahbarayatullah Khomeini Enggoa.
(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here