Peringati HARKITNAS, Mahasiswa  Ungkap 31 Kasus Yang “Mandek Penanganannya”

0
55
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Kebangkitan aksi mahasiswa Kota Bekasi dalam upaya memerangi korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi Kota Bekasi tak bisa dianggap remeh oleh penegak hukum daerah ini.
Apalagi berdalih, bahwa saat ini bulan Ramadhan dan sedang berlaku PSBB di wilayah ini, karena Kota Bekasi masuk zona merah.
“Sebab diatas hukum tersebut, ada kedaulatan rakyat yang mesti disuarakan para mahasiswa, sebagai agent of change (Generasi Perubahan) dimana

mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhny,”kata Yusril, Koordinator Aksi Demo kepada MediaGaruda.co.id, Rabu (20/5/2020) siang ini.

Seperti yang terjadi hari ini, kata Yusril, pada Rabu tanggal 20 Mei 2020 adalah bertepatan dengan peringatan hari Kebangkitan Nasional tahun 2020.
Aksi demo puluhan mahasiswa berlangsung di pintu Pemkot Bekasi hari ini dimana para mahasiswa berharap, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2020, dapat dijadikan momentum hari kebangkitan Kota Bekasi bebas dari berbagai praktek korupsi uang rakyat.
Pada press release oara mahasiswa yang tergabung dalam wadah “Constitution Of Liberation” tertulis “Refleksi Hari Kebangkitan Nasional”. 23 Tahun Kota Bekasi Belum Bangkit !!!
Karena itu pada tanggal 20 Mei yang dinyatakan menjadi hari kebangkitan nasional. Kota Bekasi yang sampai saat ini masih menjadi zona merah untuk sebuah virus Covid-19 banyak menyimpan pekerjaan rumah (PR) dan dosa atau pelanggaran yang tetap harus diusut tuntas.
Untuk mengingat dan merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional maka para mahasiswa yang tergabung dalam organ
“Constitution Of Liberation” tersebut  mengingatkan masalah-masalah di Kota Bekasi yaitu :
1). Covid-19 yang sampai saat ini belum teratasi di Kota Bekasi.
2). Bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak tepat sasaran.
Pemerintah Kota Bekasi dinilai tidak serius dalam menangani Covid-19.
3). Realisasikan pendidikan gratis ditengah pandemi virus Covid-19. PSBB di Kota Bekasi yang minim Regulasi.
4). Pemerintah Kota Bekasi tidak transparansi mengenai anggaran Covid-19.
5). Data yang tidak valid mengenai positif Covid-19 di Kota Bekasi.
6). Menggusur tanpa ganti rugi.
7). Kesehatan gratis di Kota Bekasi yang tumpang tindih.
8). Walikota Bekasi menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tanpa sepengetahuan DPRD Kota Bekasi.
9). Kasus multiyear Pembangunan Gedung Mako Satpol-PP yang dampai ke Polda Metro Jaya.
19). Kasus Stadion Mini yang mentok di Kejaksaan.
20). Kebijakan Penambahan TKK dari tahun ke tahun.
21). Dugaan jual beli SK TKK minimal sebesar 40 juta-60 juta yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Walikota.
23). Pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang tidak sesuai jadwal.
24). 60 Titik Banjir di Kota Bekasi.
25). titik kemacetan di Kota Bekasi.
26). Tanah Kas Desa (TKD) milik Kota Bekasi yang belum jelas.
27). Angka DBD yang masih tinggi di Kota Bekasi.
28). Kota Bekasi Penderita HIV Aids tertinggi kedua di Jawa Barat.
29). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Bekasi yang tidak berjalan efektif.
30).Defisit Anggaran/Turbulensi mencapai 333 Miliar Tahun 2018-2019.
31). Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai BUMD yang merangkap pengurus Partai Politik (PARPOL) melanggar PP 54 tahun 2017.
Berita terkait korupsi hari hari ini memang sedang meramaikan Kota Bekasi pasca keluarnya Surat Perintah Penyelidikan Direktur penyidikan Jaksa agung Muda Tindak Pidana Khusus No.: Print-11/f.2/Fd.1/03/2020 Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelewengan APBD Kota Bekasi tahun 2017, yakni;
1. Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi ANDALALIN, Jasa konsultansi AMDAL, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar
2. Proyek Pembangunan kantor dinas perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL, ANDALALIN, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar
3. Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi ANDALALIN, Perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusu tahun 2017  total pagu anggaran sebesar Rp 83, 8 miliar
4. Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL dan ANDALALIN, sampai pelaksanaan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar, dan terakhir
5. Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi AMDAL, ANDALALIN dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar.
Total anggaran lima proyek di atas yang diduga jadi bancakan oknum Pejabat Bekasi sebesar Rp281.142.841.500
Adapun nama-nama yang dipanggil Kejagung sesuai dengan Surat Perintah Tugas Wali Kota Bekasi No.: 863/3168/BKPPD.PA untuk memenuhi panggilan adalah sebagai berikut:
1. Dr Dadang Ginanjar Samsupraja M. AP, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
2. Jumhana Luthfi , S. Sos, M. Si, selaku kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  dan Pertanahan Kota Bekasi
3. Inryd Arieswaty S.T, M.T, selaku  Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  dan Pertanahan Kota Bekasi
4. Imam Yahdi, M. Si, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here