Empat Pejabat Tinggi Pemkot Bekasi, Hari ini Diperiksa Kejagung RI?

0
664
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Bagaikan petir di siang bolong, pada Senin tanggal 18 Mei 2010 dini hari, Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK) membeberkan melalui press release-nya tentang telah keluarnya Surat Perintah Penyelidikan Direktur penyidikan Jaksa agung Muda Tindak Pidana Khusus No.: Print-11/f.2/Fd.1/03/2020 Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelewengan APBD Kota Bekasi tahun 2017, yakni;
1. Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi ANDALALIN, Jasa konsultansi AMDAL, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar
2. Proyek Pembangunan kantor dinas perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL, ANDALALIN, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar
3. Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi ANDALALIN, Perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusu tahun 2017  total pagu anggaran sebesar Rp 83, 8 miliar
4. Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL dan ANDALALIN, sampai pelaksanaan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar, dan terakhir
5. Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi AMDAL, ANDALALIN dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar.
Total anggaran lima proyek di atas yang diduga jadi bancakan oknum Pejabat Bekasi sebesar Rp281.142.841.500
Adapun nama-nama yang dipanggil Kejagung sesuai dengan Surat Perintah Tugas Wali Kota Bekasi No.: 863/3168/BKPPD.PA untuk memenuhi panggilan adalah sebagai berikut:
1. Dr Dadang Ginanjar Samsupraja M. AP, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
2. Jumhana Luthfi , S. Sos, M. Si, selaku kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  dan Pertanahan Kota Bekasi
3. Inryd Arieswaty S.T, M.T, selaku  Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  dan Pertanahan Kota Bekasi
4. Imam Yahdi, M. Si, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
KAKI Publik meminta empat nama di atas segera memenuhi panggilan Kejagung, patuh hukum, serta kooperatif terhadap pemanggilan penegak hukum sekelas Kejagung.
Selain itu, Kejagung juga harus memanggil Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi untuk dimintai keterangan terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan kepala dinas dan kepala badan di dalam pemerintahannya, dan berharap Kejagung dapat membongkar sampai tuntas mega skandal tersebut terkait dugaan kasus korupsi lima proyek ini.
Kami menduga kasus korupsi di Kota Bekasi sudah parah dan berlangsung sejak lama, sehingga kejagung perlu membabad habis korupsi di Kota Bekasi hingga ke akarnya!
Selain itu, Kaki Publik menduga kuat bahwa yang terlibat dalam mega skandal ini bukan hanya empat orang di atas saja tapi melibatkan nama-nama pejabat lainnya,
“Sehingga penting untuk Kejagung melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, serta mencari tokoh dalang dibalik semua kasus Mega korupsi di Kota Bekasi tersebut,” kata Wahyudin.(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here