Kadisnaker Kota Bekasi Hadir Pada Perundingan Bipartit PT.MKP

0
61
BEKASI, MediaGaruda.co.id – Buntut dari sengketa perburuan antara pihak Management PT.Massindo Karya Prima (PT.MKP) (perusahaan yang memproduksi sprin bed) dan beralamat
di RT.002 RW.05 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
Dengan serikat pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) pada hari ini memasuki babak baru.
“Babak baru yang, saya maksudkan adanya  perundingan bipartit sengketa ketenagakerjaan di dalam perusahaan PT MKP dan dihadiri Kadisnaker Kota Bekasi, Dra.Ika Indah Yarti,”kata Bangun Slamet Sitompul (Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC PPMI Kota Bekasi) kepada MediaGaruda.co.id, Senin (4/5/2020).
Pada perundingan bipartit tersebut pihak PPMK diwakili – Ansori (Ketua DPC PPMI Kota Bekasi) dan dari Peesaudaraan Pekerja Anggota (PPA) PPMI PT.MKP diwakili Zainal, Abdul Omad, Suryadi, Supriyadi, Amri dengan tiga orang perwakilan Management PT.MKP.
Kronologi sengketa perburuan di PT.MKP berawal dari kata kata oknum pihak perusahaan berisial TA tentang rencana PHK sepihak dan tanpa pesangon.
Dalam perjalanannya karena ada wabah covid-19 PT.MKP secara sepihak meliburkan buruh dan memotong 50 persen upah buruh, tanpa ada perundingan Bipartit dengan pihak PPMI.
Dalam perjalanannya PHK tersebut melebar, kemana-mana dan Ketua dan Sekretaris PPA PPMI PT.MKP juga turut di PHK dengan alasan yang tidak masuk akal.
“Dan terindikasi terjadinya union busting di PT.MKP,”kata Bangun Slamet Sitompul.
Dan atas kasus sengketa perburuan di PT.MKP pihak SP PPMI menuntut,
“Bayar sisa kontrak buruh kontrak PT MKP jika ingin melakukan PHK terhadap para buruh kontrak, dan batalkan PHK sepihak terhadap pengurus PPA PPMI PT.MKB karena melanggar – UU No.13/Tahun 2003 pasal 59 ayat 1 (point 1s.d 4) dan pasal 61 dan pasal 62 dan isi PKB Pasal 15 ayat 5,”kata Bangun Slamet Sitompul.
Ketua DPC PPMI Kota Bekasi Ansori sebelumnya kepada MediaGaruda.co.id menyatakan tindakan union busting ini tidak boleh dibiarkan dan harus dilawan, sebab saat ini yang bersangkutan sedang menjalankan tugasnya sesuai AD/ART serikat buruh PPMI.
“Tindakan PHK terhadap Ketua PPA dan Sekretaris PPA PUK PPMI PT.Massindo Karya Prima tidak sah, karena terindikasi Union busting melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, Pasal 28 yang terdiri atas melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh.
Union Busting ada ketentuan pidananya dalam Undang-undang, yaitu dalam Pasal 43 Undang-undang No.21 Tahun 2000. Union Busting dikualifisir sebagai tindak pidana kejahatan.

Pasal 43 UURI No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu dikatakan,

“Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam Pasal 28 UU RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, juga ditegaskan bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan serikat pekerja/buruh dengan cara Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja buruh; Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; dan Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat butuh.

““Kalau semua unsur itu terbukti dilakukan, maka yang melakukan baik Direksi atau siapapun dapat dikenakan tuntutan pidana sebagaimana ketentuan dalam UU No 21. Tahun 2000 tersebut,” tegas Ansori.

Sementara pihak MediaGaruda.co.id, hinga berita ini dinaikkan belum berhasil meminta penjelasan dari pihak Management PT. Massindo Karya Prima Spring Bed Comforta, Pihak Pengawas Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan juga dari pihak Disnaker Kota Bekasi soal sengketa perburan di PT.MKP tersebut.

(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here