“Parlemen DPR RI vs Parlemen Jalanan” Dipicu DPR RI Ngotot Bahas RUU Cipta Kerja

0
130

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Genderang perang mulai ditabuh oleh para wakil rakyat yang duduk di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dengan menggelar Rapat Paripurna DPR RI, hari Kamis (2/4/2020) mulai pukul 14.00wib.

Untuk mulai membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tanpa mau mengindahkan berbagai keberatan yang selama ini telah disuarakan oleh berbagai organisasi serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) tingkat nasional.

Dengan keputusan DPR RI yang telah mengetok palu dan ecara resmi membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pembahasan selanjutnya di Badan Legislatif (Banleg) pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (2/4/2020) kemarin.

Dengan penetapan ketok palu dengan pembacaan persetujuan rapat pengganti Bamus DPR pada 1 April 2020 yang dihadiri seluruh pimpinan fraksi terhadap Surat Presiden R-06/Pres/2/2020 tanggal 7 Februrari 2020.

Koordinator Buruh Bekasi Melawan (BBM), Suparno,SH yang juga Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Bekasi, kepada para wartawan di Bekasi mengatakan, bahwa sikap para anggota DPR RI yang mengabaikan permintaan berbagai elemen agar pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dilakukan, sungguh menyakitkan seluruh buruh yang tergabung dalam wadah Buruh Bekasi Melawan (BBM),

“Karena itu, tidak ada pilihan bagi kaum buruh. Aksi unjuk rasa perlu segera dilakukan,, dalam waktu dekat ini,” tegas Suparno,SH pada Jum’at (3/4/2020) siang ini.

Meski di tengah pandemi virus Corona, buruh akan tetap menggelar aksi secara masif dan besar besaran untuk menolak RUU yang dinilai zalim itu.

“Apa boleh buat, Toh dengan memberikan masukan dan aspirasi tidak ditanggapi. Maka pilihannya adalah dengan melakukan tekanan massa,” ucap dia.

Aliansi BBM sendiri terdiri atas 18 serikat pekerja dan serikat buruh dengan total anggota mencapai ratusan ribu buruh. Itu hanya di Bekasi saja.

“Kalau nanti kumpul-kumpulnya di depan gedung DPR RI, gak masalah kan?” tukas Suparno,SH.

Sebelumnya, Aliansi BBM mengerahkan puluhan ribu massa untuk mendesak DPRD menolak Omnibus Law pada 17 Maret 2020 lalu. Aksi itu dilakukan sehari setelah pemerintah menganjurkan pembatasan kegiatan massa di daerah-daerah.

Pada aksi itu mereka berhasil membuat DPRD Kabupaten Bekasi menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. (MB.id/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here