Mahasiswa Bekasi Tuding Omnibus Law Dibuat Pemerintah Adalah Pesanan Korporasi Pengusaha Hitam

0
126

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Ratusan mahasiswa Bekasi dari berbagai kampus  bersama beberapa elemen serikat buruh Bekasi yang tergabung dalam organ Front Rakyat Bekasi Bergerak (FRBB) berdemo di DPRD Kota Bekasi, dan menutup rute jalan Cut Mutiah Raya, Kota Bekasi dengan membakar ban mobil bekas.

Aksi demo dimulai dengan titik kumpul di kampus Unisma Bekasi, dilanjutkan long match ke depan DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar Raya Bekasi.
Selanjutnya para pendemo kembali long match ke arah Jalan Cut Mutiah Raya menuju depan Kampus Unisma Bekasi
Para mahasiswa selanjutnya menutup Jalan Raya Cut Mutiah Raya dengan berputar membuat barisan dan ditengan tengah putaran mahasiswa dibakar ban mobil bekas, sehingga api besar menyala ke udara pada Jum’at (13/3/2020) sore ini.
Pada aksi sore ini para mahasiswa Bekasi sempat dorong dorongan dengan oknum polisi yang coba melarang mahasiswa membakar ban.
Karena oknum polisi yang melarang mahasiswa membakar ban hanya satu orang dan kalah banyak dengan jumlah pendemo, maka aksi bakar ban tetap bisa dilaksanakan oleh mahasiswa.
Fajar Febriyandi salah satu peserta aksi demo dari Fisip Unisma dalam orasinya menyatakan bahwa Omnibus Law yang dicetuskan oleh pemerintahan Jokowi adalah pesanan pengusaha untuk menjajah rakyat dan mengisah kekayaan alam Indonesia untuk nafsu serakahnya.
“Karena itu para mahasiswa Bekasi menolak Omnibus Law dan akan terus berjuang menolak Omnibus Law bersama seluruh elemen rakyat Indonesia.
“Sampai kapanpun para mahasiswa akan selalu dan seterusnya bersama rakyat Indonesia dalam menghadapi pemerintahan yang mendholimi rakyatnya sendiri,”kata Fajar Febriyandi.
Riki Sandi dari LMND DN Koordinator Aksi demo  kepada MediaGaruda.Co.Id menyatakan bahwa aksi demo hari ini baru awal. Dan akan terus dilakukan setiap hari di seluruh Indonesia.
“Sampai rezim yang saat ini berkuasa menarik kembali draff Omnibus law yang sudah diserahkan ke DPR RI.
Selanjutnya dibahas sesuai aturan baku bagaimana proses pembuatan perundang undangan yang lazim dilakukan di negeri ini. Bukan dengan cara diam diam seperti ini, dan terindikasi ada upaya pemeksaan kehendak dari penguasa negeri ini.
Riki Sandi juga sependapat dengan rekan rekannya, bahwa Omnibus Law dibuat pemerintahan Jokowi atas pesanan korporasi pengusaha hitam untuk menjajah kesejahteraan rakyat, buruh Indonesia.
Yang selama ini telah bertahun mengkorupsi tahun mengkirupsi hasil alam bumi negeri ini,”ungkap Riki Sandi. (MG-022/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here