Front Rakyat Bekasi Bergerak (FRBB) Deklarasi Tolak Omnibus Law

0
74
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Ratusan massa aksi mahasiswa dan serikat buruh (SB) dan serikat pekerja (SP) Bekasi yang berdemo di depan DPRD Kota Bekasi, yang melakukan aksi demo di depan DPRD Kota Bekasi pada Jum’at (13/3/2020) sore ini.
Melakukan deklarasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker) karena dianggap merugikan dan mendegradasi kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia. Disamping para pendemo mensyinyalir bahwa Claster Omnubus Law ini menguntungkan pengusaha karena dapat mengeruk hasil bumi dan alam Indonesia.
Dibawah ini, agitasi demo yang diterima MediaGaruda.Co.Id dari Front Rakyat Bekasi Bergerak (FRBB).
Tolak Ruu Cipta Kerja (Omnibus Law)
Setiap era ekonomi memiliki ideologi yang berusaha melegitimasi kebijakan dan praktik yang menguntungkan
kepentingan yang dominan di zamannya. Ideologi tersebut datang dan pergi, karena cara pandangnya tentang kehidupan ekonomi dan sosial disaingi, dan pada akhirnya digeser oleh suatu ortodoksi baru. Saat ini dunia menunjukan wajah sedang tidak dalam keadaan baik–baik saja. “Kapitalisme akan menggali liang kuburnya sendiri”.
Terlihat dalam angka pertumbuhan ekonomi global menunjukan wajah resesi yang berkepanjangan pada tahun 2019 – 2020. Dalam World Economic Outlook pada tanggal 20 januari 2020, International Monetary Fund (IMF) yang sebelumnya memproyeksikan
angka pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 3,0% harus melakukan pemangkasan menjadi 2.9%. Bahkan, pada tahun 2021 yang sebelumnya proyeksi angka pertumbuhan ekonomi ialah 3.6% harus dipangkas juga menjadi 3,3%. Disisi lain, negara Imperialisme Amerika Serikat sebagai kekuatan adidaya juga tak luput dari pemangkasan proyeksi sebesar 0,1%.
Melalui data oxfam bahwa 43 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan harta milik separuh populasi miskin di dunia. Oxfam juga merilis pada tahun 2019 bahwa harta milliarder naik 2,5 milliar USD per hari sepanjang 2018, sementara separuh populasi orang miskin mengalami penurunan harta hingga 11% sepanjang tahun. Gita Gopinath selaku Kepala Ekonom Dana Moneter IMF sekaligus Professor Ekonom Moneter lulusan Harvard University pun merilis
pernyataan yang menjelaskan penurunan angka pertumbuhan ekonomi yang semakin suram akan terus bergulir.
“Inilah kondisi internasional lalu bagimana dengan kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan Indonesia?”.
Pada hakekatnya negara yg penghamba pada kekuatan modal akan selamanya termenerus menjadi budak sang tuan modal. Indonesia salah satu negara yang merupakan sasaran komoditas bagi kepentingan pemodal internasional.
Tenaga kerja yang melimpah akan terus dipertahankan melalui bantuan pemerintah. Sehingga, kebijakan yang dibuat pun lahir atas dasar kepentingan pemodal internasional. Kepentingan untuk dapat keluar dari krisis ekonomi global serta akumulasi capital.Pada periode 2014 – 2019, Jokowi hadir dengan fokus pada 14 paket kebijakan ekonomi yang menjadi nawacita. Infrastruktur yang menjadi prioritas dan digadang – gadang dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi nyatanya nihil bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Mari kita tinjau. Seperti apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa Imperialisme membutuhkan karpet merah dalam akumulasi modal.
Pembangunan infrastruktur tersebut pun mendapat apresiasi oleh International Monetery Fund (IMF). Lagi, lagi, dan lagi, rakyat pekerja lah yang menjadi tumbal
atas kepentingan boeurgueis. Dana dalam pembangunngan infrastruktur dibebankan terhadap rakyat keseluruhan melalui penarikan subsidi pada sektor gas, pajak, listrik, dan subsidi rakyat lainnya. Pada tahun 2017 dana penarikan subsidi melalui BBM yang dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur ialah sebesar 207,8 Triliun, sementara dari listrik yang dialokasikan untuk pembangunan infatruktur sebesar 45 triliun.Disisi lain negara indonesia mendapat pinjaman dana melalui lembaga – lembaga keuangan imperialisme. Pada kepemimpinan Jokowi pada periode 2019 – 2024 akan semakin memperparah kehidupan rakyat secara keseluruhan. Dalam pidato kebangsaan Jokowi pada tanggal 20 oktober 2019.
Jokowi akan melakukan penerapan kebijakan Omnibus Law di Indonesia. Omnibus Law merupakan kebijakan
perampingan banyaknya undang – undang menjadi beberapa undang – undang. Prioritas kerja jokowi dalam isi pidato tersebut menghendaki hadirnya investasi asing dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menunjukan wajah ketergantungan negara Indonesia terhadap investasi dan
hutang luar negeri. Dalih untuk simplifikasi perundangan yang sudah mengalami tumpang tindih merupakan bentuk pengakuan bahwa pemerintah dalam pembuatan kebijakan telah mengalami kegagalan berfikir secara sistematis dan terstruktur serta berorientasi pada profit. Tumpang tindih aturan yang dialami seharusnya dipahami dan ditinjau pada saat membuat kebijakan sedang berlangsung yang ditinjau dari berbagai aspek guna kebijakan yang jauh lebih efektif dan efisien.
Artinya, ketumpangtindihan dan pemaksaan dalam setiap proses membuat kebijakan tersebut sejatinya dipahami serta dipaksakan demi kepentingan pengusaha.
Berikut, 11 point di dalam Rancangan Undang – Undang Cipta Lapangan Kerja :
1. PENYEDERHAAN PERIZINAN TANAH.
2. PERSYARATAN MEMPERMUDAH INVESTASI.
3. KETENAGAKERJAAN.
4. KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN UMKM.
5. KEMUDAHAN BERUSAHA.
6. DUKUNGAN RISET DAN INOVASI.
7. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.
8. PENGENDALIAN LAHAN.
9. PENGENAAN SANKSI.
10. KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH
11. KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK).
Oleh sebab itu, Omnibus Law merupakan manifestasi dari kepentingan pengusaha dan penguasa. Kebijakan tersebut bukan hanya akan meningkatkan iklim investasi, namun juga akan melemahkan posisi kaum buruh secara
keseluruhan. Omnibus Law bukan alternatif dalam mengentaskan ketimpangan ekonomi, pengangguran, upah, PHK sepihak, kerusakan alam, diskriminasi perempuan, inflasi, resesi ekonomi, etc Sistem ekonomi kapitalistik akan terus menciptakan kontradiksi didalam tubuhnya. Sehingga, dibawah mode produksi kapitalistik tidak akan pernah menciptakan demokrasi yang bersandar pada kerakyatan. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan penolakan terhadap segala bentuk manifestasi penindasan dan penghisapan terhadap masyarakat di Indonesia.
Maka kami Front Rakyat Bekasi Bergerak, turun kejalan pada; Jumat, 13 Maret 2020 ikut bersuara terkait penolakan RUU Cipta Lapangan Kerja. Karena RUU tersebut dinilai tidak pro terhadap rakyat, menindas buruh, memperkosa lingkungan hidup, dan lebih condong memenangkan kekuatan modal korporasi Internasional. Maka kami pun membawa tuntutan :
1. Tolak Sepenuhnya RUU CIPTA KERJA.
2. Tolak Politik Upah Murah (Cabut PP No. 78 Tahun 2015).
3. Tolak Sistem Magang dan Outsourching.
4. Tolak Kebijakan Liberalisasi Pendidikan (Tolak Kebijakan Kampus Merdeka).
5. Wujudkan Kesehatan yang Layak dan Gratis di Bekasi.
6. Wujudkan Nasionalisasi Aset-Aset Asing.
7. Bahas dan Sahkan RUU P-KS.
8. Hentikan Segala Tindakan Represif, Kriminalisasi, dan Pembungkaman Ruang Demokrasi Terhadap Seluruh 
Gerakan Rakyat Bangun, bangkitlah semagat pemuda-pemudi, pelajar dan mahasiswa serta bersatulah untuk membangun gerakan alternatif bersama buruh, tani, kaum miskin kota, nelayan agar terciptanya gerakan untuk menyelamatkan kehidupan 
manusia yang lebih baik (tidak ada lagi penindasan dan penghisapan) serta mengutamakan rakyat dan bumi. (MG-017/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here