DPR RI Perlu Bentuk Pansus RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)

0
31
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Gonjang-ganjing soal, salah satu claster Omnibus law, dari 11 claster omnibus law yaitu draff RUU Cipta Lapangan  Kerja (Cipnaker) terus bergulir dan semakin memanas. Pasalnya berbagai kejanggalan pada proses pembuatan Draff RUU Cipnaker tersebut, yang semakin hari semakin tampak ketidak beresannya. Demikian disampaikan Yanto Agustiwa Kartiwa atau biasa dipanggil Bung Yanto,
Wakil Ketua 2 Bidang Advokasi Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) SPSI Kabupaten/Kota Bekasi, pada MediaGaruda.Co.Id, hari Jum’at (21/2/2020) hari ini.
Menurut Yanto Agustiwa Kartiwa sejak awal Tim Perumus Draff RUU Cipnaker
terkesan tertutup dan sempat juga dituding mencatut nama beberapa Pimpinan konfederasi serikat buruh (SB)/serikat pekerja (SP) tingkat nasional. Seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bernomor 121 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Yanto Agustiwa Kartiwa,
Wakil Ketua 2 Bidang Advokasi Pengurus Cabang FSP RTMM SPSI Kabupaten/Kota Bekasi ini meminta DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Cipta Lapangan Kerja (Cipnaker) yang ditolak seluruh serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) tingkat nasional.
“Pembuatan Pansus RUU Cipta Lapangan Kerja (Cipnaker) oleh DPR RI ini perlu segera diwujudkan, untuk membongkar, ada skenario apa dibalik pasal pasal pada RUU yang bagus dijudulnya, tetapi isinya jelas-jelas melanggar Konstitusi UUD 1945 ini.
“Disamping itu pasal pasalnya juga mendegradasi hak hak buruh dan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia ini,”kata Yanto.
Dia tak memungkiri bahwa persoalan Draff RUU Cipnaker ini menjadi semakin terbuka dan menjadi isue nasional berbagai media hari hari ini. Berawal dari sikap tegas Gerakan Kesejahteraan Nadional (GEKANAS) yang didalamnya tergabung 11 SP/SB nasional. Pada saat dilaksanakan HUT lahirnya SPSI ke 47 dan HUT Pekerja Indonesia (HARPEKINDO) ke 47 di halaman DPC SPSI Bekasi di Jalan Ahmad Yani No 1 Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (20/2/2020) kemarin.
Koordinator GEKANAS R.Abdullah bersama 11 Pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) tingkat nasional tersebut, menyatakan secara terbuka. Bahwa GEKANAS menolak Draff RUU Cipnaker dan akan melakukan unjuk rasa mogok nasional di seluruh Indonesia. Jika pemerintah bersama DPR RI coba-coba  memaksakan mengesahkan RUU yang kontroversial tersebut.
“Karena merugikan 1/3 penduduk Indonesia atau sekitar 80 juta orang lebih, yang berprofesi sebagian pekerja/buruh formal dan non formal di seluruh Indonesia ini,”kata Yanto
Tentang adanya dugaan ketidak beresan dalam penyusunan draff RUU Cipnaker tersebut kata Yanto, sejak awal sudah terindikasi dengan sikap tertutup pihak penyusun draff.
Statement Presiden Jokowi juga pernah menyatakan tak ingin ada penumpang gelap pada omnibus law.
Dan dugaan adanya pihak korporasi perusahaan besar yang ingin menggunakan omnibus law, untuk merampok kekayaan hasil bumi Indonesia. Sebagaimana terungkap saat dilakukan dialog publik yang digelar GEKANAS akhir bulan lalu.
“Dan hari ini pihak istana negara, Staf khusus Presiden, Dini Purwono menyatakan Pasal 170 RUU Cipta Kerja salah konsep atau misunderstood instruction,”kata Yanto.
Sebagaimana diberitakan MediaGaruda.Co.Id, Kamis (20/2/2020) kemarin bahwa,

R.Abdullah Koordinator Nasional Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), Wakil Ketua K-SPSI, Ketua UMum FSP KEP SPSI dan Ketua DPC SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, bertempat di Sekretariat DPC SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi  kepada MediaGaruda.Co.Id mengumumkan kesepakan GEKANAS yang tergabung 11 Federasi Serikat Pekerja (F.SP) dan Federasi Serikat Buruh (F.SB) untuk rmelakukan aksi unjuk rasa mogok nasional, jika pemerintah memaksakan kehendak memberlakukan RUU Cipta Kerja (Ombuslaw).

Sebagai bukti bahwa GEKANAS menolak terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA).

Dibawah ini adalah :

Pandangan dan Sikap GEKANAS Terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja (OMNIBUS)

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP.MPR-RI) No.III/MPR/2000, bahwa Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar (UUD) 1945
sebagai sumber hukum dasar nasional yang harus menjiwai setiap kebijakan
dan tindakan penyelenggara Negara, masyarakat dan manusia Indonesia,
oleh karena itu, sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka
aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan
hukum yang lebih tinggi.

Fakta menunjukkan, setiap Undang-Undang yang substansinya
menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan batang tubuh UUD 1945, dapat dipastikan akan bermasalah dikemudian hari. Contohnya
seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sejak
tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan telah digugat lebih dari 30 kali di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), sebanyak 11 Putusan MK menyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan
hokum yang mengikat. Hal itu dapat menjadi potret sekaligus koreksi yang
bersifat konstruktif kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebagai pembuat Undang- Undang.

RUU Cipta Lapangan Kerja diindikasi tidak mengakomodir kepentingan Pekerja/Buruh, hal ini dibuktikan dengan komposisi Satuan Tugas Bersama
Pemerintah dan Kadin Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law yang diketuai oleh
Ketua KADIN sebagaimana tertulis dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian RI Nomor 378 Tahun 2019.
Oleh karena itu, berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan, Pemerintahan Negara wajib melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bahwa, tiap-tiap warga Negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

B. PERMASALAHAN

1. Pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja tidak berpegang
teguh pada azas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan
bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus memberikan
kesempatan yang luas kepada masyarakat. Oleh karena itu Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai bagian pemangku kepentingan harus
dilibatkan dalam proses pembentukan RUU Cipta Lapangan Kerja sejak tahapan perencanaan hingga pengesahan;

2. Pada faktanya regulasi Ketenagakerjaan bukan sebagai faktor dominan yang
menghambat investasi;

3. Mengingat sistem hukum Indonesia tidak mengenal metode Omnibus Law
sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon atau Common
Law.

SIKAP GEKANAS

Bahwa atas dasar pokok-pokok pikiran di atas, maka dengan ini GEKANAS bersikap sebagai berikut :

1. Menolak masuknya Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja;

2. Menuntut kepada DPR RI tidak membahas dan mengesahkan Klaster
Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja;

3. Sekalipun telah terkoreksi beberapa Pasal melalui Putusan MK, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih relevan untuk
memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/ buruh;

4. Apabila Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja tetap
dipaksakan dibahas dan disahkan, maka GEKANAS akan mengadakan aksi
unjuk rasa secara nasional.

Demikian pandangan dan sikap GEKANAS terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja
(Omnibus)

Jakarta, 5 Februari 2020
ttd
R. Abdullah (FSP KEP SPSI)

ttd
Arif Minardi (FSP LEM SPSI)

ttd Indra Munaswar (FSPI)

ttd

Bambang Surjono (FSPKEP KSPI)

ttd
Abdul Hakim A (FSP PPMI`98)

ttd
Roy Jinto Feriyanto, S.H (FSP TSK SPSI)

ttd

Ferry Yunizar (FSP PPMI KSPI)

ttd
Sofyan Abdul Latief (FSP PAR REF KSPI)

Ttd

Bambang Sudarto

(FSP RTMM SPSI)
ttd
Zaenal Muttaqin
(IKAGI)

(Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here